NERACA

Jakarta - Sejak tahun lalu Pemerintah telah melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional guna mengurangi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut telah membuahkan hasil dan terlihat dalam tren positif perekonomian nasional pada Q2 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 7,07%. Hampir seluruh sektor perekonomian menunjukkan perbaikan. Hal ini seiring dengan terkendalinya kasus Covid-19, membaiknya permintaan dalam negeri dan membaiknya ekonomi global, khususnya negara mitra dagang.

Sektor perfilman menjadi salah satu sektor yang terdampak ketika pandemi Covid-19. Mulai dari terhentinya proses produksi yang melibatkan banyak pekerja seni dan juga penutupan bioskop yang dilakukan untuk memutus penyebaran Covid-19. Untuk itu, Pemerintah telah melakukan evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali industri perfilman nasional.

“Pembukaan bioskop telah dilakukan seiring dengan perbaikan level PPKM. Ini diterapkan di daerah PPKM Level 3 dan 2. Aplikasi PeduliLindungi juga digunakan sebagai pembatasan penonton yang masuk, serta tidak diperbolehkan menjual makanan minuman di area bioskop,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Webinar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri, secara virtual.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pelaku industri di berbagai sektor harus mampu untuk terus berinovasi agar bisa beradaptasi. Menko Airlangga mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid-19 industri perfilman terbuka dengan peluang baru yakni berupa layanan streaming berbasis platform digital dengan video on demand. Berdasarkan data statistik, pendapatan dari langganan video on demand Indonesia bisa mencapai USD 411 juta di tahun 2021 dengan penetrasi pengguna sebesar 16% di tahun 2021 dan diperkirakan akan naik menjadi 20% di tahun 2025.

“Layanan streaming ini menjadi peluang tambahan bagi industri perfilman karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas bahkan bisa masuk pasar global. Ini peluang besar bagi para sineas Indonesia yang berkiprah di regional maupun global,” lanjut Airlangga.

Mendukung potensi ini, Pemerintah memformulasikan aturan bagi layanan video on demand dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa tumbuh dan terjaga dengan baik tanpa menghilangkan hak masyarakat dalam memperoleh tontonan yang baik.

Di sisi lain, kehadiran film berbasis digital membuat pertunjukan film semakin beragam dan membutuhkan proses filtrasi. Airlangga menegaskan bahwa perkembangan ini harus diiringi dengan proses filtrasi dan penyensoran yang sesuai dengan norma dan budaya serta aspek religi bangsa Indonesia. Perlu ada keterangan terkait klasifikasi usia yang tepat untuk menonton film tersebut.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi Lembaga Sensor Film Indonesia yang mencanangkan budaya sensor mandiri guna mendorong masyarakat memilih dan memilah dalam menonton yang sesuai dengan klasifikasi usia. Diharapkan juga para orang tua terus ikut mengawasi apa yang ditonton oleh anggota keluarganya,” jelas Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno pun mengatakan Pemerintah juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk menggerakkan ekonomi kreatif di sub sektor industri perfilman yang terdampak pandemi Covid-19 dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan segera disahkan dalam waktu dekat.

Anggaran itu diharapkan disalurkan untuk pembelian lisensi, termasuk biaya promosinya terhadap sebanyak 50 produksi film dari berbagai komunitas perfilman nasional.

"Anggaran itu sekitar Rp 266 miliar sampai Rp 300 miliar, dan diharapkan disalurkan kepada komunitas film di tanah air sebelum tutup tahun 2021," kata Sandiaga mengutip laman republika.co.id.

Menurut Sandiaga, industri perfilman nasional sangat terdampak karena pandemi Covid-19. Selama pandemi, gedung-gedung bioskop tutup demi pencegahan penularan Covid-19 sehingga perlu disokong dana pemerintah untuk memicu pertumbuhannya, karena pembuatan atau produksi film menyerap banyak tenaga kerja.

"Baru saja kami mendapat informasi dari Komite Pemulihan Ekonomi Nasional dan Ibu Menteri Keuangan menganggarkan sekitar Rp 266 hingga Rp 300 miliar untuk subsektor tersebut. Itu meliputi promosi, produksi dan pembelian dari hak penyaluran bagi film-film yang akan diproduksi oleh insan perfilman," ungkap Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan ekonomi kreatif tidak hanya tentang kerajinan tangan atau sejenisnya. Namun, seperti yang di Surabaya bisa mengembangkan potensi di bidang film, animasi, dan video. 

Ada beberapa karya anak Surabaya sudah terbukti dan diakui dunia karena hasilnya juga cukup baik. Hal ini juga dapat dilihat melalui geliat para sineas dan animator asal Surabaya yang berkiprah di kancah nasional maupun internasional.

Sandiaga berharap melalui pertemuan kali ini dapat meningkatkan motivasi, kreativitas dan prestasi dalam berkarya. Sehingga subsektor film, animasi dan video dapat menjadi lokomotif ekonomi kreatif yang mampu mendorong pembangunan daerah.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengajak seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk tetap semangat dalam upaya melakukan pemulihan dan stabilisasi ekonomi dengan memaksimalkan penggunaan sarana prasarana dan juga teknologi informasi.

"Sehingga tetap dapat menciptakan perubahan positif, serta menjadikan potensi wisata dan ekonomi kreatif harus jadi lokomotif penggerak perekonomian," pungkas Sandiaga.