NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi menargetkan peningkatkan pendapatan per kapita di tahun 2021 menjadi Rp26.370.000, dari tahun sebelumnya sebesar Rp24.679.000. Sebab, salah satu indikator membaiknya pembangunan manusia di Kota Sukabumi, ditunjukan meningkatnya standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita.

"Pendapatan per kapita itu kan, pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Jadi kita targetkan naiknya sebesar Rp1.673.000 di tahun 2021," ujar Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Yanto Arisdiyanto, saat dihubungi Neraca lewat pesan WhatsApp, Kamis (22/7).

Yanto mengungkapkan, Pada tahun 2015-2020, indeks Gini Kota Sukabumi menunjukan kondisi yang fluktuatif. Indeks Gini tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai angka 0,446. Angka ini relevan dengan kondisi kemiskinan yang mengalami kenaikan di tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2020, kata Yanto, Indeks Gini Kota Sukabumi kembali mengalami penurunan menjadi 0,397, atau termasuk ketimpangan “moderat” dan masih lebih kecil dari angka Jawa Barat sebesar 0,403.

Meskipun masih masuk dalam ketimpangan moderat, sambung Yanto, namun hal ini harus menjadi perhatian khusus, karena apabila ketimpangan semakin tinggi akan menyebabkan meningkatnya angka kerawanan dan berpeluang terjadinya gesekan dan gejolak di masyarakat, karena ketimpangan sosial dan ekonomi yang makin jauh. Gini ratio sendiri kata Yanto, alat mengukur derajat ketidak merataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

"Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidak merataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Yanto, ada beberapa rumus yang sedang dikejar. Diantaranya, menurunkan angka stunting (sesuai dengan kebijakan pusat) lewat peningkatan kualitas pelayanan dasar publik, di tingkat lokal (air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, pelayanan kesehatan gratis utk masyarakat miskin di RS Al-Mulk cukup memperlihatkan KTP dan KK masyarakat miskin akan langsung dilayani secara gratis).

Kemudian sambung Yanto, menurunkan kemiskinan, lewat stabilitas harga pangan (perkembangan harga pangan dipantau terus oleh Diskumindag serta DKP3 dan dilakukan bazar murah dan subsidi harga sembako), pengurangan beban penduduk miskin. Termasuk bantuan permodalam dan pendampingan KUKM, KUR (nasional), Kredit mesra (provinsi), serta kredit anyelir yanag diluncurkan oleh Kota Sukabumi."Untuk Kredit anyelir, dikhususkan untuk UMKM hasil pelatihan Sukabumi KECE (Sukabumi Kelurahan Entrepreneursehip Center), dan adanya subsidi atau insenstif untuk para petani," terangnya.

Selain itu juga kata Yanto, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. baik nasional, provinsi ataupun di daerah."Untuk nasonal, itu, pembangunan double track Kereta API, Tol Bocimi, dan bandara udara. Kalau provinsi pembangunan pasar rakyat juara Lembursitu, dan pembangunan pedestrian untuk infrastuktur lokalnya," terangnya.

Yanto mengungkapkan, semuanya bisa berjalan secara maksimal apabila pandemi covid-19 bisa segera terselesaikan. Tapi,  kalaupun tidak Pemkot Sukabumi bekerjasama dengan Bank Indonesia mendorong masyarakat kota sukabumi untuk melakukan transaksi secara digital dengan dibentuknya TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)."Bentuk-bentuk pelatihan kerja dan peningkatan UMKM juga kita arahkan ke e-commerce. Yaitu, perdagangan secara elektronik atau digital," pungkasnya. Arya