Belum lama ini pemerintah mengumumkan penggabungan (merger) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV. Penggabungan usaha Pelindo ini ditargetkan terealisasi pada 1 Oktober 2021. Adapun nama baru BUMN itu setelah merger adalah PT Pelindo (Persero). Holding company Pelindo ditaksir akan memiliki total aset Rp 112 triliun. Sementara selama proses merger, Pelindo II akan menjadi perusahaan induk yang bakal menampung SDM dan lain-lain, mengingat status Pelindo I, III, dan IV akan bubar demi hukum, tanpa proses likuidasi.

Keputusan pemerintah menggabungkan Pelindo I, II, III, dan IV memang sudah tepat. Karena melalui merger bakal berdampak positif terhadap standardisasi operasional dan pelayanan pelabuhan, dari Barat hingga Timur Indonesia. Kecepatan, kemudahan, dan ketepatan pelayanan di setiap pelabuhan akan memiliki standar yang sama, sehingga pelabuhan dari Sabang sampai Merauke bakal lebih efisien, dari sisi waktu maupun biaya logistik.

Kita berharap setelah merger, Pelindo mampu mengembangkan pelabuhan nasional dalam satu peta jalan (roadmap) yang terintegrasi. Pengembangan pelabuhan selama ini kurang optimal karena Pelindo terbagi atas empat perusahaan berdasarkan kawasan. Setelah merger, alokasi belanja modal Pelindo pun bisa lebih maksimal. Kemampuan pendanaan dan investasi juga akan meningkat karena BUMN ini memiliki aset sangat besar pascamerger.

Tentu saja masyarakat berharap Pelindo pascamerger dapat mewujudkan sebuah metamorfosis. Artinya, Pelindo harus menjelma menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola manajemen (good corporate governance) jauh lebih baik. Pelindo dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) jauh lebih besar terhadap kontribusi perekonomian nasional.

Kita percaya, dengan aset yang sangat besar, dengan tata kelola yang mumpuni, dengan wilayah operasi sangat luas, dan dengan dukungan kebijakan pemerintah, Pelindo bakal mampu berkontribusi lebih maksimal terhadap bangsa dan negara. Tidak hanya memangkas biaya logistik, tapi juga dalam dapat  menyerap tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Masyarakat juga menaruh harapan besar bahwa Pelindo pascamerger akan turut menyukseskan program Tol Laut, salah satu program unggulan pemerintah di sektor kemaritiman. Program Tol Laut dibuat untuk menekan biaya logistik, mengurangi disparitas harga antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta melancarkan distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok, ke daerah tertinggal, terluar, terdalam, dan perbatasan (3TP).

Patut disadari bahwa selama ini biaya logistik di Indonesia cukup yaitu 23,5% terhadap produk domestik bruto (PDB), yang merupakan salah satu yang termahal di dunia. Bandingkan dengan Singapura hanya 8% terhadap PDB, Malaysia (13%), India (13), AS (8%), Uni Eropa (9%), Jepang (9%), Korea Selatan (9%), dan Tiongkok (15%).

Hampir semua komponen biaya logistik di Indonesia tergolong sangat membebani pengusaha. Biaya inventori berkontribusi 8,9% terhadap seluruh biaya logistik nasional, diikuti transportasi darat 8,5%, transportasi laut 2,8%, administrasi 2,7%, dan biaya lainnya 0,8%. Beban biaya tersebut itu separuh lebih tinggi dari komponen biaya logistik di negara-negara lain.

Biaya logistik yang selangit turut melahirkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Dampaknya menciptakan rantai ekonomi, dari hulu hingga hilir, tidak efisien. Harga barang dan jasa menjadi jauh di atas harga riilnya. Utilisasi sektor produksi menjadi rendah. Dunia usaha sulit berkembang. Inflasi mudah bergejolak. Daya beli masyarakat tertekan. Ekonomi tumbuh kurang berkualitas.

Sebab itu, berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk menekan biaya logistik, dari mulai membangun jalan tol, bandara, jaringan kereta api (KA), hingga mengoperasikan Tol Laut. Berbagai regulasi dibenahi. Namun, upaya pemerintah belum membuahkan hasil yang optimal. Kita tentu berharap PT Pelindo (persero) tunggal mampu menghasilkan efisiensi biaya logistik. Semoga.