Lakukan Pengawasan, Wasdal DPMPTSP Kabupaten Sukabumi Tangani Tiga Pengaduan

NERACA

Sukabumi – Sepanjang Januari hingga September 2021, Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, lakukan pengawasan perizinan ke perusahan-perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi dan menangani tiga pengaduan.

Kepala Bidang Wasdal (Wasdal) Nanang Hidayatulloh, SH., MM., menerangkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan dilakukan untuk memastikan pemilik izin melaksanakan kegiatan sesuai izin yang dikantongi.

“Kemudian kita mengimbau para pelaku usaha menerapkan protokol kesehatan terhadap seluruh manajemen maupun karyawan guna mencegah penyebaran virus covid-19,” terang Nanang, Selasa (14/9).

Dia menambahkan sepanjang melakukan pengawasan, pada prinsipnya pemilik izin sudah menjalankan usaha sesuai spesifikasi usaha yang tertera di KBLI. “Hingga September ini, penyalahgunaan izin di wilayah Kabupaten Sukabumi bisa kami simpulkan belum ada. Kendati demikian, ada beberapa pengaduan yang masuk ke Wasdal, namun bukan prinsip penyalahgunaan izin,” ungkap Nanang.

Pengaduan yang masuk itu, sebut dia, yakni pengaduan tentang pemasangan reklame, “Di mana, manajemen salah satu pemilik reklame menilai reklame yang pasang dihalangi oleh reklame perusahaan lain. Pengaduan ini sudah selesai dan berakhir damai,” ujar Nanang.

Nanang menjelaskan dalam penanganan pengaduan bisa dilakukan secara langsung, yaitu diberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap hal-hal yang diadukan. Kedua, penyelesaian tidak langsung, di mana pengaduan yang disampaikan perlu dilaksanakan peninjauan lokasi.”Selanjutnya dilakukan pembahasan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” terang Nanang.

Apabila masyarakat tidak puas atas penyelesaian pengaduan di Wasdal, masyarakat yang mengadu bisa melakukan banding melalui Bupati. Dan, apabila masih belum maksimal jawaban yang diterima, dapat melakukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Ia juga menjelaskan selain pengaduan secara langsung ke Kantor DPMPTSP, masyarakat bisa pula melakukan pengaduan secara online baik melalui portal Kabupaten Sukabumi, maupun melalui aplikasi e-lapor. “Sementara pengaduan yang secara langsung, pelapor wajib mengisi formulir pengaduan. Dan tim kami akan melakukan peninjauan lapangan, pembahasan, dan dilakukan pengambilan kesimpulan,” jelas dia.

Dijelaskan, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka pengaduan menurun. Di mana, kata dia, tahun 2019 angka pengaduan sebanyak 35. Adapun pengaduan paling dominan sepanjang Januari hingga Oktober 2019 ini, sebut dia, didominasi perizinan perumahan, peternakan dan industri.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengaduan masyarakat itu, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dan, kata dia, dengan adanya pengaduan yang masuk, membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Sukabumi sangat berperan serta melakukan pengawasan terkait perizinan.

Sebab, sebut Nanang, pengawasan bukan harus dilakukan oleh aparatur pemerintah, masyarakat pun berhak. Selain itu, tambah dia, masyarakat, baik perorangan, maupun lembaga dapat mengajukan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan perizinan yang dilaksanakan. “Menurut kami, ketidakpuasan itu sebagai panduan bagi kami, untuk terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

Nanang menyebutkan, penyelesaian pengaduan terhadap investasi, berdampak positif bagi masyarakat maupun pelaku usaha. “Dampak positifnya, pelaku usaha semakin menyadari terhadap pentingnya memiliki dokumen perizinan, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dalam menjalan usahanya,” jelas Nanang.

Dari itu, imbuh dia, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah yang memiliki ruang berinvestasi, khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), agar dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kami pastikan, Kabupaten Sukabumi sebagai daerah tujuan investasi, sangat terbuka luas bagi PMA,” tambahnya.

Nanang mengatakan prospek pelayanan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik harus segera disesuaikan oleh penyelenggara pemerintah di daerah yang berkaitan dengan rekomendasi perizinan. (ron)

 

BERITA TERKAIT

Civitas Bahasa Prancis UNJ Lakukan Pengabdian Masyarakat di TBM Bukit Duri

NERACA Jakarta - Pengenalan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Prancis sejak dini kepada anak-anak usia sekolah sangat penting. Karena…

PT Capital Life Syariah Raih GIFA 2021 Best Family Takaful

NERACA  Jakarta - PT Capital Life Syariah berhasil meraih penghargaan dalam kategori “Best Family Takaful Company 2021” pada Global Islamic…

Pemkab Lebak Optimistis Tol Serang - Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Baru

NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak optimistis pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang, selain mempercepat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Civitas Bahasa Prancis UNJ Lakukan Pengabdian Masyarakat di TBM Bukit Duri

NERACA Jakarta - Pengenalan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Prancis sejak dini kepada anak-anak usia sekolah sangat penting. Karena…

PT Capital Life Syariah Raih GIFA 2021 Best Family Takaful

NERACA  Jakarta - PT Capital Life Syariah berhasil meraih penghargaan dalam kategori “Best Family Takaful Company 2021” pada Global Islamic…

Pemkab Lebak Optimistis Tol Serang - Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Baru

NERACA Lebak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak optimistis pembangunan Jalan Tol Serang - Panimbang, selain mempercepat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)…