Berawal saat Presiden Jokowi melakukan inspeksi ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, untuk memeriksa apakah benar ada pungutan liar (Pungli) di sana. Ternyata sejumlah supir kontainer melaporkan langsung saat temu wicara, bahwa mereka selama ini menjadi korban pungli akibat ulah perbuatan preman di jalur masuk pelabuhan tersebut.  

Jokowi lalu langsung menelepon Kapolri dan menugaskan untuk mengatasinya. Tindakan Presiden itu sangat diapresiasi oleh masyarakat, karena mereka tentu tidak mau kena pungli yang sangat memberatkan dilakukan para preman yang dianggap meresahkan masyarakat.

Pungli adalah hal yang menyebalkan karena bukan merupakan tarif resmi, dan biasanya dipungut di tempat publik seperti terminal atau pelabuhan. Tindakan ini sudah termasuk KKN karena bukan tarikan resmi, dan masyarakat sangat keberatan karena ‘digetok’ oleh oknum maupun preman. Meski mengeluh dalam hati tetapi mereka tetap membayar karena takut kendaraannya tidak boleh lewat sana.

Presiden yang menerima keluhan dari masyarakat via media sosial tentang pungli yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, dan beliau langsung inspeksi ke sana untuk memeriksanya. Ternyata para sopir membenarkannya, karena saat macet malah dipalak oleh preman-preman. Ketika mereka bongkar muat juga kena pungli.

Para sopir yang diwakili oleh A. Kurniawan juga bercerita ke Presiden Jokowi bahwa pungutan juga diambil di Depo Dwipa, Depo Fortune, dan NPCT 1. Naasnya, saat macet barang-barangnya malah sengaja dicuri oleh kawanan preman yang sudah terorganisir, malah mereka nekat naik ke atas kap mobil. Tindakan ini tentu tak bisa dibenarkan karena premanisme sangat merugikan.

Setelah mendengar penuturan para sopir, Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, lalu memerintahkan untuk memberantas premanisme. Perintah Presiden langsung direspon oleh Jenderal Sigit dan beliau berjanji untuk membersihkan kawasan pelabuhan dari premanisme.

Kapolri dan anak buahnya tak hanya langsung turun ke Pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga ke berbagai daerah di tanah air. Banyak orang yang lega karena tak perlu takut akan pungli.

Sementara itu, masyarakat langsung gembira karena Presiden cepat tanggap dan memenuhi janjinya untuk mengamankan masyarakat, karena keselamatan mereka adalah nomor satu. Premanisme merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena bisa mengancam nyawa.

Jika premanisme dibiarkan selama bertahun-tahun, maka sopir yang akan sengsara karena barang bawaannya dijarah, padahal belum tentu itu milik mereka, sehingga harus mengganti rugi. Selain itu, pungli di pelabuhan tentu memberatkan karena tarifnya jauh lebih tinggi daripada tarif yang resmi.

Masyarakat sangat mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung bergerak ke pelabuhan untuk mengecek apakah benar ada premanisme, berarti beliau perhatian dan membaca berbagai keluhan masyarakat di media sosial, walau jam kerjanya sangat padat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden mau mendengarkan suara rakyat dan memperhatikan apa saja masalah mereka.

Presiden yang mau turun langsung ke lapangan adalah contoh pemimpin sejati, karena tidak hanya ABS alias ‘asal bapak senang’ (seperti zaman orde baru). Namun Jokowi memeriksa ke pelabuhan dan setelah menemukan saksi dan bukti, dengan cepat menginstruksikan Kapolri untuk mengatasi masalah premanisme.

Blusukan ke tengah kalangan masyarakat memang jadi salah satu ciri khas Presiden Jokowi, karena beliau ingin melihat langsung bagaimana kehidupan mereka. Apakah selama ini lancar-lancar saja atau malah terkendala beberapa hal, misalnya premanisme. Dengan mengatasi masalah itu maka rakyat bisa bekerja dengan lancar dan tak lagi terkendala oleh berbagai hal yang meresahkan.

Pungutan liar di pelabuhan sudah terjadi selama puluhan tahun, dan mata rantai negatif ini yang berusaha diputus oleh Presiden Jokowi. Begitu juga dengan premanisme yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Keduanya tak bisa dibiarkan karena akan merugikan rakyat, sehingga ketika diberantas, masyarakat tentu sangat mengapresiasi kesigapan Presiden saat mengatasi masalah tersebut.