NERACA

Jakarta-Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mengatakan, idealnya bantuan sosial langsung disalurkan ke masyarakat. Tanpa perlu harus lewat aparat negara. Dengan demikian kasus-kasus pungli bisa ditekan.

Menurut dia, ada potensi munculnya pungli jika bansos tidak langsung diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, juga ada potensi terjadinya penyelewengan. "Idealnya semua proses (penyaluran bansos) dilakukan dengan cash transfer. Masyarakat bisa mendapatkan langsung," ujarnya dalam diskusi Smart FM, Sabtu (31/7).

Dia mengatakan, ada bansos yang disalurkan lewat mekanisme cash transfer. Misalnya, PKH yang disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat. "Kalau itu menurut kami relatif tidak terlalu banyak penyelewengan," tuturnya.

Namun demikian, tidak berarti potensi munculnya pungli bisa diatasi dengan mekanisme cash transfer. Sebab, tetap ditemukan praktik-praktik tidak terpuji. Masyarakat penerima manfaat juga punya andil di dalamnya. "Ada juga kasus, kalaupun dia sudah mendapatkan kartu ATM atau kartu Indonesia sejahtera tapi dia serahkan kartu kepada petugas, lalu nanti petugas yang mengambilkan. Dari situ sebagai bentuk ucapan terima kasih dia kasih uang," ujarnya.

Selain PKH, menurut Ace, bantuan pangan non tunai (BPNT) ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun, lagi-lagi selalu ada cara yang dipakai oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk ikut menikmati bansos.

"Kalau BPNT kerap kali kita temukan, karena digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti beras, telur, itu harus dikonversi harus dibelikan kebutuhan itu. Yang sering kami temukan, kasus tidak ada kesesuaian harga misalnya per kilo Rp 10.000 dia naikan menjadi Rp 15.000," tutur dia.

Karena itu, dia menegaskan, bahwa perbaikan mekanisme penyaluran bansos harus diikuti dengan pengawasan yang lebih ketat. Dengan begitu bansos bisa sampai ke tangan masyarakat secara utuh. "Kami sampaikan ke Kementerian Sosial supaya ada pengawasan untuk memastikan jangan sampai kasus semacam ini bisa terjadi," ujarnya.

Sebelumnya, Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Aturan ini menjadi langkah percepatan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) di daerah. Utamanya untuk optimalisasi dukungan pendanaan melalui belanja transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), optimalisasi penggunaan dan penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.

"Inti dari PMK 94 ini sebetulnya ada tiga hal. Yang pertama adalah kita memberikan relaksasi terhadap penyaluran Dana Desa, jadi harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (30/7).

Menurut Prima, saat ini capaian untuk serapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya saat ini baru sekitar Rp6,1 triliun. "Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, perlinsos ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak," ujarnya.

Selain hal itu, Prima juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa setiap bulannya. Dia menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini berarti belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai.

"Nah untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging," ujarnya. mohar