Menkopolhukam - Simulasi Pesawat Asing Hindari Tumpang-tindih

Mahfud MD

Menkopolhukam

Simulasi Pesawat Asing Hindari Tumpang-tindih

Makassar - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan, pentingnya simulasi penanganan pesawat asing setelah pemaksaan mendarat untuk mengindari tumpang-tindih atau saling menghindar tanggung jawab antarinstansi.

Saat menghadiri acara simulasi itu, di Makassar, Kamis (10/6), dia mengatakan, persoalan penanganan pesawat asing yang melanggar wilayah udara kedaulatan nasional, tidak cukup hanya ditangani TNI AU namun perlu kolaborasi dan sinergi dengan instansi lain.

"Pengamanan udara sudah kita dilakukan namun rumit untuk sekarang, Tidak bisa ditangani hanya satu institusi yang namanya TNI AU, perlu ada Bea Cukai, Perhubungan, semuanya," ujarnya.

"Maka perlu pelatihan (simulasi) agar kita bisa memastikan, jika ada pesawat asing melanggar teritorial maka bisa dipaksa turun, tentu dengan prosedur yang tepat dan terukur," lanjutnya.

Ia menjelaskan, melalui pelatihan atau simulasi ini, maka diharapkan tidak saling menghindar (lempar tangan), menghindari benturan yang dapat berakibat konflik kepentingan.

Menurut dia, koordinasi melalui simulasi hari ini penting untuk menjadi contoh setiap institusi tentang pentingnya sinergitas.

Dengan sosialiasi bersama, juga diharapkan ada sinergi antara unit kerja antar lembaga baik secara horizontal dan vertikal pusat dan daerah."Sehingga di lapangan, semua bisa mencari posisi tepat, bukan hanya sebatas aturan bukan hanya formalitas, namun harus bisa dimanfaatkan secara maksimal," jelasnya.

Kemudian Mahfud MD, mengingatkan kasus pelanggaran dua kapal tanker di perairan Indonesia sebagai momentum memperkuat koordinasi dan sinergitas antar lembaga dan instansi terkait.

"Saya beri catatan, beberapa waktu lalu ada dua kapal tanker besar dari Panama dan Iran. Kapal ini berjejer dan saling tukar-menukar minyak di wilayah (perairan) teritorial kita," katanya.

"Namun setelah ditangkap, muncul kesulitan (persoalan). Ini jelas melanggar kedaulatan namun tanggapan instansi justru berbeda, hampir tidak ada yang menangani, hampir (tidak ada yang proses)," lanjut dia. Ant

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…