NERACA

Serang - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dalam Pasal 60 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan/atau Badan Usaha Swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat istirahat dan pelayanan jalan tol. 

Menindaklanjuti PP tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry telah menyediakan lebih dari  30% lahan untuk tempat promosi usaha mikro dan kecil di Pelabuhan Merak-Bakauheni. 

“PT ASDP Indonesia Ferry sebagai pengelola Pelabuhan Merak, menjadi salah satu usulan pilot project dalam implementasi mandat PP 7 Tahun 2021 khususnya penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil,” kata Deputi Usaha Kecil Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba. 

Hanung mengatakan PP No. 7 Tahun 2021 bertujuan untuk membuat koperasi dan UMKM semakin berdaya saing, terlebih lagi 99 persen UMKM adalah usaha mikro. Sektor usaha ini harus didorong untuk naik kelas sehingga porsi usaha kecil dan menengah menjadi lebih besar. 

Dalam kunjungan tersebut, KemenkopUKM dan PT ASDP Indonesia Ferry sepakat untuk melakukan kolaborasi untuk membantu memberikan informasi jasa dan produk yang dibutuhkan, membantu kurasi produk UMKM, membantu display produk UMKM unggulan.  

“Kerjasama dengan ASDP sangat strategis. Mereka memiliki ratusan pelabuhan yang bisa dijadikan sebagai ruang promosi UMKM. Di Pelabuhan Merak saja, setiap hari  ada lalu lintas 26.000 orang. Kerja sama ini bukan CSR tapi bisnis yang saling menguntungkan antara ASDP dan UMKM.  Pemerintah dalam hal ini akan mendukung peningkatan kompetensi UMKM,” kata Hanung. 

Manajer  Kerjasama Usaha PT ASDP Indonesia Ferry, Febrizal Efendi menambahkan sudah menyediakan alokasi tempat berusaha bagi pelaku UMKM  lebih dari 30%. Saat ini sudah mencapai 39 % melebihi dari yang diamanatkan PP No. 7 Tahun 2021. 

“Kami menyatakan bahwa UMKM  adalah partner kami, karena kami melihat kegiatan bisnis UMKM sangat potensial, Kami berharap sinergi program ini dapat terus ditingkatkan sesuai dengan arahan pemerintah,” kata Febrizal. 

Pelabuhan-pelabuhan di bawah pengelolaan PT ASDP,  termasuk Terminal Terpadu Merak dan Bakauheni Harbour City akan menyediakan sentra UMKM untuk mendukung tercapai UMKM naik kelas.  

PT ASDP Indonesia Ferry mengalokasikan sebagian area  yang dimanfaatkan oleh UMK pada Dermaga Reguler Merak dan Terminal tepadu Merak  dengan ragam jenis usahanya meliputi rumah makan, souvenir/oleh-oleh, fotocopy, dan toko kelontong (bahan pokok, makanan dan minuman). 

“Kami  mendorong  agar dapat dibentuk koperasi sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan usaha bagi UMK secara professional,” kata Hanung. 

Dari sisi pembiayaan, pemerintah pun telah mendukung UMK dengan program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran KUR per 5 september 2021 mencapai Rp 177,71 triliun atau sebesar 70,06% dari target Rp 253,6 triliun. 

Pada tahun anggaran 2020 kemarin telah tersalur kepada 12 juta pelaku usaha mikro, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun dan penerima BPUM mendapatkan bantuan langsung melalui rekening masing-masing sebesar Rp2,4 juta. 

Adapun terkait dengan pelaksanaan program BPUM tahun anggaran 2020 telah dilakukan survei oleh Tim Nasional Percepatan Penanganan Kemiskinan (TNP2K) Sekertariat Wakil Presiden dan Kementerian Koperasi dan UKM, BRI dan Lembaga Demografi-LPEM FEB UI, untuk melihat efektifitas pelaksanaan program BPUM. 

Berdasarkan survey oleh Tim TNP2K, dengan jumlah 1.261 responden, menunjukan bahwa 88,5% penerima BPUM memanfaatkan dana untuk pembelian bahan baku.

Disamping itu  berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank BRI menunjukkan bahwa 75,4% dari total pelaku usaha yang menerima BPUM membeli bahan baku/bibit/keperluan dapur. Hasil survey dari BRI juga menunjukan bahwa 44,8% responden  menyatakan bahwa  kapasitas dan kinerja usaha mengalami peningkatan, dari total usaha yang masih beroperasi setelah menerima BPUM.

“Selanjutnya 51,5% responden menyatakan bahwa  usaha beroperasi kembali dari total usaha yang tutup sementara setelah menerima Banpres Produktif Pelaku Usaha Mikro (BPUM)," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim. 

Tidak berbeda dengan hasil survei TNP2K dan BRI, lanjut Arif, berdasarkan Survei Dampak Program Pemulihan Ekonomi Nasional terhadap pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM), Lembaga Demografi-LPEM FEB UI (Desember 2020), menyatakan bahwa 99% UMKM responden  yang di survei menunjukan  bahwa setelah  menerima bantuan BPUM lebih dari 50% (mayoritas UMKM)  merasa optimis dapat bertahan lebih dari 12 bulan serta cukup optimis omset usaha dapat kembali normal dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.