Penangkapan Ikan Terukur, Tingkatkan Perekonomian Nasional

NERACA

Bitung  - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis melalui penangkapan ikan terukur, perekonomian di Indonesia akan meningkat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

“Kebijakan penangkapan ikan terukur akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan. Perputaran uang mencapai 281 Triliun rupiah per tahun melalui kebijakan penangkapan terukur dan akan menyerap tenaga kerja di sektor kelautan dan perikanan serta distribusi pertumbuhan daerah” ucap Trenggono.

 Menurut Trenggono, multiplier effect dari penangkapan ikan terukur juga akan mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder dari penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan dan industri perikanan.

 “Saya berharap, dengan adanya fakta bahwa sektor perikanan ternyata memiliki peluang nilai yang besar, maka akan mendorong hadirnya investor dalam aktivitas penangkapan ikan ini,” harap Trenggono.

Tentu harapan ini, lanjut Trenggono harus didukung dengan infrastruktur dan sistem pendaratan yang matang serta mumpuni.

“Suplai pasar domestik maupun ekspor nantinya dapat dilakukan dari pelabuhan tempat ikan didaratkan atau melalui pelabuhan hub yang berada di WPP tersebut (di masing-masing Wilayah Pengelolaan Perikanan Untuk Penangkapan Ikan/WPPNRI). Kapal angkut yang digunakan harus dilengkapi dengan container dingin,” papar Trenggono.

Selain itu, Trenggono mengungkapkan, kebijakan penangkapan ikan terukur adalah pengendalian yang dilakukan dengan menerapkan sistem kuota (catch limit) kepada setiap pelaku usaha dan telah diterapkan di beberapa negara maju seperti Uni Eropa, Islandia, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

“Kebijakan penangkapan terukur akan memberikan batasan untuk area penangkapan ikan, jumlah ikan dengan memberlakukan sistem kuota melalui kontrak penangkapan untuk jangka waktu tertentu, musim penangkapan ikan, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan/ pembongkaran ikan, suplai pasar domestik dan ekspor ikan harus dilakukan dari pelabuhan di WPP yang ditetapkan,” papar Trenggono.

Trenggono pun menerangkan, kuota penangkapan sendiri ditentukan berdasarkan kajian dari Komite Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnaskajiskan) dan Regional Fisheries Management Organization (RFM)O), dan akan diberikan kepada pelaku usaha atau nelayan dengan pembagian kuota untuk nelayan tradisional, kuota untuk tujuan komersial, dan kuota untuk tujuan non komersil.

“Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya overfishing sehingga populasi perikanan terjaga dan sekaligus juga menghapus stigma tingginya praktik illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di Indonesia dan berubah menjadi legal, reported, regulated fishing (LRRF),” terang Trenggono.

Bila kebijakan ini diterapkan, Trenggono yakin bahwa pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia semakin maju dan berdaya saing produk global.

 “Artinya bila kebijakan ini diterapkan, maka pengelolaan sektor kelautan dan perikanan Indonesia setara dengan negara-negara maju dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar dunia semakin tinggi,” jelas Trenggono.

Sebeumnya, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Muhammad Zaini mengatakan pelaksanaan pemungutan PNBP pasca produksi merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana iklim investasi semakin menarik karena PNBP tidak dibayarkan sebelum melaut, sehingga pelaku usaha tidak terbebani.

 Di samping itu, PNBP pasca produksi  menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Dengan mekanisme ini pula kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya. Lalu tentu saja PNBP yang diperoleh nantinya dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan.

 “Kalau PNBP naik tapi nelayan tidak sejahtera ya percuma. Peningkatan ini harus diiringi juga dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan,” ujar Zaini.

Menurut Zaini, peran KKP khususnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sangat besar untuk menunjang program prioritas ini. Setiap direktorat harus turut andil, seperti menyediakan fasilitas pelabuhan perikanan yang baik dan memastikan ikan hasil tangkapan nelayan bermutu baik serta bernilai ekonomis tinggi.

“Produktivitas nelayan menjadi salah satu indikator kinerja DJPT KKP. Penangkapan ikan terukur menjadi salah satu upaya untuk mewujudkannya didukung dengan PNBP pasca produksi, pemberdayaan nelayan termasuk bantuan pemerintah, dan pengembangan pelabuhan perikanan,” ungkap Zaini.

 

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Impor Post Border

NERACA Medan - Direktur  Jenderal Perlindungan  Konsumendan  Tertib  Niaga  (PKTN) Kementerian   Perdagangan   Veri   Anggrijono   mengajak para pelaku   kepentingan untuk terus…

Indonesia dan Swiss Siap Tingkatkan SDM

NERACA Jakarta - Indonesia  dan  Swiss  secara  resmi  menandatangani  the  Agreement  on the  Exchange  of  Young  Professional  (YP  Agreement)  di …

Sinergi KemenKopUKM dan Akademisi Ciptakan Enterpreneurship J

Jakarta - Dalam implementasi pelaksanaan inkubasi serta pengenalan kewirausahaan sejak dini, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), berkolaborasi dan bersinergi dengan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Impor Post Border

NERACA Medan - Direktur  Jenderal Perlindungan  Konsumendan  Tertib  Niaga  (PKTN) Kementerian   Perdagangan   Veri   Anggrijono   mengajak para pelaku   kepentingan untuk terus…

Indonesia dan Swiss Siap Tingkatkan SDM

NERACA Jakarta - Indonesia  dan  Swiss  secara  resmi  menandatangani  the  Agreement  on the  Exchange  of  Young  Professional  (YP  Agreement)  di …

Sinergi KemenKopUKM dan Akademisi Ciptakan Enterpreneurship J

Jakarta - Dalam implementasi pelaksanaan inkubasi serta pengenalan kewirausahaan sejak dini, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM), berkolaborasi dan bersinergi dengan…