Di WTO, Indonesia Dukung Pembentukan Disiplin Subsidi Perikanan - Cegah Illegal Fishing

NERACA

Jakarta – Pemerintah Indonesia mendukung pembentukan disiplin subsidi perikanan di World Trade Organization (WTO) guna mewujudkan pembangunan sektor perikanan dunia yang positif dan berimbang. Komitmen Indonesia ini diharapkan bisa menekan terjadinya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di seluruh dunia. Masalah ini sudah dibahas lebih dari 20 tahun dan diharapkan segera mencapai kesepakatan bersama antaranggota WTO.

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono pertemuan Technical Negotiating Committee (TNC) Tingkat Menteri yang diadakan secara virtual.

Pertemuan Tingkat Menteri ini baru pertama diadakan untuk memberikan panduan dan kesepakatan politik.

“Indonesia siap secara penuh untuk terus terlibat dalam proses perundingan di WTO Jenewa untuk mencapai hasil yang positif, berimbang, efektif, dan konsensus oleh seluruh anggota WTO. Indonesia juga mendukung penyelesaian perundingan penciptaan disiplin subsidi perikanan yang efektif,” kata Djatmiko.

Menurut Djatmiko, Indonesia juga mendukung perlindungan terhadap small-scale dan artisanal fisheries bagi negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs). Hal itu dapat dilakukan melalui mekanisme special and differential treatment (SDT) yang harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan perundingan.

“Indonesia sebagai negara kepulauan tetap memberikan prioritas kepada perundingan subsidi perikanan yang sedang berjalan sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam usaha pencapaian mandat Koneferensi Tingkat Menteri (KTM) sebelumnya. Selain itu, juga dalam pencapaian sustainable development goals (SDG) 14.6, khususnya pembangunan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial di sektor perikanan,” imbuh Djatmiko.

Djatmiko mengatakan, “perundingan subsidi perikanan di WTO memasuki tahap penting setelah melalui proses yang berjalan selalam lebih dari 20 tahun. Untuk pertama kalinya, pertemuan Tingkat Menteri diadakan khusus untuk memberikan political guidance kolektif sebagai upaya menyelesaikan isu spesifik perundingan.”

Pada pertemuan tersebut, dari 104 Menteri atau Head of Delegation (HoD) yang hadir, hampir seluruhnya mendukung secara politis pembentukan disiplin subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak berkesinambungan.

Selain itu, hampir seluruh anggota juga sepakat untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam proses perundingan ke depannya.

Djatmiko menambahkan, perbedaan pandangan di antara para anggota dalam memberikan tanggapan atas teks negosiasi yang dikeluarkan oleh Ketua Perundingan Santiago Wills masih cukup tinggi.

Negara berkembang dan LDCs pada umumnya masih berpandangan isi teks negosiasi belum mencerminkan posisi yang seimbang antara negara pemberi subsidi besar dengan negara berkembang dan LDCs, khususnya terkait isu SDT dan pendekatan manajemen perikanan/fishery management dalam pilar overfishing dan overcapacity (OFOC). Sementara, Negara maju tetap pada posisi menuntut terbentuknya disiplin yang terukur dan tidak memberikan blanket check fleksibilitas SDT dalam bentuk permanent carve-out bagi negara berkembang.

Disisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, “di tengah berbagai upaya visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, kita masih melihat beberapa kegiatan pencurian terkait laut Indonesia yang masih terjadi melalui praktek praktek Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing.”

Trenggono menjelaskan, dari hasil identifikasi terdapat 12 modus operandi yang dipakai oleh pelaku illegal fishing di Indonesia. Diantaranya tidak mendaratkan ikan di pulau pangkalan, pemalsuan dokumen kapal, registrasi kapal ganda, transhipment, mematikan VMS dan AIS, pelanggaran jalur penangkapan, mark down ukuran kapal, hingga penggunaan alat tangkap ikan terlarang.

Untuk memerangi praktik illegal fishing, KKP telah mengeluarkan berbagai kebijakan sejak beberapa tahun terakhir. Mulai dari memperkuat patroli oleh tim PSDKP, bersinergi dengan penegak hukum, hingga tidak memberikan izin penangkapan ikan pada kapal asing.

“Saat ini KKP telah memastikan tidak ada izin penangkapan ikan untuk kapal asing yang diterbitkan. Sebanyak 5534 unit kapal perikanan yang telah memiliki izin pusat lebih dari 30GT merupakan kapal perikanan buatan indonesia,” jelas Trenggono.

Sehingga, Trenggono berharap dapat memperluas kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang maritim untuk melahirkan solusi-solusi lain dalam menjaga wilayah laut Indonesia, serta mendorong penerapan sanksi tegas bagi para pelaku maupun pihak yang mengambil keuntungan dari praktik illegal fishing pada wilayah perairan.

Melindungi laut beserta sumber daya di dalamnya, menurut Trenggono, berarti menjaga kedaulatan sekaligus sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan industri kelautan dan perikanan dalam negeri. Disamping itu, langkah ini bagian dari usaha menjamin ketahanan pangan khusunya yang mengandung protein.

“Tiba saatnya bagi kita untuk menjaga seluruh kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia berkelanjutan. Sudah saatnya kita melakukan langkah strategis suatu kebijakan untuk membangun kekuatan pertahanan guna mengamankan wilayah laut Indonesia yang begitu luas dan sangat kaya, mewujudkan pertumbuhan industri ekonomi kelautan yang berdaya saing tinggi, dan memastikan tercapainya ketahanan pangan, terutama sumber protein dari ikan. Tugas kita bersama untuk mencari solusi komprehensif terhadap pencegahan praktek-praktek lainnya,” papar Trenggono.

 

 

BERITA TERKAIT

Koperasi Syariah Gerakan Riil

NERACA Jakarta - Pada masa pandemi sekarang ini semua pihak harus bergandengan tangan dan bersinergi agar tetap bertahan dan memberikan…

Hadapi PPKM Darurat, Stok Pangan Masyarakat Aman

Jakarta – Saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengungkapkan, “saya ingin memastikan bahwa…

Indonesia Gandeng Vietnam Cegah Ilegal BBL

NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL) melalui…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Koperasi Syariah Gerakan Riil

NERACA Jakarta - Pada masa pandemi sekarang ini semua pihak harus bergandengan tangan dan bersinergi agar tetap bertahan dan memberikan…

Hadapi PPKM Darurat, Stok Pangan Masyarakat Aman

Jakarta – Saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Kompleks Pergudangan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengungkapkan, “saya ingin memastikan bahwa…

Indonesia Gandeng Vietnam Cegah Ilegal BBL

NERACA Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi melarang ekspor benih bening lobster (BBL) melalui…