Di era pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur benar-benar digenjot. Hal ini dilakukan agar meningkatkan efisiensi pengiriman logistik, sehingga lebih cepat dan menghemat biaya transportasi. Dengan begitu masyarakat yang diuntungkan karena mereka bisa menerima paket lebih cepat.

Pernahkah Anda membaca berita bahwa Presiden Jokowi meresmikan infrastruktur baru, berupa pelabuhan, jalan tol, dan lain sebagainya. Selama 7 tahun menjabat jadi RI-1, beliau dikenal rajin sekali membangun infrastruktur. Pembangunannya juga tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Kalimantan dan pulau-pulau lain, sampai ke pelosok.

Mungkin ada yang heran mengapa Presiden Jokowi begitu getol membangun infrastruktur? Jawabannya karena dengan jalan raya dan infrastruktur yang baik, maka berpengaruh positif pada perekonomian. Jika infrastrukturnya kuat maka perekonomian juga akan jadi kuat, karena didukung olehnya.

Menurut Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia, selama pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur di bidang transportasi terbilang masif. Di antaranya jalan tol, rek kereta api, dan pelabuhan. Dalam artian, yang dibangun oleh sang presiden bukan hanya infrastrulktur transportasi darat tetapi juga air.

Pembangunan infrastruktur air juga perlu karena Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga butuh mobilitas antar pulau dengan cepat dan kuat. Jika antar pulau sudah terkoneksi maka tidak ada lagi sebutan wilayah terisolir, karena ia mendapatkan pasokan sembako dan barang-barang lain dari pulau lain yang berdekatan. Pengiriman logistik antar pulau akan terlaksana dengan lancar.

Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, jajaran pengurus baru PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mempunyai komitmen bersama untuk memerangi korupsi. Ini juga menjadi salah satu dari lima tujuan utama merger perusahaan negara di sektor pelabuhan tersebut.

"Sejak penyatuan Pelindo, Kementerian BUMN menugaskan lima pengembangan industri pelabuhan, termasuk korupsi-korupsi yang sedang terjadi kita lakukan (perangi). Saya yakini Direksi dan Komisaris Pelindo baru punya komitmen itu," ujarnya dalam webinar di Jakarta, Selasa (23/11).

Erick menerangkan, selain memerangi tindakan korupsi, pembentukan PT Pelabuhan Indonesia juga dimaksudkan untuk mempermudah proses koordinasi. Menyusul, adanya satu komando terkait pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Ini akan membuat optimisme biaya logistik bisa ditekan lebih rendah lagi.

Selain itu, masyarakatnya akan ikut maju karena bisa melaju ke pulau lain dengan menggunakan infrastruktur laut yang dibangun oleh pemerintah, misalnya tol laut atau pelabuhan. Dengan infrastruktur yang representatif maka warga sipil bisa menempuh pendidikan di tempat lain yang dipisahkan oleh laut, atau melakukan perdagangan antar pulau. Sehingga perekonomian di wilayah itu akan naik.

Pengiriman logistik selama ini memang lebih banyak dilakukan via jalur darat, padahal ada alternatif lain yakni via udara atau laut. Akan tetapi, kelemehan pengiriman via udara adalah biayanya cukup tinggi karena harga avtur yang juga tinggi. Jadi, yang bisa diandalkan adalah pengiriman lewat laut dan oleh sebab itu pemerintah membangun pelabuhan dan infrastruktur transportasi laut lainnya.

Pengiriman barang-barang via tol laut atau via perairan diklaim lebih efektif, apalagi di kawasan Indonesia Timur. Akan ada pemerataan pengiriman logistik dan membuat masyarakat tak perlu menunggu barang kririman terlalu lama dari Jawa.

Pemerintah menggenjot pembangunan di bidang infrastruktur transportasi, terutama via lautan. Dengan jalur ini maka pengiriman logistik akan lebih murah karena biaya kirim bisa ditekan, dan tidak semahal jalur udara. Infrastruktur transportasi juga mempercepat pengiriman, terutama lewat lautan. Semoga.