Oleh: Sarwani

Pengamat Kebijakan Publik

Pedagang Pasar Anyar, Tangerang, bersorak gembira mendengar rencana renovasi tempat mereka berdagang. Gedung tiga lantai yang dibangun hampir 30 tahun lalu itu akan diperbaiki seiring dengan habisnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) pada 2026.

Renovasi bangunan pasar rencananya dilakukan pada tahun ini dengan dana Rp80 miliar dari bantuan presiden. Pasar Anyar termasuk yang dikunjungi Presiden Joko Widodo saat berkampanye dalam Pilpres 2019 dan menjadi salah satu tempat kampanye nasionalnya saat itu.

Namun rencana yang sudah cukup matang itu kini tinggal harapan seiring meningginya kembali kasus baru harian orang yang terinfeksi Covid-19. Dana Rp80 miliar itu kabarnya direalokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Mungkin ada banyak proyek lain yang bernasib sama dengan Gedung Pasar Anyar Tangerang, tidak jadi dilaksanakan renovasi atau pembangunannya, lantaran dananya direalokasikan untuk penanganan Covid-19. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah tengah melakukan refocusing anggaran.

Belanja yang tidak akan diganggu dalam refocusing anggaran adalah belanja kementerian atau lembaga (K/L) pemerintah seperti belanja operasional, belanja pegawai, belanja multiyears kontrak, belanja untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid 19, serta belanja penanganan bencana.

Pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan menambah anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional menjadi Rp744,75 triliun dari semula senilai Rp699,43 triliun. Refocusing tahap keempat tersebut ditargetkan selesai pada Agustus 2021. 

Pemerintah lebih menekankan pada akibat, bukan sebab dalam menangani pandemi Covid 19. Kepentingan ekonomi lebih kental dibandingkan aspek kesehatan. Itu pun dilakukan dengan tidak terfokus karena lemahnya tata kelola pemerintahan dan lambannya birokrasi. Dampaknya, Covid-19 masih terus merebak, sementara ekonomi jalan di tempat, bahkan mundur.

Kebijakan pemerintah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) justru menuai tiga masalah baru, yakni menurunkan daya beli masyarakat, memperlemah ekonomi kecil, dan menyetop konsumsi kelompok menengah atas.

Banyak pedagang kaki lima bangkrut. Mereka berhenti berjualan akibat penyekatan jalan yang membuat jumlah konsumen mereka turun drastis. Pedagang kecil sangat bergantung kepada pemasukan harian untuk menyambung hidup. Mereka tidak memiliki deposit sebagai bantalan untuk bisa bertahan selama pandemi Covid-19.

Pembatasan yang diberlakukan juga membuat masyarakat menengah bawah menderita. Perusahaan tempat mereka bekerja melakukan PHK atau merumahkan tanpa gaji, menyebabkan daya beli mereka anjlok.

Kebijakan PPKM akan dirasakan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi triwulan III dan IV. Hal ini mengulang kejadian yang sama pada saat pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Maret 2020 yang membuat pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 turun 2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pemerintah perlu mengubah kebijakan untuk menyelamatkan rakyat dan ekonomi melalui penerapan UU karantina kesehatan dengan segala konsekuensinya, termasuk kewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan tegas, terukur, dan efektif yang diambil pemerintah diharapkan dapat menurunkan tingkat penularan virus corona secara signifikan dan memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai penanganan pandemi yang lebih baik. Jika kebijakan pemerintah tak tegas maka pandemi Covid-19 akan semakin beringas. (W)