Koperasi Syariah Gerakan Riil

NERACA

Jakarta - Pada masa pandemi sekarang ini semua pihak harus bergandengan tangan dan bersinergi agar tetap bertahan dan memberikan kontribusi. Demikian juga dengan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) yang turut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian secara nasional. 

“Koperasi Syariah dapat mendorong pertumbuhan dari pergerakan ekonomi sektor riil melalui pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama berdasarkan bagi hasil dari kegiatan bersama,” kata Deputi Bidang Perkoperasi Kementerian Koperasi dan UKM, (KemenkopUKM), Ahmada Zabadi. 

Zabadi mengatakan koperasi pembiayaan secara umum mengalami berbagai masalah di saat pandemi, namun ia yakin koperasi syariah mendorong pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan bersama melalui pendayagunaan sumberdaya modal yang ada pada anggota, zakat, infaq/shodaqoh dan wakaf, dan mengembangkan badan bersama yang sesuai syariat Islam yang keadilan, keseimbangan, dan tolong-menolong sesama manusia. 

Hal tersebut sesuai dengan komitmen KemenkopUKM untuk mendorong perubahan pola pikir koperasi wirausaha, khususnya KSP/CU/KSPPS untuk melakukan transfromasi bisnis dengan mulai masuk membiayai sektor-sektor produktif. 

Lebih lanjut, KemenkopUKM pun mendorong peningkatan kontribusi nasional PDB koperasi terhadap PDB sebesar 5,5% dan pengembangan 500 koperasi modern pada tahun 2024. 

“Untuk itu KemenkopUKM menerapkan strategi pengembangan koperasi, Diantaranya: Pertama, Model pengembangan bisnis koperasi melalui korporatisasi pangan. Kedua, Pengembangan Factory Sharing dengan kemitraan terbuka agar terhubung dalam rantai pasok. Ketiga, Pengembangan Koperasi Multi Pihak. Keempat, Penguatan kelembagaan dan usaha anggota koperasi melalui strategi amalgamasi (spin off dan split off),” papar Zabidi. 

Disisi lain, Zabidi mengakui, Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadi satu kekuatan ekonomi umat, dengan peningkatan kemampuan manajerial, modernisasi dan jaringan usaha. Bahkan Kopontren dapat menjadi holding usaha bagi Kopontren lainnya. Kopontren isnya Allah dapat berkontribusi dalam perekonomian nasional apabila hal ini benar-benar di-maintenance dikembangkan dengan baik.

Kopontren Koperasi saat ini berjumlah 127.124 unit, yang di dalamnya terdapat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebanyak 2.439 unit yang aktif dari total 3.500 unit kopontren, jumlah anggota sebanyak 163.408 orang, volume usaha sebesar Rp 1,517 T, asset Rp 1,134 milyar. 

“Hal ini merupakan potensi ekonomi yang besar. Melalui Kopontren, Pondok Pesantren diharapkan tidak hanya mencetak santri yang mumpuni dalam ilmu agama, tapi juga menghasilkan entrepreuner muda (santri preneur)  yang siap kembali ke masyarakat untuk membangun perekonomian umat,” tegas Zabadi. 

Lebih lanjut, KemenkopUKM juga sedang melakukan Rebranding Koperasi dan modernisasi koperasi, dimana salah satu prioritasnya adalah Koperasi Pondok Pesantren, dengan adanya penajaman program koperasi modern koperasi  diharapkan mampu memproyeksikan struktur koperasi di Indonesia kedepannya yaitu adanya modernisasi koperasi. 

“Modernisasi ini dilakukan melalui pengembangan model-model bisnis baru yang lebih inovatif untuk digitalisasi koperasi dan lebih berfokus pada penguatan koperasi sektor riil. Khususnya Koperasi Pondok Pesantren dapat membuat para santri berminat untuk berkoperasi dan juga mendorong Koperasi di lingkungan Pondok Pesantren untuk berkembang dan kami juga sedang menyiapkan pola/model kemitraan bagi Koperasi Pondok Pesantren agar dapat bertumbuh lebih baik,” ungkap Zabadi. 

Sementara itu, Ketua Pengurus KSPPS BMT UGT Nusantara atau dulu dikenal KSPPS BMT UGT Sidogiri KH. Abdul Madjid mengatakan, pentingnya berta’awwun (tolong menolong), sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang gemar bergotongroyong, diwujudkan dalam bentuk kerjasama ekonomi adalah berkoperasi. 

“KSPPS BMT UGT Nusantara bersatu dalam wadah koperasi membentuk sebuah holding, dan saat ini pelayanan kepada anggotanya berbasis digitalisasi dengan aplikasi Mobile UGT. Setidaknya terdapat 9 (Sembilan) usaha yang tergabung dan 9 (Sembilan) mitra jaringan usaha koperasi. KSPPS BMT UGT Sidogiri siap melakukan pendampingan terhadap kopontren-kopontren seluruh Indonesia,” ujar Abdul Madjid. 

CEO Kopontren Al-Itifaq Ustadz Setia Irawan menambahkan, dirinya telah sukses mengembangkan koperasi di sektor agribisnis. 

“Kopontren Al Ittifaq, telah mengkonsolidasikan beberapa kopontren-kopontren kecil di wilayah Jawa Barat dalam bentuk kemitraan,” kata Irawan. 

Ustadz Irawan menjelaskan bahwa Kopontren Al Ittifaq menghasilkan beberapa komoditas unggulan, seperti jeruk dekopon, horenzo (bayam Jepang), cabai, wortel Shinkuroda, Butternut Pumpkin (Labu madu), dan jagung. 

“Kami juga ada peternakan domba dan sapi. Produk-produk Al-Itifaq dipasarkan ke pasar tradisional, supermarket dan mall.  Saat ini pemasaran juga dilakukan melalui aplikasi Alifmart.  Kemitraan pun dilakukan seperti dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Programma Uitzending Manager (PUM) Belanda,” pungkas Ustadz Irawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Agustus 2021, Impor Indonesia Mencapai US$16,68 Miliar - Impor Didominasi Bahan Baku

NERACA Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis impor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai US$16,68 miliar, meningkat sebesar 10,35% (mtm)…

PON Papua Munculkan UMKM Lokal Unggulan

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut antusias persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021…

PP 85/2021 untuk Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Agustus 2021, Impor Indonesia Mencapai US$16,68 Miliar - Impor Didominasi Bahan Baku

NERACA Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis impor Indonesia pada Agustus 2021 mencapai US$16,68 miliar, meningkat sebesar 10,35% (mtm)…

PON Papua Munculkan UMKM Lokal Unggulan

NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut antusias persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021…

PP 85/2021 untuk Tingkatkan Ekonomi Nelayan

Jakarta - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang…