NERACA

Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun, H Lukman mengatakan kemitraan yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam pemberdayaan masyarakat adat di Tanah Air.

“Kemitraan ini sangat baik karena melibatkan semua pihak yang konsisten terhadap masa depan komunitas masyarakat adat terutama Suku Anak Dalam (SAD). Sinergi ini menjadi perlu untuk merespons berbagai persoalan sekaligus memecahkan masalah yang dialami SAD,’ ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi H Lukman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/10).

Sebelumnya, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong penguatan terhadap eksistensi warga SAD. Para anggota forum yang berasal dari lintas kepentingan itu menegaskan bahwa ada tiga hal penting yang harus didorong buat penguatan SAD.

Ketiga hal penting itu adalah kebutuhan ruang penghidupan, sumber penghidupan dan akses layanan bagi warga SAD yang bermukim di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Dalam forum tersebut, hadir diantaranya pihak dari pemerintah Kabupaten Sarolangun yang diwakili oleh Bappeda, Dinas TPHP (Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan), Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PMD (Pembangunan Masyarakat Desa), Camat Air Hitam. Selanjutnya ada juga dari Taman Nasional Bukit Duabelas, PT Sari Aditya Loka (PT SAL), serta Yayasan Prakarsa Madani yang saat ini berperan juga sebagai sekretariat Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam.

Lukman menegaskan forum yang melibatkan banyak pihak ini menjadi sangat penting dalam mensinergikan aksi nyatanya buat perbaikan nasib SAD.

“Kita semua sudah sepakat bahwa perlu adanya sinergi diantara kita semua,” kata Lukman.

Namun demikian, Lukman sempat menyinggung adanya sikap arogan dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang bermarkas di Jambi. Lembaga tersebut, dinilai Lukman, sering kali tidak melakukan koordinasi dalam memperkuat warga SAD di wilayahnya.

“Koordinasi ini perlu, seperti saat kedatangan Pak Menteri Nadiem Makarim kemarin,” kata dia.

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Haidir, menegaskan pihaknya telah membuka ruang bagi warga SAD melalui perpaduan aturan adat dengan aturan negara. Untuk sumber penghidupan, pihaknya telah membagi ke dalam Tapak Keluarga dan Tapak Komunal dalam Zona Tradisional sebagai sumber pangan atau lumbung pangan SAD.

“Kami tegaskan bahwa khusus untuk ketahanan pangan mereka telah diakomodir di zona tradisional Taman Nasional Bukit Duabelas sebagai ruang hidup dan sumber penghidupan,” kata Haidir. Ant