NERACA

Depok - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK perwakilan Jawa Barat dalam kinerja melaksanakan kegiatan program Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang hanya mencapai sekitar 87 persen dari total anggaran Rp 3.671.363.699.698,35. Namun, mempermasalahkannya, karena belum konsisten berkomitmen untuk melaksanakan sesuai rencana kegiatan yang telah dianggarkan. Demikian Ditegaskan Ketua DPRD, H.T.M.Yusufsyah Putra yang juga adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok yang diperoleh NERACA dalam bahan dan keterangan resminya hasil pembahasan realisasi LPJ Walikota Depok untuk APBD Tahun Anggaran 2020 saat persetujuan raperdanya pada akhir pekan kemarin.

‎Dalam keterangannya dijelaskan, bahwa hal tersebut dapat diartikan Pemerintah Kota Depok belum konsisten dalam menjalankan komitmen untuk melaksanakan rencara yang telah dianggarkan dan sasaran yang telah dibuat.

Dasar hukumnya adalah, ‎sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan. "Pemerintah Kota Depok perlu meningkatkan pemanfaatan dana yang tersedia untuk melaksanakan program-programnya agar memberikan dampak positif yang maksimal dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Depok," tegasnya dalam laporan rekomendasi hasil pembahasan Banggar DPRD terhadap laporan Pertanggungjawaban Walikota Depok dari realisasi APBD Perubahan 2020 yang disusun Badan Keuangan Daerah (BKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).‎

Disampaikannya, efisiensi untuk Tahun Anggaran 2019, tingkat efisiensi yang dicapai oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebesar 104,55%."berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Pemerintah Kota Depok masuk dalam kategori tidak efisien," katanya sebagaimana dikutip NERACA dari LPJ Walikota 2020.

Menurutnya, Pemerintah Kota Depok harus lebih mengoptimalkan perencanaan dan waktu perencanaan sehingga semua kegiatan dapat terealisasi tepat waktu.

Selain itu juga dikemukakan, bahwa Pemerintah Kota Depok harus mengevaluasi efisiensi penyerapan anggaran belanja langsung yang mempengaruhi besaran SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Namun dalam hal ini tidak dirinci transparansi akuntabelnya pada data SiLPA APBD‎P Tahun Anggaran 2019 yang harus dimasukkan ke sumber pendapatan APBDP Tahun Anggaran 2020.

"Konsistensi realisasi pelaksanaan capaian realisasi dengan efektivitas sebesar 87,14% (cukup efektif) dikombinasikan tingkat efisiensi sebesar 104,55% (tidak efisien)," demikian ditegaskan Yusufsyah Puitra dalam laporan rekomendasinya.

Dikatakan, hal tersebut dapat diartikan Pemerintah Kota Depok belum konsisten dalam menjalankan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah dianggarkan dan sasaran yang telah dibuat."Angka kombinasi efektivitas/efisiensi sebesar 83.34% masih berada di bawah ambang mencapai Impas 100%," katanya meyakinkan.

Menurutnya, konsistensi hasil suatu anggaran yang terealisasi belum tentu efektif dalam mencapai sasaran visi dan misi. Sebagai gambaran, dijelaskan, bahwa ‎dapat terjadi suatu anggaran terealisasi, namun outputnya berbeda dengan yang direncanakan.

Dan, lanjut Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar,  oleh karenanya tidak terjamin efektivitasnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Terdapat pula beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yang disebabkan oleh perencanaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan.

"Pemerintah Kota Depok perlu perbaikan dalam hal masalah peran anggaran dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok dengan capaian realisasi anggaran yang  efektif dengan efektivitas belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2020," ujar Yusufsyah Putra, Ketua DPRD dan Banggar Kota Depok sebagaimana bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA. Dasmir