Perspektif Asing Tidak Objektif dalam Menilai Deforestasi

NERACA

Jakarta - Sebagai bagian dari masyarakat global, kondisi hutan Indonesia selalu menjadi sorotan. Sayangnya, negara-negara asing seringkali tidak objektif dalam menilai deforestasi. Perspektif yang kental dengan kepentingan perang dagang itu merugikan industri kelapa sawit nasional. Demikian salah satu kesimpulan yang dari webinar “The fact of Indonesian Deforestation’s Rate” yang diselenggarakan INAPalmoil Talkshow.

Keberpihakan Uni Eropa bahkan sudah terwujud dalam bentuk kebijakan yang mengancam perdagangan. European Green Deal (EGD), misalnya. Kesepakatan ini memimpikan  negara-negara Uni Eropa di tahun 2050 sudah mencapai net zero emission.

“Apakah ini semata-mata karena mereka mencita-citakan lingkungan yang ideal atau karena diskriminasi, atau proteksionisme?” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia Luxemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi ketika menjadi salah satu pembicara diskusi.

Andri pun mengakui, “beberapa negara yang kepentingannya di pasar Eropa terancam, menurutnya, sudah bersiap-siap mengajukan gugatan ke WTO. Ini akan ramai.” Pertanyaan seperti itulah yang juga sering ia ajukan pada pemerintah negara-negara Uni Eropa.

Seperti banyak negara lainnya, Indonesia pun akan terkena dampak EGD. Sektor kelapa sawit salah satu yang terpengaruh. Melalui EU Forest Strategy mereka menetapkan syarat traceabillity atau keterlacakan rantai pasok mulai dari hulu sampai hilir. Begitu pula dengan ketentuan tentang “produk hijau” di mana Uni Eropa akan memperketat persyaratan bila komoditas-komoditas kategori Forest and Ecosystem Risk Commodities ingin masuk ke pasar Uni Eropa.

Isu deforestasi juga jadi penghalang. “Aktivitas ekonomi dan investasi di pasar Eropa harus bebas dari isu deforestasi, lingkungan hidup, dan HAM,” tambah Andri.

Namun, lanjut Andri, meskipun serangan terhadap industri kelapa sawit nasional sangat terasa, tampak ada dikotomi antara kelapa sawit sebagai produk pangan di satu sisi dan produk energi di sisi lain. Hambatan ditujukan pada biodiesel dari sawit, tapi produk kelapa sawit tetap mereka impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Ini terjadi karena produk minyak nabati lain seperti rapeseed, soya, sun flower tidak akan pernah bisa menggantikan sawit. “Saya yakin ini,” kata Andri.

Meskipun demikian, usaha keras dan serius harus terus digalakkan. Tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap kelapa sawit Indonesia. Para pelaku industri kelapa sawit juga harus terus menunjukkan prinsip dan praktek keberlanjutan serta kontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals di berbagai aspek.

Karena itu, sebagai upaya menyebarkan narasi positif ia menyambut baik dan langsung menyebarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menegaskan bahwa laju deforestasi di Indonesia menurun drastis.  Isu deforestasi seringkali dituduhkan pada industri kelapa sawit.

Berdasarkan pemantauan pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memang mempublikasikan laporan mengenai penurunan laju deforestasi Indonesia ke level terendah. Deforestasi netto pada tahun 2019-2020 di dalam maupun di luar kawasan hutan Indonesia, menurut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, adalah sebesar 115,5 ribu hektar.

 

Menurut Siti, ini merupakan deforestasi terendah sepanjang sejarah pemantauan hutan di Indonesia. Sebagai pembanding, hasil pemantauan hutan indonesia 2019 menunjukkan bahwa deforestasi netto pada 2018-2019 baik di dalam dan di luar kawasan hutan Indonesia sebesar 462 ribu hektar. 

“Tidak benar bahwa penurunan ini terjadi begitu saja, tanpa upaya. Ini betul-betul dilakukan KLHK dengan intervensi regulasi, intervensi di lapangan dan sebagainya, bahkan modifikasi cuaca,” tambah Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman.

Data pemantauan KLHK ini pula yang menarik perhatian Ketua Umum Gabungan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Joko Supriyono. Bukan saja karena isu deforestasi selalu dikaitkan dengan industri kelapa sawit. Melainkan juga karena tuduhan itu dijadikan bahan legislasi yang berdampak pada pasar minyak kelapa sawit di Uni Eropa.

Disamping RED1, RED2 juga akan ada legislasi baru di Uni Eropa yang mengaitkan isu deforestasi. Ia berharap agar temuan KLHK ini lebih bergaung ke masyarakat global. Apalagi, berdasarkan data pantauan KLHK, penurunan laju deforestasi di Indonesia itu sebenarnya sudah berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya.

“Bukan hanya WRI yang mengatakan turun,” kata Joko menyinggung laporan World Resources Institute (WRI) 2020 mengenai laju laju deforestasi Indonesia yang dipublikasikan beberapa waktu lalu. Dalam laporan lembaga itu, disebutkan bahwa tingkat deforestasi hutan di Indonesia terus turun dan untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari tiga negara teratas di dunia yang kehilangan hutan primer. “Kita juga punya data sangat kongkrit bahwa laju deforestasi Indonesia turun,” tegas Joko.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Dorong Hilrisasi Minyak Atsiri

NERACA Bogor – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar…

Pertamina Pastikan Stok BBM Aman - Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

NERACA Jakarta - Seiring dengan keberhasilan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, aktivitas masyarakat terus meningkat dan kembali normal. Hal…

Pelaku IKM Didorong Menuju Digitalisasi

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu sektor pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam…

BERITA LAINNYA DI Industri

Pelaku IKM Didorong Menuju Digitalisasi

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu sektor pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk memanfaatkan teknologi digital dalam…

Peralihan Penggunaan Kendaraan Listrik Sebaiknya Berlangsung Alami - GAIKINDO:

Jakarta - Peta jalan pengembangan kendaraan listrik (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) di Indonesia sudah ditetapkan pemerintah dan akan segera diterapkan.…

2.500 UMKM Perikanan Makin Berdaya Saing

NERACA  Jakarta - Sebanyak lebih dari 2.500 pelaku usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan telah mendapatkan pendampingan dari…