NERACA

Jakarta – Sejak ramainya berita tentang pungli yang dikeluhkan oleh operator atau supir truk angkutan distribusi barang yang keluar masuk pelabuhan, Polisi tampak aktif menindak lanjuti perintah Presiden kepada Polisi saat menelpon langsung Kapolri diacara vaksinasi massal supir truk di pelabuhan Tanjung Priok.

“Kita patut mengapresiasi langkah Polri ini karena memang premanisme yang melakukan pemalakan dan pemerasan terhadap supir truk angkutan yang banyak terjadi diluar lokasi pelabuhan harus dibasmi dan dibersihkan. Alur distribusi barang harus sehat sehingga distribusi lancar dan baik,” kata Aktivis Sosial Politik Hukum Nasional, Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip dalam keterangannya, Jumat (18/6).

Terbaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang disampaikan oleh Kapolres AKBP Putu merilis penangkapan terhadap 8 pelaku pungli di pelabuhan yang sedang bekerja pada sift malam dengan temuan barang bukti uang sebesar Rp.1.280.000. “Kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Polres Pelabuhan ini sebagai sebuah upaya yang positif memberantas perilaku negatif dan koruptif di Pelabuhan,” jelasnya.

Namun demikian, kata Ferdinand, sayangnya Polres tidak mengungkap lokasi penangkapan dimana, dan pelaku yang ditangkap ini karyawan perusahaan apa. Menurut dia, publik mestinya diberikan informasi lengkap karena di pelabuhan Tanjung Priok itu ada beberapa perusahaan yang menjadi operator, bukan hanya Pelindo 2 yang ada disana. Bahkan sekitar 60% operasional pelabuhan di Tanjung Priok itu dilakukan swasta, hanya sekitar 40% nya dipegang oleh Pelindo 2 sebagai BUMN.

“Jangan sampai Pelindo 2 yang menjadi tertuduh tunggal dipublik padahal pelaku sesungguhnya ternyata bisa saja bukan karyawan Pelindo. Ini yang harus diketahui publik, kasihan pekerja karyawan Pelindo 2 dan keluarganya seolah menjadi buruk stigmanya padahal mereka jadi korban kuramg lengkapnya informasi,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa Pelindo 2 sepanjang yang diketahui telah menjalankan operasinya dengan mengikuti sistem ISO 37001 anti korupsi dan suap dengan standar Internasional. Apabila ada pekerja yamg tertangkap melakukan korupsi maka akan langsung diberhentikan dan pimpinannya diberikan sanksi. “Jadi dugaan kuat para pelaku bukanlah pekerja atau karyawan Pelindo. Namun apakah operator lain di Pelabuhan sudah melakukan hal yang sama? Kita tidak tau,” katanya.

Sekali lagi, sambungnya, intinya adalah, ada baiknya Polri menyampaikan informasi lebih lengkap jika melakukan penangkapan di dalam pelabuhan. Pelaku karyawan perusahaan apa? Lokasi penangkapan diwilayah kerja perusahaan apa? Ini perlu agar masyarakat mendapat informasi yang valid dan tidak mecemari pihak lain yang tidak terlibat.