Jakarta - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik meskipun saat ini Indonesia dan negara lain di dunia belum lepas dari jeratan pandemi Covid-19. Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) bahwa pertumbuhan ekonomi mulai membaik dari minus 2,19 di Q4-2020 menjadi minus 0,74 di Q1-2021. 

NERACA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, "Berbagai stimulus terutama belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang semakin membaik."

Teten menjelaskan, hasil survei BRI Micro & SME Indeks (BMSI Q1-2021), Indeks Kepercayaan Pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) terus meningkat dari 126,8 di Q3 2020 menjadi 136,3 di Q4 2020. "Pelaku UMKM optimistis dan yakin Pemerintah mampu menangani dampak Covid-19 dengan baik. Saya kira IKP sudah pas dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional," jelas Teten.

Teten pun menerangkan, digitalisasi harus mampu meningkatkan ekspor produk UMKM ke pasar dunia, terutama ke Mesir. Menurutnya, kontribusi ekspor UMKM masih tergolong rendah, yaitu 14%, dibanding beberapa negara lainnya seperti Singapura 41%, Thailand 29%, atau Tiongkok yang mencapai 60%. 

"Pada tahun 2024, Pemerintah menargetkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 21,6%," terang Teten.

Sayangnya, kata Teten, statistik e-commerce 2020 (BPS) menunjukkan hanya 4,68 persen usaha e-commerce melakukan ekspor, 54,01 persennya adalah usaha di sektor perdagangan besar dan eceran, bukan sektor produktif.

Untuk itu, KemenkopUKM membeberkan 3 strategi utama yang akan dan sedang dilakukan untuk meningkatkan ekspor UMKM. Pertama, penguatan database, pemetaan potensi produk maupun pasar melalui Basis Data Tunggal UMKM, preferensi pasar di negara tujuan, jaringan distribusi dan gudang di luar negeri, serta affirmative-action penurunan tarif di negara tujuan dan memperluas kerja sama dagang luar negeri. 

"Butuh peran aktif Kemenlu, KBI/KJRI, Atase Perdagangan dan ITPC, BKPM, serta beberapa inkubasi ekspor swasta yang sudah kuat," kata Teten.

Kedua, lanjut Teten, peningkatan kualitas SDM dan produk melalui program pendidikan dan pelatihan, sekolah ekspor (target 500 ribu eksportir), standardisasi dan sertifikasi, dan factory sharing. 

“Kami telah membuka pendaftaran bagi UKM yang memenuhi syarat untuk sertifikasi ISO, HACCP, SNI, Organik, FSSC/BRC, dan SVLK,” tambah Teten.

Selain itu, bersama Bappenas, tahun ini KemenKopUKM akan melakukan pilot project factory sharing di lima provinsi, dengan rencana awal FS untuk komoditas rotan (Jateng), FS untuk komoditas kelapa (Sulut), FS untuk komoditas sapi (NTT), FS untuk komoditas nilam (Aceh), dan FS untuk komoditas biofarmaka (Kaltim).

Terakhir, kata Teten, kemudahan pembiayaan. Skema pembiayaan UKM untuk ekspor terus dipermudah di antaranya melalui kerja sama dengan beberapa sumber pembiayaan ekspor seperti LPEI/KURBE, LPDB-KUMKM, perbankan/himbara, dan skema alternatif lainnya: crowd funding, modal ventura, dan CSR. 

"Skema KUR sebagaimana arahan Presiden terbaru dapat dimanfaatkan: plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta," ujar Teten.

Teten juga menjelaskan, komoditas ekspor terbesar dari Indonesia ke Mesir  berdasarkan data International Trade Center 2021 adalah minyak sawit nilai aktual 609 juta USD dengan potensi 876,8 juta USD, kopi (green beans) nilai aktual 54,7 juta USD, kayu lapis/laminasi nilai aktual 6,4 juta USD dengan potensi 32,9 juta USD, kelapa kering nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 28,2 juta USD, minyak cokat nilai aktual 5,4 juta USD dengan potensi 13,8 juta USD, dan tuna kering/diawetkan nilai aktual 3,3 juta USD dengan potensi 23,2 juta USD.

"Dengan data di atas, masih besar peluang dan potensi yang bisa kita maksimalkan untuk masuk pasar Mesir," tegas Teten.

sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, “Kemendag tidak akan berhenti mendukung dan mendorong ekspor produk UKM Indonesia melalui berbagai langkah dan kebijakan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai perjanjian perdagangan internasional.”

Lebih lanjut, menurut Jerry, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Kemendag untuk mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan internasional dengan negara-negara potensial sebagai agenda prioritas.

Hal ini karena Indonesia kini sedang bertransformasi menjadi negara penghasil produk-produk bernilai tinggi yang membutuhkan pasar-pasar baru di luar negara tradisional/mitra dagang utamanya.

“Saat ini Indonesia telah menyelesaikan 23 perjanjian perdagangan internasional. Para pelaku UKM dapat memanfaatkan secara optimal berbagai kemudahan dan fasilitas dari perjanjian yang telah disepakati dengan negara-negara mitra dagang. Dengan segala manfaat yang didapat dari perjanjian perdagangan tersebut, akan mempermudah para pelaku UKM dalam mengekspor produk-produknya ke mancanegara,” papar Jerry.