Melihat postur APBN 2022 dimana belanja yang begitu besar selama tahap pemulihan membawa konsekuensi defisit anggaran melebar, dan utang luar negeri pemerintah bertambah besar saat pendapatan negara mengalami tekanan berat untuk tumbuh akibat lambatnya perputaran ekonomi.

Kondisi ini praktis harus diakui bahwa Indonesia sudah mengalami defisit fiskal karena sebagian besar pemulihan ekonomi ditanggung pemerintah. Namun, kita bisa memahami bahwa situasi ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga negara lain di dunia. Artinya, semua negara perlu menarik dana yang berasal dari donor luar negeri supaya bisa memberikan stimulus fiskal yang optimal.

Patut diketahui, Indonesia saat ini masih dalam pusaran ketidakpastian keluar dari pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Prosesnya terus berjalan untuk mencapai kondisi normal baru. APBN masih tetap menjadi instrumen pemulihan kesehatan dan ekonomi hingga 2022. Artinya, instrumen belum bisa berfungsi sebagai mesin pertumbuhan karena porsi belanjanya masih bersifat konsumtif hingga triwulan II-2021.

Menurut data WEF awal 2021, pasca pandemi Covid-19, rata-rata utang global meningkat tajam. Untuk negara maju peningkatannya mencapai 17% terhadap PDB, negara berkembang 12% PDB, dan negara berpenghasilan rendah 8% PDB. Yang menarik perhatian, adalah data Institute of International Finance (IIF) yang mengungkapkan total utang global tembus rekor US$ 281 triliun, dan rasio utang terhadap PDB di seluruh dunia lebih dari 355%.

Jelas, ini merupakan peringatan dari laporan WEF Januari 2021 tentang ancaman serius ekonomi yang  berpotensi terjadinya krisis utang, gagal bayar, dan krisis likuiditas. Kenaikan suku bunga akan membuat utang yang menggunung semakin sulit untuk dilunasi. Bagi mereka yang berisiko tentu akan menanggung beban yang besar. Sehingga wajar banyak kalangan di dalam negeri mengkhawatirkan beban utang luar negeri yang membengkak tersebut.

Seperti diketahui, prospek pertumbuhan ekonomi pascapemulihan adalah keniscayaan. Pada 2021, ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh pada kisaran 4%, dan tahun depan sekitar 5%. Ekonomi harus tumbuh untuk expected return, profit dan internal saving, sehingga mampu membentuk dana abadi negara. Artinya, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya adalah upaya revenue mobilization, baik dari sumber domestik maupun berasal dari transaksi internasional yang strategis bagi penerimaan negara.

Kesemuanya itu menjadi harapan bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar berbagai kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya secara material dapat di cukupi. Peningkatan demand agregat (konsumsi, investasi, dan ekspor) menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pertumbuhan konsumsi, investasi dan ekspor harus tumbuh lebih tinggi dari prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022, serta diharapkan dapat berlanjut hingga 2023 dan 2024.

Sumber-sumber pertumbuhan tersebut adalah pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi dengan konten impor yang rendah, serta dikuti oleh peningkatan ekspor neto. Catatannya adalah bahwa periode 2020-2025 merupakan periode kunci dan sekaligus menjadi tahap krusial menentukan bagi posisi Indonesia agar mampu keluar atau tidak sebagai negara yang berpendapatan menengah ke bawah.

Sebab itu, kualitas kebijakan dan konsistensi pelaksanaannya menjadi sangat penting agar dapat meraih capaian kinerja ekonomi dengan pertumbuhan tinggi. Yang penting adalah mampu mewujudkan legacy terbaik bagi bangsa dan negara. Semoga.