Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, bila semua wilayah di Indonesia mengalami tren penurunan level PPKM tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi yang kembali bergerak dan tumbuh positif, sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan kembali tumbuh. "Kalau semua daerah di Indonesia bisa menurunkan level PPKM-nya kita tetap stay low atau tetap akan rendah ini akan memungkinkan kegiatan ekonomi akan kembali positif dan ini terlihat dalam konsumsi,” ujarnya dalam APBN Kita September 2021, Kamis (23/9).

NERACA

Berdasarkan data ritel sales index, diperkirakan pada Agustus akan membaik seiring dengan mulai dilonggarkannya kebijakan PPKM di sejumlah wilayah Jawa-Bali. Sementara itu data dari Mandiri Spending Index menunjukkan tren kenaikan sebagai indikasi peningkatan aktivitas konsumsi, khususnya di kelas menengah. "PPKM yang menurun levelnya sangat berkorelasi terhadap ritel sales index dan ini tercapture dalam mandiri spending index kita yang hingga 5 september mengalami kenaikan," ujar Sri Mulyani.  

Data index mobility google juga mencatat telah terjadi kenaikan mobilitas masyarakat hingga 17 September 2021. Mobilitas masyarakat naik terutama di kawasan ritel dan tempat rekreasi menjadi 9,3%. Peningkatan ini sejalan dengan terkendalinya penyebaran virus corona di dalam negeri. "Mobilitas di ritel dan rekreasi terjadi kenaikan 9,3%. Ini selalu akan menjadi korelasi positif antara kegiatan masyarakat yang tentu akan memiliki dampak ekonomi dengan pengendalian Covid," tutur Menkeu.

Menurut dia, selama ini tingkat mobilitas masyarakat di pusat grosir dan farmasi selalu tumbuh positif. Sehingga peningkatan yang terjadi di ritel dan tempat rekreasi dianggap masih tertekan. "Di grocery dan farmasi yang masih selalu positif, meskipun untuk ritel dan recreation memang masih cukup tertekan," tutur dia.

Sri Mulyani menjelaskan, saat ini aktivitas masyarakat berada dalam tren kenaikan, hal itu terlihat dari aktivitas di tempat penjualan ritel menuju level positif, dan penjualan kebutuhan sehari-hari masyarakat semakin meningkat.

Kendati begitu, mobilitas ritel dan rekreasi pada bulan terakhir terjadi kenaikan 9,3%. Tentu kata Menkeu, ini selalu akan menjadi korelasi yang positif antara kegiatan masyarakat yang akan memiliki dampak ekonomi dengan pengendalian Covid-19.

Selain itu, Mandiri spending indeks hingga 5 September mengalami kenaikan. Sementara Indeks Keyakinan Konsumen atau consumer confidence index Indonesia hingga Agustus masih menurun akibat dampak psikologis PPKM level 4 terhadap tingkat keyakinan masyarakat.

"Consumer Index memang mengalami drop cukup dalam akibat terjadinya PPKN level 4 yaitu pada bulan Juli yang lalu dari 107 ke 82, ini masih dalam stay low namun sudah mulai menunjukkan adanya terjadi perubahan atau kenaikan," ujarnya.

Transfer TKDD Lambat

Sementara itu, realisasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun ini mengalami perlambatan. Hingga Agustus 2021, realisasi tercatat hanya 59,5% atau Rp472,91 triliun. Angka ini lebih rendah dari capaian tahun lalu pada periode yang sama sebesar 73% atau Rp557,35 triliun. Sehingga penyaluran TKDD mengalami penurunan sebesar 15,2%. "Tahun ini kita melihat trennya mengalami pertumbuhan yang tertahan. Ini akibat beberapa hal TKDD kita mencapai Rp472,9 triliun lebih kecil dari tahun lalu yang mencapai Rp557,35 triliun," Sri Mulyani.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga mengalami penurunan 30% dari Rp68,7 triliun menjadi Rp48,03 triliun. Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang turun 5,9% dari Rp290 triliun ke Rp272,9 triliun.

Penyerapan DBH dan DAU ini karena ada 52 daerah yang mendapatkan DAU dan 118 daerah daerah belum memenuhi syarat salur. Padahal persyaratannya hanya melaporkan penggunaan DBH dan DAU yang telah diberikan sebelumnya. "Jadi ini bukan karena dananya dipotong tapi karena kita belum bisa menyalurkan kalau belum memenuhi persyaratan salur, prnsip dan tata kelola keuangan yang baik," ujarnya.

Realisasi DAK Fisik juga mengalami penurunan 61,9% dibandingkan tahun lalu. Dari Rp38,81 triliun menjadi Rp14,79 triliun. Penyaluran yang lebih rndah ini karena pada periode yang sama pada tahun anggaran yang lalu terdapat relaksasi penyaluran. Sebab penyaluran tahun lalu dilakukan secara sekaligus sebesar nilai kontrak. Termasuk penyaluran dana cadangan DAK Fisik sebagai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penurunan realiasai juga terjadi pada Dana Insentif Daerah (DID). Penyalurannya lebih rendah 38,4% dari Rp12,2 triliun tahun lalu menjadi Rp7,52 triliun. Pun dengan Dana Otsus dan DIY yang turun hingga 56,1%, dari Rp15,72 triliun menjadi Rp6,9 triliun. "Penyaluran DID yang lebih rendah ini karena terdapat relaksasi penyaluran untuk tahap 1 dan 2 pada tahun 2020," ujarnya.

Penyaluran Dana Desa juga mengalami penurunan hingga 17% dibandingkan tahun lalu. Dari Rp52,67 triliun menjadi Rp43,71 triliun di Agustus tahun ini. Kondisi ini terjadi karena relaksasi persyaratan penyaluran Dana Desa TA 2020 dipercepat pada bulan April. Sedangkan TA 2021 relaksasi dilakukan pada Juli.

Sementara itu penyaluran DAK Non Fisik menjadi yang satu-satunya tumbuh positif walaupun hanya 0,1%. Dari Rp 78,94 triliun menjadi Rp 79 triliun. Bila dielaborasi, kenaikan sebesar 41,71% digunakan untuk penyaluran Tamsil Guru dan penyaluran dan cadangan Tamsil sebesar Rp 43,5 miliar. Selain itu ada juga kenaikan 42,13% untuk BOP kesetaraan karena peningkatan jumlah daerah yang menyampaikan laporan tahap II.

Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara pada Agustus 2021 tumbuh 1,5%. Di mana, belanja negara tahun ini mencapai Rp 1.560,8 triliun. "Pertumbuhan belanja 1,5%, memang tidak terlalu meningkat, dengan total belanja di Rp 1.560,8 triliun," ujarnya.

Dia menjelaskan, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 21,5%. Belanja K/L ini pun lebih banyak digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang didominasi untuk vaksinasi dan klaim biaya perawatan yang meningkat karena adanya lonjakan kasus di Juli 2021. "Belanja-belanja yang berhubungan dengan covid memang mendominasi seperti vaksinasi, klaim perawatan karena jumlah yang terkena Covid dan dirawat terutama pada Juli kemarin meningkat," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Kenaikan belanja K/L juga terjadi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, belanja modal juga mulai dilakukan untuk proyek infrastruktur sudah mulai berjalan kembali. "Jadi belanja K/L memang pertumbuhan yang sangat kuat," ujarnya.

Sementara itu, non K/L tumbuh -0,9% untuk THR, pensiun, subsidi energi dan pupuk, serta program Kartu Prakerja. TKDD juga mengalami kontraksi 15,2%. Namun DAK non fisik tumbuh positif, ini untuk mendukung kesehatan dan pendidikan. bari/mohar/fba