Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak yang berarti terhadap pelaku industri. Dimana banyak target bisnis yang meleset, menderita rugi dan bahkan pemutusah hubungan karyawan (PHK) hingga harus gulung tikar.

Ashady Hanafie, Kepala Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri, Subdirektorat Industri Semen dan Barang Dari Semen Kemenperin dalam acara FGD bertajuk “Kebijakan Zero ODOL, Kesiapan Industri dan Tantangan Menjaga Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19” mengatakan, banyaknya perusahaan yang tutup akibat pandemi ini, berakibat pada penurunan tenaga kerja. Menurutnya, penurunan tenaga kerja ini juga berpotensi memperbesar permasalahan sosial. Tercatat, jumlah tenaga kerja industri sampai dengan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 5% (yoy).

Dirinya meminta agar permasalahan yang dihadapi industri saat ini jangan dulu dibebani lagi dengan hal-hal lain seperti kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang akan diterapkan di awal 2023 mendatang. Dia meminta semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi industri di Indonesia ini tetap kondusif., “Keebijakan Zero ODOL ini pun bisa diundur lagi hingga 2025 mendatang, sampai kondisi sektor industri yang tengah terpuruk saat ini bisa pulih kembali,”ujarnya di Jakarta, Kamis (10/6).

Disampaikannya, industri saat ini tengah fokus pada usaha untuk bertahan agar tidak sampai menutup usahanya. Pada tahun 2021, industri mulai bangkit kembali. Dengan demikian, industri telah kehilangan waktu selama 2 tahun untuk persiapan penerapan kebijakan Zero ODOL.  “Saya yakin tadinya semua industri pasti komitmen untuk menjalankan kebijakan Zero ODOL ini pada awal tahun 2023. Tapi, karena kondisinya tiba-tiba terjadi pandemi, mereka cuma meminta kelonggaran waktu saja hingga 2025 mendatang,” tandasnya.

Menurutnya, penerapan kebijakan Zero ODOL memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri.  Untuk suksesnya penerapan kebijakan Zero ODOL ini, disampaikan Ashady, ada 3 hal yang segera harus diselesaikan.

Di antaranya adalah penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan. “Apabila penyesuaian belum dapat dilaksanakan dan kondisi industri masih belum membaik atau bahkan kembali memburuk,  maka dapat dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan kebijakan Zero ODOL secara penuh,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif APINDO, Danang Girindrawardana. Disampaikannya, pemerintah tidak bisa jalan sendiri meregulasi sesuai dengan keinginannya tanpa melibatkan private sector guna untuk mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi. Pelaku industri dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang diwakili Agung Wibowo dan Rachmat Hidayat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menyampaikan bahwa pada prinsipnya industri tidak menolak Zero ODOL.

Hal itu terbukti bahwa industri telah mulai mempersiapkan diri menuju terwujudkan Zero ODOL itu. Tapi, mereka meminta agar penerapan Zero ODOL ini dilakukan pada awal 2025 mendatang. Hal itu mengingat industri saat ini lagi berbenah dulu untuk pulih kembali dari situasi yang terpukul karena pandemi Covid-19.    

Kajian Mendalam

Kata Guru Besar Fakultak Teknik UGM yang juga Ketua Tim Teknis Penyusun Kajian Indonesia Menuju Zero Odol, Sigit Priyanto, penerapan kebijakan Zero ODOL yang persis dengan di Indonesia itu tidak ada. “Di kita itu, penerapan Zero ODOL disertai masalah pandemi. Kalau di negara lain kan penerapan Zero ODOL itu dilakukan pas tidak ada pandemi dan mereka mungkin solusinya lebih mudah,” tukasnya.  

Dia juga mengakui bahwa studi kajian Indonesia Menuju Zero ODOL yang dibuatnya bersama rekan-rekan dosen di UGM itu dilakukan sebelum terjadi Covid-19.  “Jadi, waktu itu kita mengusulkan penerapan Zero ODOL pada 1 Januari 2023, dengan mempertimbangkan bahwa dalam 2 tahun ke depan itu kondisi ekonomi kita stabil. Kita kan tidak bisa memprediksi kondisi Covid ini akan terjadi dan sampai kapan, apakah akan lebih memburuk lagi atau membaik, dan kelihatnnya memburuk,” tuturnya.

Dirinya pun mengusulkan, agar Kemenhub perlu mengkaji kembali usulan-usulan industri dengan bukti-bukti otentik yang bisa untuk dipertanggungjawabkan. “UGM itu sifatnya studi, tentunya berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk studi itu di-review karena perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Zero ODOL itu untuk kebutuhan bersama dan permasalahan bersama. Oleh karena itu, dia mengajak semua untuk melesaikan ini bukan sebagai suatu paksaan, tapi kesadaran. Kemudian Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, Erwin Raza, dan Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Risal Wasal meminta industri untuk tetap mempersiapkan diri menuju Zero ODOL pada awal 2023 mendatang. Menurut mereka, jika industri tidak mulai menjalankannya, maka tidak bisa terlihat apa yang menjadi kekurangan dari kebijakan ini.

Erwin sendiri mengakui sulit bagi pemerintah untuk menerapkan Zero ODOL ini  tanpa memberatkan industri. “Jadi, marilah kita jalankan dulu perlahan-lahan kebijakan ini sambil kita evaluasi,” katanya.  

Hal senada juga disampaikan Risal agar indsutri menjalankan dulu kebijakan ini supaya bisa terlihat apa yang menjadi kekurangannya. “Saya mengajak agar industri mempersiapkan diri dulu sehingga kita bisa mengevaluasi kekurangan-keurangan dari kebijakan ini nantinya,” ujarnya.