PPKM Lebih Humanis

Presiden Jokowi akhirnya memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 25 Juli 2021, dan tidak lagi menggunakan istilah “darurat” tapi diganti dengan sebutan “Level” untuk menetapkan kriteria PPKM Jawa-Bali. Presiden juga memberikan kelonggaran bagi kegiatan sektor usaha Esensial dan Kritikal yang lebih humanis, sehingga diharapkan dinamika masyarakat khususnya level menengah ke bawah masih memiliki harapan positif.  

Meski perpanjangan PPKM lebih humanis, masyarakat diminta untuk menaati disiplin protokol kesehatan 5M, dan penegak hukum diharapkan menggunakan pendekatan humanis dalam menegakan aturan tersebut.

Dalam kebijakan perpanjangan PPKM yang berlaku mulai 21 Juli 2021, mobilitas warga masih tetap dibatasi. Banyak yang akhirnya kena penyekatan dan mereka merasa aparat yang berjaga terlalu ketat dalam bertugas. Padahal sebenarnya aparat melakukan pendekatan secara humanis dan masyarakat disadarkan dengan komunikasi dari hati ke hati.

PPKM gaya baru yang diberlakukan hingga 25 Juli 2021 itu, ada beberapa kelonggaran bagi masyarakat seperti berdagang bagi kalangan UMKM, usaha kecil lainnya bisa bergerak dibatasi hingga Pk. 21.00. Namun demikian, masih ada penyekatan, mulai dari di dalam sampai di perbatasan kota/kabupaten. Bahkan di perbatasan provinsi dan jalan menuju tol juga dijaga ketat oleh aparat.

Spontan masyarakat di waktu lalu menjerit karena mereka ingin melaju, tapi seolah-olah harus berjibaku dengan petugas di dekat penyekatan. Banyak warga yang akhirnya bingung karena harus bekerja di luar rumah karena tidak mendapatkan fasilitas work from home (WfH) seperti pegawai di kantor lain.

Pihak Satgas menerangkan agar tidak ada kesalahpahaman. Juru Bicara Satgas Covid-19 Aceh Saifullah Abdul Gani menyatakan bahwa Satpol PP dan ilayatul Hidbah, yang dibantu oleh pasukan TNI dan Polri bertindak simpatik, edukatif, dan inspiratif kepada masyarakat yang melintas.

Bagaimanapun juga, tidak ada yang namanya petugas di penyekatan yang tidak bersikap humanis, sehingga seolah-olah saat PPKM suasananya seperti konflik Aceh. Namun yang terjadi adalah, ketika ada razia atau penyekatan, para petugas memeriksa kelengkapan dari masyarakat.

Misalnya jika yang bepergian ke luar kota apakah sudah membawa hasil tes (rapid atau swab) dan surat keterangan kerja dari perusahaannya? Kemudian, jika mereka menggunakan mobil, maka maksimal penumpang 50% dan semua harus memakai masker. Kalau bisa semua penumpang plus sopir juga menunjukkan kartu vaksinasi.

Begitu juga penyekatan juga mencegah warga dari luar Aceh masuk ke tanah rencong. Kalaupun untuk urusan yang benar-benar penting maka harus menunjukkan surat keterangan, hasil tes swab, dan diperiksa suhu badannya dengan thermal gun. Tujuannya agar mencegah corona varian alfa, beta, dan delta masuk ke NAD.

Pendekatan humanis memang dilakukan di masa pandemi, terutama saat PPKM darurat. Penyebabnya karena saat ada penyekatan, jangan sampai petugas yang berjaga malah dianggap arogan dan memantik permusuhan. Padahal mereka hanya melaksanakan tugasnya untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menurunkan angka pasien corona.

Di situasi inilah para petugas, baik Satpol PP maupun aparat lain harus melakukan pendekatan secara humanis. Memang pembatasan harus dilakukan secara ketat, tetapi jangan sampai ada warga sipil yang dirugikan. Penyebabnya karena seharusnya mereka mengayomi masyarakat, bukannya menakut-nakuti masyarakat.

Memang disiplin perlu diterapkan di masa PPKM darurat, apalagi ketika angka pasien covid makin melonjak, tetapi dengan pendekatan humanis akan terasa lebih harmonis. Jangan sampai ada masyarakat yang menderita saat PPKM karena kesusahan melintas, padahal mereka bekerja untuk mencari sesuap nasi. Sehingga kadang harus dilakukan dengan fleksibel dan tidak boleh terlalu kaku.

Ketika ada pendekatan humanis maka ada win-win solution. Aparat tetap melaksanakan tugasnya dan masyarakat bisa melintas, tetapi dengan persyaratan yang ketat. Penyebabnya karena tidak semua orang bisa bekerja dari rumah, sehingga mereka harus berjibaku di jalanan agar periuk nasi tidak terguling. Petugas juga paham bahwa semua orang butuh makan.

BERITA TERKAIT

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Cegah Dampak El Nino

Ancaman El Nino di negeri belakangan ini semakin kentara, apalagi data BPS mengungkapkan sektor pertanian saat ini hanya berkontribusi sekitar…

Permendag Tak Akomodatif

  Meski aturan pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sudah dicabut, penumpang pesawat dari luar negeri…

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…