NERACA

Jakarta - Pandemi Covid-19 masih melanda negeri dan bahkan mengalami rekor lonjakan pada pasien positif Covid-19 berikut korban jiwa karena terpapar virus corona. Pemerintah merespon dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Pemerintah menarik rem darurat. Pemberian vaksin terus digencarkan sebagai usaha membentuk herd immunity, dan paralel pemerintah juga berupa keras memulihkan ekonomi negara yang terdampak penyebaran virus Corona ini.

Pemerintah menjalankan program Jaring Pengaman Sosial sebagai wujud hadirnya negara dan perhatian pemerintah pada kesulitan yang dialami warga. Salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang dilakukan pemerintah adalah pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST), yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia (persero) yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2021, Kementerian Sosial telah mulai menyalurkan BST melalui Pos Indonesia dengan target 10 juta KPM, yang berakhir di bulan April lalu.

Pemerintah kembali menjalankan program jaring pengaman sosial dengan menyaluran BST dan menjalankan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat (PPKM level-4), di awal Juli 2021 akibat badai gelombang kedua pandemi Covid-19. Penyaluran BST mau tidak mau harus dilakukan di tengah situasi PPKM Darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.

PT Pos indonesia kembali digandeng untuk menyalurkan BST secara serentak di Indonesia. Seperti yang sudah dijalankan serupa sebelumnya, BST ditargetkan untuk diberikan ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kali ini total anggarannya adalah Rp 6 triliun. BST diberikan ke PKM sebesar Rp 300 ribu per bulan, yang diperuntukkan bulan Mei dan Juni yang diberikan sekaligus sehingga KPM mendapatkan Rp 600 ribu dalam penyaluran Mei dan Juni ini.

Setelah diawali penyaluran BST pada 18 Juli lalu, Pos Indonesia tidak mengendorkan distirbusi BST, alih-alih semakin tancap gas mengejar target penyaluran. Layar terkembang, pantang surut ke belakang. Target di depan mata harus dikerjakan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi percaya Pos Indonesia dapat merealisasikan target penyaluran BST. Seluruh  punggawa pos se-Indonesia, yang berjumlah tidak kurang dari 21 ribu pegawai pos se indonesia kata Faizal,   siap menyalurkan program BST. “Karena kami sudah berpengalaman setahun lebih jadi kami terus tingkatkan cara penyalurannya. Teman-teman di lapangan makin tahu lokasinya (KPM), di mana rumahnya, dan mana yang bisa disalurkan melalui komunitas,” kata Faizal, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, Senin (2/8).

Realisasi Penyaluran BST Capai 79% Dalam Tempo 10 Hari

Penyaluran BST pada masa PPKM level-4 ini, lanjut alumnus ITS ini, Pos Indonesia menyalurkannya BST secara bertahap, petugas lapangan juga diperbanyak, dan waktu hari kerja juga bertambah. Para juru bayar Pos Indonesia tetap turun menyalurkan BST pada hari Sabtu dan Minggu, dan bahkan di hari raya.

Belum lagi ada rekrutmen untuk juru bayar untuk mengaselrasi ngebutnya Pos Indoensia menyalurkan BST. Tak ayal, realisasi penyaluran BST per akhir Juli 2021 yang terpampang di dashboard Pos Indonesia lebih cepat dari target 30 hari sejak dimulai penyaluran BST.

“Progres penyaluran bantuan sosial tunai atau BST oleh PT Pos Indonesia Persero sudah mencapai 79 persen hingga akhir Juli 2021. Sebanyak 7,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah menerima BST dari total alokasi 9,6 juta KPM,” kata Faizal, ketika diwawancara melalui telepon.

Orang nomor satu di Pos Indonesia yang sebelumnya menjabat direktur di PT Telkom Indonesia ini, semakin yakin bisa menuntaskan amanah dari pemerintah untuk menyalurkan BST. “Pos Indonesia mampu mendistribusikan BST ke seluruh wilayah Indonesia dalam 10 hari. Hal ini menjadi bukti Pos Indonesia mampu mengemban tugas yang diamanatkan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Hal ini berkat pengalaman yang sudah diperoleh sejak tahun lalu, sehingga Pos Indonesia belajar dari berbagai kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya,” ujarnya.

Target yang disematkan dari Kemensos sebanyak 10 juta KPM. Kalau belum sampai 10 juta, kata Faizal, memang masih ada pengolahan data yang belum selesai dari Kemensos, di mana data KPM penerima BST dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebanyak 9,6 juta KPM. Dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

Menyadari keterbatasan mobilitas masyarakat, Pos Indonesia menyalurkan BST secara antaran langsung ke rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau door to door. Mekanisme ini dianggap efektif untuk mencegah kerumunan saat pembagian BST dan KPM tidak perlu keluar rumah, sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19.

Hingga hari Sabtu, 31 Juli ini atau 10 Hari setelah mulai penyaluran serentak, Wilayah DKI Jakarta PT Pos Indonesia menempati urutan pertama realisasi penyaluran BST, yaitu sebanyak 95%. Dari alokasi yang ditetapkan sebanyak 778.598 KPM, telah terealisasikan atau tersalurkan ke 735.737 KPM di DKI Jakarta. Secara keseluruhan persentase penyaluran BST gabungan dari 3 wilayah adalah 78,89% yang masuk di dashboard kemensos yang selalu terbarukan (update) setiap setiap 15 menit.

Capaian ini menjadi momentum kinerja Pos Indonesia walau terkendala beberapa hal akibat penerapan PPKM. BST selain menjadi penolong warga untuk mempertahankan hidup juga menghidupkan roda perekonomian karena bergeraknya uang di tengah masyarakat di berbagai pelosok daerah Dengan beredarnya uang di tengah masyarakat maka perekonomian dapat bergeliat atau terstimulasi baik mikro dan makro, serta memompa pemulihan ekonomi nasional.