NERACA

Jakarta - Dalam kondisi pandemi Covid 19, pemerintah saat ini terus berupaya mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

Di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik sebagaimana diproyeksi oleh berbagai lembaga internasional. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi tumbuh 4% pada 2021 dengan asumsi vaksinasi Covid-19 dilakukan di banyak negara pada tahun ini. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2021 mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,74% dari -2,19% di Triwulan IV-2020.

Pada Triwulan I-2021 juga masih terdapat 17 provinsi yang mencatatkan pertumbuhan di bawah pertumbuhan nasional. Oleh sebab itu, perlu upaya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dari berbagai sektor. Salah satunya melalui implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 dan diubah dengan Perpres No. 114 Tahun 2020.

Indeks inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat, baik dari sisi kepemilikan akun maupun dari penggunaan akun. Indeks kepemilikan akun meningkat dari 31,3% pada 2014 menjadi 61,7% pada 2020. Sementara, indeks penggunaan akun/rekening meningkat dari 59,74% pada 2013 menjadi 81,4% pada 2020.

Peningkatan indeks inklusi keuangan disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk dewasa Indonesia yang menggunakan aplikasi ponsel untuk uang elektronik berbasis server dan pelayanan jasa perbankan lainnya. Pengguna uang elektronik berbasis server meningkat hampir 2,5 kali lipat pada hasil survei terakhir (data FII/SNKI 2020).

Sejalan dengan perkembangan pertumbuhan inklusi keuangan, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 273,5 juta jiwa dan 87,17% adalah muslim. Hal ini tergambarkan bahwasanya Indonesia menduduki peringkat ke-4 dari 73 negara dalam perkembangan ekonomi syariah global. Pencapaian ini telah meningkat signifikan dibandingkan di 2018 lalu yang menempati peringkat ke-10. Kalau untuk aset keuangan syariah Indonesia yaitu sebesar US$99,2 miliar atau 3,44% dari total aset keuangan syariah global (data Global Islamic Economy Indicator 2020/2021).

Salah satu indikator dalam keuangan syariah adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). “BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan, serta sangat strategis dan layak untuk memfasilitasi perubahan perekonomian rumah tangga rakyat, khususnya untuk umat Islam, supaya menjadi lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian selaku Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo, sebagaimana dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Sejak berdirinya Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) BMT pada 1998 sebagai induk perkumpulan, maka industri BMT juga makin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen kuat dan serius dari para pengurus dan anggota yang terlibat membesarkan Inkopsyah BMT itu. Saat ini, sudah terdapat 4.500 BMT di seluruh Indonesia (data KNEKS 2018).

“Sinergi dan koordinasi BMT dengan industri keuangan syariah dalam bentuk channeling pembiayaan syariah kepada UMKM, serta kolaborasi lainnya, berpotensi mendukung pemulihan ekonomi nasional menghadapi pandemi Covid-19,” jelas Erdiriyo.

Mengingat pentingnya peranan BMT sebagai industri keuangan mikro syariah, maka sejak 2009 Inkopsyah BMT 4 sebagai induknya sudah melakukan tahapan-tahapan menuju APEX BMT di Indonesia. Dimulai dengan mengoptimalkan fungsi teknologi yang semakin canggih dan murah.

Fungsi utama dari APEX BMT adalah bahwa Inkopsyah sebagai lembaga resmi yang menangani sistem likuiditas para anggotanya (BMT), dan mempermudah segala urusan transaksi antar lembaga BMT maupun antar anggota BMT, serta membantu setiap anggota memiliki tingkat kepastian dan kenyamanan bagi masing-masing nasabah mereka.