Pertamina Siap Kejar Target Nilai Pasar US$100 Miliar

Jakarta - Setelah menuntaskan proses restrukturisasi melalui penandatanganan sejumlah dokumen legal (legal end-state) awal september lalu, PT Pertamina (Persero) mengukuhkan tekadnya untuk mengejar aspirasi pemegang saham mencapai nilai pasar US$100 Miliar dan Global Energy Champion pada tahun 2024.

NERACA

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa selama  delapan bulan ini, Kementerian BUMN terus melakukan transformasi BUMN yang termasuk dalam 88 proyek strategis BUMN hingga tahun 2023.

“Dari 88 proyek yang kita targetkan itu, Alhamdulillah di tahun ini 90% terjadi. Dan tentu banyak dari transformasi ini ada di Pertamina,” ucap Erick.

Erick menambahkan, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) berharap Pertamina terus meningkatkan pelayanan publik, tetapi yang terpenting adalah membangun ekosistem supaya Pertamina bisa bersaing dan mendorong value added.

Selain itu juga diingatkan agar lompatan-lompatan yang sudah berjalan saat ini, tetap terjaga dan sesuai dengan 5 Key Performance Indicator di Kementerian BUMN, yakni menyeimbangkan antara korporasi dan pelayanan publik, kembali kepada core business dan menjadi excellent, inovasi digital dan R&D untuk menjadikan Pertamina Technology Company, dan transformasi Human Capital. 

“Buktikan kepada dunia, Indonesia juga bisa punya perusahaan yang valuasi-nya mencapai USD 100 billion. Kita bisa, dan saya yakin legacy ini untuk kita semua. Saya memastikan transformasi akan tetap berjalan, karena ini bagian terpenting buat kita sebagai bangsa besar. Tidak mungkin kita akan terus menjadi bangsa besar kalau tidak ada ketahanan energi,” imbuh Erick.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menambahkan bahwa holding migas yang dibentuk sejak tahun 2018 terus berjalan. Walaupun tahun lalu dunia diterpa pandemi COVID-19. namun sesuai arahan pemegang saham agenda transformasi tidak boleh berhenti, bahkan harus dipercepat. 

Transformasi yang dijalankan Pertamina ini sejalan dengan global transition yang terjadi, dimana Pemerintah memberikan komitmennya untuk melakukan transisi energi sesuai dengan Paris Agreement. Sehingga Pertamina harus mendukung langkah ini, karena Pertamina adalah satu-satunya perusahaan milik negara yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang menjadi andalan dan memberikan kontribusi besar dalam suplai energi bagi negara.

Pertamina memiliki 3 tugas yang harus dilakukan secara paralel, yakni  Pertamina harus menyediakan dan mendistribusikan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga industri. Namun, Pertamina juga ditantang untuk melakukan pengembangan dan melangkah untuk menjawab energi transisi. 

“Bagaimana cara kita melaksanakan? Kita membagi kapal besar Pertamina dengan membuat 6 kapal-kapal kecil yang kita sebut Subholding. Ada yang bertugas hari ini. Ada yang bertugas untuk transisi menjajaki di laut yang berbeda. Dan ada yang harus berpindah kapalnya di lautan sebelah,” jelas Nicke. 

Nicke menguraikan, 3 Subholding yakni Subholding Upstream, Subholding Refining & Petrochemical dan Subholding Commercial & Trading harus tetap menjalankan tugas saat ini, karena Pertamina mempunyai amanah sesuai Undang-Undang Energi yakni menjaga kehandalan atau availability, accessibility, affordability, acceptability dan sustainability. Untuk itu, investasi Pertamina sebesar 55% di lini bisnis eksisting tersebut, karena Indonesia memiliki cadangan yang harus dioptimalkan. 

Sementara itu, Subholding Gas akan bergerak ke tengah untuk mengelola energi transisi dari fosil fuel ke new and renewable energy yakni Gas dengan porsi dalam bauran energi tetap di angka 22% hingga 25 %. Dengan peningkatan demand energi 5 kali lipat dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, maka porsi gas ini harus ditingkatkan. Saat ini, Pertamina memiliki pipa gas sepanjang 24 ribu kilometer dan terpanjang di Asia Tenggara. Kunci kekuatan bisnis gas itu adalah infrastruktur, karena gas hanya bisa ditransfer dengan pipa. 

Adapun untuk Subholding Power & NRE telah bergerak menuju energi terbarukan. Saat ini, Pemerintah telah memulai integrasikan geothermal yang nantinya kapasitas terpasang ketiga terbesar di dunia. Ke depan, Pertamina akan mengintegrasikan antara hulu Geothermal dengan hilir yakni Petrokimia. 

Untuk mendukung kelima Subholding tersebut, Pertamina memiliki Subholding Integrated Marine Logistic. “Subholding ini harus ada di masa kini, di masa transisi dan di masa depan. Harus selalu relevan, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Apapun energinya, kita tetap membutuhkan transportasi laut. Bahkan, sekarang Integrated Marine Logistic ini mulai bergerak ke arah virtual pipelines,”kata Nicke. 

Menjawab keraguan mengenai pemisahan Subholding, Nicke menyebutkan kuncinya adalah integrasi yang dilakukan oleh Holding dalam hal operasional dan komersial serta mengawasi tugas-tugas yang diberikan oleh Negara. Sehingga, Pertamina sebagai holding akan tetap ramping dengan fungsi integrasi. 

BERITA TERKAIT

Berpenggerak Roda Depan, Mitsubishi Xpander Libas Jalanan Menanjak

NERACA Jakarta - Debat soal mobil penggerak roda depan (front wheel drive/FWD) tidak kuat menanjak dibandingkan mobil penggerak belakang (rear…

Diskon PPnBM Berkurang, Mitsubishi Beri Insentif Buat Xpander

NERACA Jakarta - Kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen berakhir 31 Agustus lalu. Kini, diskon PPnBM turun…

Kepiting Bakau Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

NERACA Jakarta – Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),…

BERITA LAINNYA DI Industri

Berpenggerak Roda Depan, Mitsubishi Xpander Libas Jalanan Menanjak

NERACA Jakarta - Debat soal mobil penggerak roda depan (front wheel drive/FWD) tidak kuat menanjak dibandingkan mobil penggerak belakang (rear…

Diskon PPnBM Berkurang, Mitsubishi Beri Insentif Buat Xpander

NERACA Jakarta - Kebijakan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 100 persen berakhir 31 Agustus lalu. Kini, diskon PPnBM turun…

Kepiting Bakau Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

NERACA Jakarta – Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),…