Jakarta-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim puncak kasus Covid-19 sudah terlampaui, terlihat di sejumlah daerah di Jawa sudah menunjukkan tren penurunan kasus. Sementara itu, kalangan pengusaha berharap pemerintah dapat menurunkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 3, mengingat DKI Jakarta saat ini masih tergolong PPKM level 4 dengan banyak aturan pembatasan yang cukup merepotkan masyarakat.

NERACA

Menkes mengakui kasus Covid-19 memang belum 100 persen tertangani. Namun dalam beberapa hari terakhir, pihaknya melihat ada penurunan kasus Covid-19 hingga dapat dikatakan puncak kasus sudah terlampaui.

"Saya tahu ini belum 100 persen selesai dan kita masih harus terus waspada. Tetapi ini saatnya kita bersama-sama mensyukuri apa pun kelebihan dan kekurangannya, kita bisa melihat puncak kasus Covid-19 sudah terlampaui, terutama Pulau Jawa," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (2/8).

Selain itu, Menkes mengatakan, sebagian besar pasien meninggal akibat paparan Covid-19 di DKI Jakarta dan Jawa Barat lantaran belum divaksinasi. "Kematian di DKI dan Jawa Barat, yang meninggal sebagian besar belum divaksin. Yang meninggal sebagian belum divaksin," ujarnya.  

PPKM Level 3

Sementara itu, kalangan pengusaha berharap pemerintah dapat menurunkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 3, mengingat DKI Jakarta saat ini masih tergolong PPKM level 4 dengan banyak aturan pembatasan.

Menurut Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, pelaku usaha berharap agar PPKM level 4 bisa turun ke level 3. Sehingga berbagai sektor usaha yang sudah tutup selama sebulan ini dapat beroperasi untuk kelangsungan usahanya.

"Kalaupun masih diperpanjang kami berharap levelnya bisa diturunkan dari PPKM level 4 ke PPKM level 3 khususnya di DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa angka kasus Covid-19 dalam seminggu terakhir tren semakin menurun," ujar Sarman, Jakarta, kemarin.

Data pada 1 Agustus 2021 menunjukkan jumlah kasus di DKI Jakarta turun sebanyak 2.701 atau 0,33%, dengan tren tersebut menjadi pertimbangan Pemerintah mengambil kebijakan menurunkan level PPKM di DKI Jakarta. Pengusaha tetap pada komitmen yang tinggi, ketika Pemerintah memberikan kelonggaran.

"Kami akan melaksanakan Protokol Kesehatan yang ketat dan mendukung penuh berbagai program Pemerintah dalam upaya memerangi Covid-19 seperti program vaksinasi dan sosialisasi 5M di kalangan pekerja beserta keluarga," tegas dia.

Pada PPKM Level 4 yang diperpanjang pada 26 hingga 2 Agustus, pelaku usaha mikro kecil sudah dapat beroperasi walaupun dengan jumlah pengunjung dan jam yang dibatasi serta prokes yang ketat. Namun kelonggaran ini sudah membangun semangat optimisme akan bangkit secara perlahan untuk kelangsungan usaha ke depan.

"Terlebih pemerintah juga memberikan bantuan modal usaha produktif sebesar Rp1,2 juta kepada pelaku usaha mikro kecil, tentu akan sangat membantu permodalan mereka yang sudah nyaris habis selama pemberlakukan PPKM darurat," katanya.

Namun nasib para pengelola mal dan para pemilik toko di dalamnya, juga berbagai sektor usaha jasa dan pariwisata masih menunggu keputusan pemerintah hari ini. Jika masih diperpanjang dan belum bisa beroperasi tentu akan sangat menyulitkan akan kelangsungan usahanya.

"Karena sejak tanggal 3 Juli sampai tanggal 2 Agustus praktis mereka tidak ada omzet dan profit, di sisi lain biaya operasional berjalan terus. Jika Pemerintah sudah mengizinkan mal buka, bisa menjadi opsi bahwa yang boleh berkunjung ke mal adalah yang memiliki sertifikat vaksin, ini menjadi pertimbangan dan ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk secepatnya mengikuti vaksinasi," ujarnya.

Persyaratan Vaksinasi

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai vaksin ampuh mengurangi resiko kematian akibat terpapar virus Covid-19. Menurut dia, seandainya ada penerima vaksin Covid-19 terpapar pun, bisa terhindari dari gejala berat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Anies melaporkan penerima vaksin yang terpapar akibat Covid-19 hanya 2,3% dari 4,2 juta orang ber-KTP DKI Jakarta yang telah menerima vaksin. Menurut dia, dari 2,3% penerima vaksin yang terpapar Covid-19 umumnya tidak bergejala atau gejala ringan. "Angkanya kecil sekali," ujarnya, Sabtu (31/7).

Anies menerangkan, risiko kematian dapat hindari setelah orang mendapatkan vaksin Covid-19. Anies mencatat dari 4,2 juta orang KTP DKI Jakarta yang sudah divaksin, hanya 0,013% yang meninggal pascaterpapar Covid-19. "Atau kira-kira 13 kasus per-100.000 penduduk. Itu yang meninggal. Ini menunjukkan bahwa mereka yang sudah divaksin risikonya terbukti di lapangan jauh lebih kecil daripada mereka yang belum divaksin," ujarnya.

Merujuk data itu, Anies kemudian membandingkan data kematian sebelum vaksin Covid-19 ditemukan dan diberikan kepada warga Jakarta. "Yang sudah divaksin untuk case fatality ratenya atau tingkat kematian kasusnya menurun sampai kurang dari sepertiga dibanding mereka yang belum divaksin,"

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini sedang mewacanakan vaksinasi akan menjadi salah satu syarat dibukanya kembali tempat hiburan, taman dan kegiatan di ruang terbuka. "Kalau nanti suatu saat tempat hiburan dibuka, taman dibuka, kegiatan-kegiatan ruang terbuka juga diizinkan, maka pada saat itu juga harus vaksin dulu," ujar Anies.

Menurut dia, tidak hanya tempat hiburan dan taman saja, yang akan memberlakukan kebijakan wajib vaksin, restoran dan mal juga nantinya akan menerapkan kebijakan wajib vaksin bagi pengunjungnya.

Selain untuk sektor hiburan, wisata dan kuliner berbagai kegiatan di Jakarta seperti kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan juga nantinya mewajibkan penyelenggara dan peserta sudah mendapatkan vaksinasi.

Mengenai cara pemeriksaan status vaksinasi seseorang, Anies mengatakan ada beberapa cara yang bisa digunakan salah satunya adalah aplikasi Jaki milik Pemprov DKI Jakarta. "Ada juga menggunakan SMS dari Peduli Lindungi sebagai bukti vaksinasi, juga ada sertifikat digital dari Kementerian Kesehatan, jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan status vaksinasi," ujarnya.  

Lebih lanjut Anies menjelaskan kewajiban vaksin itu diberlakukan karena potensi penularan tetap ada dan dengan vaksinasi diharapkan bisa menekan angka kasus berat dan tingkat fatalitas. "Jadi, siap-siap dari sekarang yang sudah mau memulai kegiatan, mulainya dengan memastikan vaksinasi dilakukan," ujarnya.

Anies pun mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi secepatnya dan mengatakan bahwa gerai vaksinasi yang ada di Jakarta terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang domisili. "Karena itu saya mengajak bagi yang belum vaksin, segera daftarkan lewat aplikasi Jaki atau kalau mau lebih sederhana, juga silakan langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat," ujarnya.

Akan tetapi, menurut Anies, tetap ada beberapa pengecualian bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi. "Mungkin akan ada pertanyaan dengan kita yang baru sembuh dari Covid-19, belum bisa ikut vaksin tapi sudah sembuh? Nanti akan ada ketentuan. Silakan Bawa surat dari fasilitas kesehatan membuktikan bahwa penyintas Covid-19," tutur dia.