Puan: Kejaksaan Merupakan "Panglima Perang" Berantas Korupsi

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai Kejaksaan Agung merupakan "panglima perang" dalam upaya memberantas korupsi sehingga diharapkan lembaga tersebut terus meningkatkan kinerjanya.

"Kejaksaan merupakan panglima perang dalam mencapai cita-cita Indonesia yang bebas korupsi. Bangsa ini sedang berperang memberantas korupsi, dan Kejaksaan RI ini ibarat panglima perangnya, yang menentukan kemenangan kita," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7).

Hal itu dikatakan Puan dalam rangka memperingati Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli. Perayaan Hari Kejaksaan ke-61 pada tahun 2021 mengambil tema "Berkarya untuk Bangsa".

Puan berharap di usia Kejaksaan ke-61 tahun, institusi tersebut semakin matang dan giat berjuang sebagai tulang punggung penegakan hukum di Indonesia.

Dia juga menyampaikan rasa bangga dengan sederet prestasi Kejaksaan RI selama ini yang telah berhasil menyelesaikan perkara-perkara pelik serta menyelamatkan aset bangsa.

Puan mengingatkan Kejaksaan untuk berupaya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju dengan penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin suatu wilayah bebas dari korupsi.

"Kita semua memimpikan hari di mana seluruh wilayah Indonesia bebas dari tindak korupsi. Semua rakyat, aparatur sipil, pemangku jabatan, dan para pemimpin beserta jajarannya telah menerapkan dengan sepenuh hati untuk menghindari segala potensi korupsi dalam setiap tindakannya," ujarnya.

Terkait pelaksanaan penegakan hukum, Puan mendorong Kejaksaan agar memanfaatkan teknologi informasi demi mendukung keberhasilan kerja di pusat maupun di daerah.

Hal itu menurut dia, khususnya karena Indonesia sedang menyambut Revolusi Industri 4.0 yang mentransformasi seluruh aspek ekonomi dan sosial sehingga Kejaksaan harus terus bekerja beriringan dengan teknologi agar selalu relevan dengan kondisi zaman.

“Kita ingin ada sinergi dan integrasi data antara pusat dan daerah sehingga penegakan kasus lintas wilayah administrasi bisa dieksekusi dengan akurat dan tepat karena datanya terpercaya dan terlindungi. Teknologi informasi ini juga bisa menjadi penyokong utama untuk memperkuat internal Kejaksaan dan melakukan upaya reformasi birokrasi," katanya.

Dia berharap Kejaksaan RI selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam pengusutan kasus, terutama terkait tindak pidana korupsi. Puan menilai pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak kunjung usai dan telah membebani negara begitu besar.

Sementara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan peran serta Kejaksaan Agung (Kejagung) mutlak dibutuhkan KPK untuk memberantas korupsi.

Sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, kata dia, KPK sadar tidak mungkin dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewajiban-nya berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku.

"Peran serta dan sinergitas seluruh eksponen bangsa antikorupsi khususnya lembaga penegak hukum, salah satunya Korps Adhyaksa mutlak dibutuhkan KPK," ucap Firli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (22/7) memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-61.

Sebagai pengendali proses perkara, ia mengatakan Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum, mengingat hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan bisa tidaknya suatu kasus diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

"Kami sangat bersyukur sejak awal KPK berdiri, Kejaksaan Agung telah mengirimkan putera puteri terbaik Korps Adhyaksa yang menjiwai 'roh' Trapsila Adhyaksa untuk maju bersama insan KPK dan segenap elemen bangsa antikorupsi dalam Perang Badar memberantas korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di bumi pertiwi," ujarnya.

Ia mengatakan insan Korps Adhyaksa yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Trapsila Adyaksa, tentunya akan bekerja profesional dan menjaga marwah Adhyaksa di manapun mereka bertugas, khususnya di KPK. Ant

 

 

BERITA TERKAIT

Pengamat Apresiasi Langkah Menhan Lindungi Kedaulatan

NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto…

Paguyuban Pasundan Bangga Iyus Suryana Berkiprah di MA

NERACA Bandung - Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof Dr HM Didi Turmudzi mengaku bangga dengan kiprah seorang alumnus dari…

19 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 19.967 penyelenggara negara dari total 377.344 wajib lapor belum melengkapi kekurangan dokumen…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Pengamat Apresiasi Langkah Menhan Lindungi Kedaulatan

NERACA Jakarta - Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Beni Sukadis mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto…

Paguyuban Pasundan Bangga Iyus Suryana Berkiprah di MA

NERACA Bandung - Ketua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Prof Dr HM Didi Turmudzi mengaku bangga dengan kiprah seorang alumnus dari…

19 Ribu Penyelenggara Negara Belum Lengkapi Dokumen LHKPN

NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 19.967 penyelenggara negara dari total 377.344 wajib lapor belum melengkapi kekurangan dokumen…