Pemerintah Optimalkan Peran Pelabuhan Perikanan - Dukung Peningkatan PNBP

NERACA

Tegal – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tengah mempersiapkan pelayanan yang optimal di pelabuhan perikanan untuk mendukung program peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah menjadi prioritas. Sehingga dalam hal ini identifikasi kendala dan permasalahan pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia terus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut.

Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini mengatakan pelabuhan perikanan berperan sangat strategis dalam pelaksanaan PNBP pasca produksi. Untuk itu, dia menerangkan tidak hanya mengoptimalkan dari sisi pembangunan fisiknya saja namun juga peningkatan kapasitas petugas di pelabuhan perikanan.

"Meningkatnya PNBP perikanan tangkap terhadap pendapatan negara ini akan membuka ruang untuk pembiayaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan nominal yang jauh lebih besar. Khususnya program/kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan yang menjadi pelaku utama dalam sektor kelautan dan perikanan," jelas Zaini saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)Tegalsari, Kota Tegal.

Lebih lanjut Zaini mengatakan agar pengelolaan PPP Tegalsari dapat dilakukan oleh pusat. Hal ini telah disampaikannya kepada Menteri Trenggono untuk mengurai seluruh permasalahan yang ada.

"Usai libur lebaran saya berkunjung di sini dan mendapat laporan kalau kolam pelabuhan overload. Selain itu saya dengar banyak produksi yang tidak dilaporkan. Hal ini harus segera ditindaklanjuti," kata Zaini.

Sementara itu, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono membenarkan salah satu kendala yang dialami PPP Tegalsari adalah sedimentasi di dermaga kolam pelabuhan perikanan. Belum optimalnya fasilitas serta pengelolaannya juga membuat pelabuhan tersebut terkesan kumuh.

"Kami memohon agar bantuan kepada nelayan Tegal dapat dikucurkan pemerintah pusat bagi nelayan kecil. Selain itu juga perlu dilakukan rehabilitasi fasilitas fisik untuk menunjang aktivitas nelayan melaut," tutur Dedy.

 Maka dalam hal ini, kehadiran Tim Panja Komisi IV DPR RI di PPP Tegalsari diharapkan dapat memberikan rekomendasi dukungan kegiatan, anggaran dan kebijakan khusus. Setelah dibangun puluhan tahun yang lalu, tentu banyak fasilitas, sarana dan prasarana yang harus diremajakan dan dikembangkan.

Ketua Tim Panja Komisi IV DPR RI,  Anggia Erma Rini menjelaskan, bahwa sinergi pembiayaan dari pusat dan daerah akan menjadi solusi agar PPP Tegalsari semakin menjadi salah satu pelabuhan perikanan terdepan di Indonesia.

"Kita sama-sama ketahui PPP Tegalsari ini menjadi salah satu dari 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebih 1.000 kapal berpangkalan di pelabuhan ini dengan nilai produksi ratusan miliar per tahun harus mendapat perhatian khusus," jelas Anggia.

 

Anggia pun mengatakan, hasil peninjauan lapangan, komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah serta nelayan ini akan menjadi bahan untuk rapat kerja di Komisi IV DPR RI. Besar harapannya untuk mengembangkan wilayah PPP Tegalsari yang memiliki luas lahan 17,2 hektare agar semakin bergeliat dan menjadi salah satu sentra perikanan tangkap di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kondisi dan kinerja pelabuhan perikanan mendapat perhatian khusus dalam pada program terobosan KKP 2021-2024. Perhatian dimaksud diantaranya pada aspek manajemen kepelabuhanan (alur, lalu lintas, K3), aspek higienitas, dan aspek esensial lainnya yang sejalan dengan peningkatan PNBP dari sumber daya perikanan tangkap untuk kesejahteraan nelayan.

Disisi lain, KKP juga memastikan cold storage yang berada di pelabuhan perikanan unit pelaksana teknis (UPT) mampu menampung ikan hasil tangkapan ikan nelayan di tengah pandemi Covid-19. Selain itu juga berfungsi untuk menjaga harga ikan tetap stabil.

Sebab, dengan melakukan operasionalissi cold storage dapat menyimpan ikan agar kualitasnya terjaga dengan baik. Ikan dapat disimpan sebagai stok dan menjadi cadangan saat musim sulit ikan. Dengan tercukupinya stok ikan, harga ikan diharapkan dapat tetap stabil.

Dalam kegiatan kunjungan kerja Panja Komisi IV DPR RI ini juga dilakukan penyerahan sejumlah bantuan untuk nelayan, diantaranya penyaluran permodalan nelayan, 500 paket sembako dan 30 unit life jacket 

 

 

 

BERITA TERKAIT

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…

BERITA LAINNYA DI Perdagangan

Di Pameran Seafood Amerika, Potensi Perdagangan Capai USD58,47 Juta

NERACA Jakarta –Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk perikanan Indonesia bersinar di ajang Seafood Expo North America (SENA)…

Jelang HBKN, Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Bapok

NERACA Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam  menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan…

Sistem Keamanan Pangan Segar Daerah Dioptimalkan

NERACA Makassar – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) telah menerbitkan Perbadan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan…