DPR-PEMERINTAH SEPAKAT ASUMSI MAKRO APBN 2022 - Menkeu: Ibarat Mengemudi Kapal di Tengah Ombak

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengibaratkan, mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah pandemi, seperti halnya mengemudi kapal besar di ombak yang besar. Namun kapal harus tetap kuat, fleksibel, dan memiliki tujuan dan arah yang jelas, serta mampu mengkalkulasi ketahanan atas serangan badai tak terduga. "Mengelola APBN di tengah kondisi yang masih penuh dengan ketidakpastian, itu ibarat mengemudi sebuah kapal di tengah ombak yang besar," ujarnya dikutip dari laman facebooknya, Rabu (9/6).

NERACA

Perumpamaan inilah yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR-RI yang berusaha untuk mengestimasi pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dengan pertimbangan yang rasional dan berbagai kondisi yang dapat diterima (reasonable). Walaupun sulit, tapi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 merupakan faktor penting yang harus mampu memberikan rambu-rambu atau pedoman dalam menyusun RAPBN 2022.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI pekan ini, Pemerintah sangat menghargai poin-poin yang disampaikan oleh anggota Panja Pendapatan Negara mengenai pentingnya estimasi pertumbuhan ekonomi yang diterjemahkan pada peningkatan penerimaan negara, baik dari sisi pajak, bea cukai, dan PNBP. "Pemerintah akan berupaya meningkatkan penerimaan negara, namun dengan tetap mempertimbangkan proses pemulihan ekonomi nasional yang masih dalam tahap awal," ujarnya.

Begitu halnya masukan dari anggota Panja pertumbuhan dan pembangunan nasional. Pemerintah akan bekerja lebih detil lagi mengenai penggunaan instrumen APBN dalam menjaga konsumsi daya beli, meningkatkan produktivitas, dan upaya meratakan pertumbuhan.

"Suatu target yang berat di tengah pandemi dan usaha Pemerintah untuk menyehatkan APBN tapi Pemerintah akan terus berusaha menyeimbangkan kondisi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia," tandasnya.

Sebelumnya, Komisi XI DPR-RI bersama Pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi disepakati sebesar 5,2% hingga 5,8%, inflasi antara 2% hingga 4%, nilai tukar rupiah Rp13.900 sampai Rp15 ribu per US$, dan tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,32 hingga 7,27%.

Sementara untuk target pembangunan, tingkat pengangguran ditargetkan antara 5,5 sampai 6,3%, tingkat kemiskinan 8,5 sampai 9%, gini rasio 0,376 sampai 0,378, dan indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41 sampai 73,46.

Seluruh target asumsi dasar dan target pembangunan tidak mengalami perubahan dari usulan pemerintah. Namun indikator pembangunan Nilai Tukar Petani (NTP) dinaikan dari 102-104 menjadi 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dari 102-105 menjadi 104-105.

Fluktuasi Harga Komoditas

Sri Mulyani juga mengungkapkan sejumlah hal yang harus diwaspadai terkait asumsi makro dalam RAPBN tahun 2022. Hal ini termasuk fluktuasi harga komoditas hingga kondisi perekonomian global.

Selain harga minyak, harga komoditas yang lain nantinya juga akan memengaruhi outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) pemerintah pada tahun depan. "Pertama yang mungkin akan menjadi dinamika, yang harus kita pertimbangkan tadi harga komoditas, ini masih akan bergerak terus," ungkap Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI pada Selasa (8/6).

Selain itu, situasi global terutama negara-negara yang memengaruhi ekonomi global atau memiliki efek rambatan ke berbagai negara seperti Amerika Serikat (AS), Eropa, dan China, serta implikasinya terhadap perekonomian global juga harus diwaspadai. "Terjemahannya dalam asumsi makro kita adalah nilai tukar, dan rentangnya yang kita sampaikan cukup lebar, inflasi dalam negeri dan suku bunga," tutur Sri Mulyani.

Komisi XI DPR-RI dan pemerintah pada Selasa (8/6), telah menyepakati besaran asumsi dasar ekonomi makro dan target dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2022.

Menkeu berjanji akan berusaha untuk mencapai target pendapatan negara di tahun depan. Namun, dia tak menampik ada kesulitan yang sangat besar untuk mencapainya. "Dalam kondisi yang sangat dinamis dan tidak pasti, kita harus tetap mencoba memberikan keyakinan atau memberikan sebuah estimasi mendekati yang akan terjadi. Ini kesulitan yang paling besar, karena pertama persoalannya bukan masalah variabel indikator ekonomi, tapi juga ada variabel masalah kesehatan," ujar Sri Mulyani.

Mengenai kesehatan, ada dua isu utama saat ini yaitu virus Covid-19 dan vaksinasi. Sehingga keduanya juga memberikan dinamika yang harus terus dipantau oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan tetap menjaga spirit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang sangat penting. "APBN adalah instrumen yang sangat penting, harus tetap memberikan rambu-rambu mengenai apa yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun RAPBN 2022," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan penjelasan mengenai postur pendapatan negara tahun 2022 sebesar 10,18 – 10,44% terhadap PDB 2022 yang nilainya berkisar Rp1.823,5 triliun- Rp1.895,4 triliun.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto, penetapan indikator pembangunan sebelumnya sudah sangat rasional, sehingga tidak perlu adanya perubahan ke atas. Apalagi perhitungan tersebut juga mempertimbangkan beberapa subsektor yang mengalami kenaikan.

"Di tahun 2022 kita perlu melihat angka NTP dan NTN yang terakhir. Jadi kalau lihat, NTP terakhir rilis Mei 2021 itu angkanya 103,39 kalau dilihat di sana masuk range tapi yang perlu jadi catatan warning dari Menkeu," katanya seperti dikutip merdeka.com.

Dia mengatakan, ada lima subsektor pada NTP, di antaranya adalah tanaman pangan, holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan. Menurutnya angka yang dirilis pada Mei tersebut sudah cukup bagus bahkan naik dari sebelumnya, karena tanaman perkebunan rakyat. "Ini sangat bagus karena CPO dan karet bagus. Tapi ga ada jaminan komoditas menurun ini akan terpegang. Saya pribadi 102 - 104 ini reasonable (masuk akal)," jelasnya.

Sementara itu untuk indikator pembangunan NTN sebelumnya dipasang 102 - 105. Pertimbangan ini diambil melihat capaian terakhir pada Mei 2021 sebesar 104,8. Hanya saja, untuk nilai tukar nelayan perlu diperhatikan bahwa struktur produksinya jauh berbeda dari tanaman pangan.

"NTN produksi struktur produksi dipengaruhi oleh pakan, bahan baku dari impor. Jadi dipengaruhi pergerakan harga pangan internasional. kalau range ini juga sangat bagus," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MESKI TERJADI KETEGANGAN IRAN-ISRAEL: - Dirjen Migas: Harga BBM Tak Berubah Hingga Juni

Jakarta-Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengungkapkan harga bahan bakar minyak (BBM)…

PREDIKSI THE FED: - Tahan Suku Bunga Imbas Serangan Iran

NERACA Jakarta - Ketegangan konflik antara Iran dengan Israel memberikan dampak terhadap gejolak ekonomi global dan termasuk Indonesia. Kondisi ini…

PEMERINTAH ATUR TUGAS KEDINASAN ASN: - Penerapan Kombinasi WFO dan WFH

Jakarta-Pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office-WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home-WFH)…