Maluku Tenggara Siap Menjadi Seaweed Estate

NERACA

Maluku Tenggara - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) menjadi kawasan industri rumput laut terintegrasi atau seaweed estate.

"Ide pak Bupati ini saya dukung penuh, Maluku Tenggara ke depan bisa jadi kawasan industri rumput laut terintegrasi, atau seaweed estate. Jadi kita bukan punya tambak terintegrasi saja nanti, rumput laut juga bisa," jelas Trenggono.

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Bupati Maluku Tenggara (Malra), M. Thaher Hanubun, rencana pengembangan Maluku Tenggara untuk menjadi  seaweed estate akan dilakukan di lokasi dengan luas 3.000 hektare dari total luas potensi kawasan budidaya rumput laut yang ada yaitu 8.662,63 hektare.

Dalam kesempatan ini, Trenggono juga mengingatkan kembali program penangkapan terukur yang sedang disiapkan dan akan segera diterapkan oleh KKP, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718.

 "WPP 718 ini butuh dukungan seluruh pihak, agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat salah satunya melalui PNBP," jelas Trenggono

 Trenggono meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama dapat mengawal dan memastikan penerapan program penangkapan terukur dapat berjalan dengan tepat.

 "Saya mohon dukungan Pemda, nanti yang melaut di daerah Tual ini, hanya boleh fishing industry dan nelayan lokal Tual, artinya nelayan tradisional ber-KTP Tual, Ambon, Merauke dan sekitarnya. Kalau di luar daerah ini, kita akan tindak tegas," ujar Trenggono.

 Sementara itu, Bupati Thaher menerangkan bahwa telah ada lima kawasan budidaya rumput laut yang telah berjalan, diantaranya Teluk Sathean, Teluk Loon Kelanit, Pulau-pulau Sepuluh dan sekitarnya, Teluk Hoat Sorbay, dan Pulau Kei Besar.

Sejumlah manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat luas melalui pengembangan industri rumput laut ini, diantaranya peningkatan harga rumput laut kering, peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan perkapita penduduk, hingga angka kemiskinan menurun.

"Kami mohon dukungan dari lintas sektor, baik dari KKP, Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Kementerian Investasi atau BKPM, Kementerian Perhubungan dan Pemkab Maluku Tenggara, agar target-target ini dapat tercapai," ujar Thaher.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, KKP, Tb Haeru Rahayu atau biasa disapa Tebe menyambut baik atas  semangat pembudidaya maupun stakeholder rumput laut dalam memperjuangkan kegiatan budidaya sektor rumput laut terutama di masa pandemi.

Sebab, dua dari tiga program terobosan yang diusung oleh KKP untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia bermuara pada perikanan budidaya. Program terobosan ini meliputi pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan serta pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal.

 “Rumput laut memiliki prospek yang sangat bagus, namun memerlukan pendekatan holistik terhadap seluruh pemangku kepentingan seperti jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, stakeholder, akademisi, pelaku bisnis, media hingga masyarakat,” kata Tebe saat membuka Lokakarya Tata Kelola Pembibitan Rumput Laut Sebagai Kerangka Pengembangan dan Pendistribusian Bibit yang Berkualitas.

Lebih lanjut Tebe menerangkan bahwa untuk mencapai target produksi rumput laut yang diproyeksi meningkat dari 9,78 juta ton di tahun 2019 menjadi 12,3 juta ton di tahun 2024, KKP telah merancang rencana kerja melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan budidaya baik dengan peningkatan produktivitas maupun pembukaan lahan baru.

“Pemerintah melakukan intervensi dengan membangun lahan baru berupa kampung rumput laut yang diproyeksikan akan dibangun mulai tahun depan di Maluku Tenggara dan Sumba Timur. Namun demikian, untuk lokasi lain tidak akan kita tinggalkan dan tetap akan kami lakukan pembinaan serta kami hubungkan dengan pihak swasta maupun lembaga permodalan untuk pengembangan daerahnya,” beber Tebe.

Tebe menilai kerja sama yang telah dibangun dengan Yayasan Kalimajari  dengan menerapkan pendampingan teknologi kepada pembudidaya di NTT, Papua dan Papua Barat telah mampu mendorong kemitraan untuk meningkatkan penelitian dan produksi bibit rumput laut. Ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan budidaya rumput laut di Indonesia khususnya di wilayah timur.

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Industri Film Lokal Harus Berjaya di Negeri Sendiri

NERACA Bogor - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan para industri di…

Barantan Komit Mengawal Ekspor dan Berkreatif

NERACA Kupang- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta jajaran Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) untuk terus mengawal ekspor…

Peradagangan Hiu dan Pari Harus Sesuai Aturan

NERACA Jakarta - Hiu dan pari termasuk komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan tengah menjadi perhatian global. Guna memastikan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Industri Film Lokal Harus Berjaya di Negeri Sendiri

NERACA Bogor - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan para industri di…

Barantan Komit Mengawal Ekspor dan Berkreatif

NERACA Kupang- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meminta jajaran Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian (Barantan Kementan) untuk terus mengawal ekspor…

Peradagangan Hiu dan Pari Harus Sesuai Aturan

NERACA Jakarta - Hiu dan pari termasuk komoditas perikanan yang bernilai ekonomi tinggi dan tengah menjadi perhatian global. Guna memastikan…