NERACA

Jakarta - Kasus yang terjadi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan menjadi pelajaran berharga bagi daerah lain untuk mengelola dan menggunakan dana hibah sebaik-baiknya.

Belajar dari kasus tersebut, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto meminta dana hibah KONI DKI Jakarta segera dilakukan audit untuk menunjukan transpansi dan menguatkan kepercayaan publik atas pengunaan dana hibah yang diterima sejak Tahun Anggaran 2018-2021 berkisar Rp 915,5 miliar.

"Audit bisa dilakukan oleh Auditor Independen PricewaterhouseCooper (PwC). KONI DKI Jakarta harus terdepan dalam menunjukan transparansi," ujar pria yang akrab disapa SGY melalui keterangan tertulis kepada Neraca, Senin (14/6).

Menurutnya, sejak APBD 2018-2021 dan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Anies Baswedan, KONI DKI Jakarta tercatat menerima dana hibah berkisar Rp 915,5 miliar. 

Ia merinci, dana hibah untuk KONI DKI Jakarta berdasarkan Pergub Nomor 1594 Tahun 2018, tercantum Rp 32,903 miliar. Kemudian, Pada Pergub Nomor 209 Tahun 2019 mencapai Rp 210,035. 

"Pada tahun 2020 Gubernur Anies menerbitkan Pergub Nomor 143 dalam Pergub ini hibah untuk Koni tercatat naik menjadi Rp 271, 249 miliar. Sedangkan, pada anggaran berjalan tahun 2021 ini Anies kembali menaikan nilai hibah untuk KONI DKI Jakarta menjadi sebesar Rp 410,387 miliar," urainya.

SGY menjelaskan, bukanlah hal yang berlebihan jika Auditor Independen PwC melakukan audit. Sebab, pada Tahun Anggaran 2019, Anies pernah menunjuk PwC Indonesia sebagai penasehat investasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

"Penunjukan tersebut secara resmi dituangkan melalui Keputusan Gubernur No 1380/2019 tentang Penetapan Perseroan Terbatas PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory sebagai Penasihat Investasi Pemerintah Daerah," bebernya.

Ia mengatakan, bila PwC mengaudit dana hibah KONI DKI Jakarta maka akan menjadi preseden baik dan dapat menjadi contoh terdepan dalam transparansi pengunaan dana hibah. 

"Hal ini juga akan semakin meningkatkan pembinaan dan prestasi atlet Jakarta yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan prestasi atlet nasional," tandasnya.

SGY menambahkan, PwC adalah akuntan publik terpercaya yang berpusat di London. PwC kemudian membuka kantornya di New York Amerika dan di negara-negara lainnya, termasuk di Indonesia dengan nama PwC Indonesia. 

PwC Indonesia adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana dan Rekan. Jenis-jenis jasa yang disediakan oleh PWC Indonesia diantaranya Advisory, Audit and Assurance, Tax, Capital Market, Accounting Advisory Service, dan lainnya.

“Bila Auditor Independen PwC melakukan audit maka akan tergambar secara gamblang dana hibah yang telah diterima KONI DKI Jakarta selama ini dan pengunaannya. Selain itu hal ini juga akan mengembalikan penuh kepercayaan publik atas krisis kepercayaan akibat dari dampak kasus KONI Tangsel tersebut," tandasnya.

Untuk diketahui, Kejaksaan Negeri Tangsel telah menetapkan tersangka dan penahanan Ketua Tangerang Selatan, Rita Juwita dan Bendahara, Suharyo. Keduanya diduga melakukan laporan pertanggungjawaban fiktif dan menggelapkan dana hibah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 1,1 miliar lebih dari total Rp 7,8 miliar.  Mohar