Surabaya - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong percepatan implementasi sistem resi gudang (SRG) di Indonesia. Sebab, diyakini kehadiran SRG dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

NERACA

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, “Pembangunan gudang SRG merupakan bukti komitmen pemerintah yang hadir di tengah petani. Diharapkan SRG dapat menjadi sebuah instrumen yang memberikan manfaat berupa sarana pembiayaan serta sarana tunda jual untuk kelancaran perdagangan komoditas."

Sementara itu, Kepala  Biro  Pembinaan  dan  Pengawasan  Sistem  Resi  Gudang  dan  Pasar  Lelang  KomoditasBadan Pengawas Perdagangan Berjangka  Komoditi (Bappebti) Widiastuti menambahkan, SRG merupakan manajemen stok dan tunda jual, sekaligus sarana pembiayaan. Hal ini diungkapkan Widiastuti saat mengahadiri Rapat Koordinasi Percepatan SRG Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur.

“Pemerintah telah membangun 23 gudang SRG di 17 kabupaten di wilayah Jawa Timur. Tujuannya untuk memicu berkembangnya implementasi SRG di provinsi ini. Hal ini merupakan tugas bersama untuk membuat sistem ini berjalan dan memberikan manfaatnya untuk warga yang memerlukannya,” ungkap Widiastuti.

SRG, lanjut Widiastuti, selama ini sangat berhubungan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk itu, Kemendag terus melakukan pendekatan kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan agar SRG bisa optimal beroperasi dalam mendukung kestabilan harga dan ketersediaan barang.

“Sektor perbankan berperan penting dalam sektor pendanaan dan transaksi. Karena itu kami mengajak perbankan, khususnya BUMN untuk ikut aktif dalam mendukung SRG. Ini untuk kesejahteraan pelaku usaha dan memberikan manfaat yang besar pada konsumen,” kata Widiastuti.

Menurut Widiastuti, dengan adanya barang yang disimpan di SRG, petani dapat mengajukan pinjaman kepada perbankan, sehingga manfaatnya cukup besar bagi para petani.

“Untuk itu, diharapkan para pemangku kepentingan mulai pemda/pemkab/pemkot, asosiasi, dan pelaku usaha untuk bisa memaksimalkan pemanfaatan SRG, dan menyosialisasikannya kepada masyarakat terkait adanya resi gudang tersebut,” ujar Widiastuti.

Widiastuti pun mengungkapkan, SRG memiliki potensi ekonomi sangat menjanjikan ika digarap dengan maksimal. Oleh sebab itu, perlu komitmen pemerintah daerah agar implementasi SRG dapat berjalan secara optimal.

Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021. Peraturan tersebut meliputi program peningkatan sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting, serta pembangunan dan pemasaran produk dalam negeri.

“Diperlukan sinergitas program pemerintah daerah terhadap prioritas pembangunan nasional dalam bidang perdagangan untuk mendukung terwujudnya implementasi SRG di daerah,” ungkap Widiastuti.

123 Gudang SRG

Saat ini, Kemendag telah membangun 123 gudang SRG yang tersebar di 105 kabupaten/kota di 25 provinsi seluruh Indonesia. Dari 123 tersebut, 23 gudang SRG terletak di Provinsi Jawa Timur yang tersebar di 17 Kabupaten. Dari 23 gudang tersebut, 15 di antaranya telah beroperasi dengan menerbitkan sebanyak 364 resi gudang senilai Rp96,61 miliar dan telah mendapatkan pembiayaan dari bank/Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB) sebesar Rp56 miliar.

Hingga 2021, terdapat 20 komoditas yang dapat disimpan di gudang SRG. Komoditas tersebut yaitu, gabah, garam, beras, gambir, jagung, teh, kopi, kopra, kakao, timah, lada, bawang merah, karet, ikan, rumput laut, pala, kedelai, gula kristal, rotan, dan ayam beku karkas.

Selain melakukan rakor percepatan SRG, Kemendag juga melakukan peninjauan beberapa gudang SRG di Jawa Timur untuk memastikan pemanfaatan gudang SRG agar berjalan maksimal untuk penyimpanan komoditas pangan.

Peninjauan dilakukan di gudang SRG yang berlokasi di Desa Bakalanpule, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Pada gudang tersebut telah memiliki calon pengelola gudang yang sudah mendapatkan rekomendasi dari bupati. kemudian, peninjauan juga dilakukan di gudang SRG Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban yang dikelola oleh PT Mahkota Surya Nusantara.

“Agar berjalan maksimal, diperlukan lima faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan SRG. lima faktor tersebut adalah profesionalitas sebagai pengelola gudang SRG, kemandirian pelaku pemilik komoditas, dukungan dan kelengkapan sarana prasarana kelembagaan dalam SRG, adanya akses hulu hingga hilir dalam satu mata rantai resi gudang, serta dukungan dan sinergi pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah,” jelas Widiastuti.

Seperti diketahui, dasar pelaksanaan SRG adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011.