Wakil Presiden - Persoalan Ketenagakerjaan di Indonesia Semakin Kompleks

Ma’ruf Amin

Wakil Presiden

Persoalan Ketenagakerjaan di Indonesia Semakin Kompleks

Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan persoalan ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks karena angka pengangguran masih tinggi serta masih rendahnya produktivitas ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

"Persoalan ketenagakerjaan saat ini juga semakin kompleks, angka pengangguran kita masih relatif tinggi, sementara produktivitas tenaga kerja kita juga masih rendah," kata Wapres Ma’ruf dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Selasa (8/6).

Kondisi tersebut diperburuk dengan bencana pandemi COVID-19 yang memberikan dampak pada 19,1 juta tenaga kerja di Indonesia, kata Wapres merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, jumlah penduduk yang memasuki usia produktif juga terus meningkat setiap tahun di Indonesia. Wapres juga menyayangkan sedikitnya warga yang mempunyai keahlian dalam bekerja.

"Persoalan itu ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun; serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatch skill," jelas Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta seluruh jajarannya dan berbagai pihak terkait untuk membuat program mitigasi agar kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak semakin parah.

"Oleh karenanya, afirmasi kebijakan Pemerintah yang melibatkan beragam pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam memitigasi beragam persoalan ketenagakerjaan tersebut, agar tenaga kerja nasional dapat tetap eksis di tengah era persaingan global yang sangat ketat ini," tegasnya.

Salah satu program pemerintah yang dapat dikembangkan untuk mempersiapkan masyarakat sebagai tenaga kerja berkualitas ialah Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas.

Wapres mengatakan BLK Komunitas akan memudahkan para anggotanya serta masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitasnya sebagai tenaga kerja dan mendapatkan keterampilan kerja.

"Saya kira ini merupakan wujud konkret sinergi antara Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, salah satunya dengan lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah," ujarnya. Ant

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua DPR - Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara

Abdul Muhaimin Iskandar Wakil Ketua DPR Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang…

Menteri PANRB - Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi

Tjahjo Kumolo Menteri PANRB Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

Menteri BUMN - Covid-19 Momentum Tepat untuk Merapihkan BUMN

Erick Thohir Menteri BUMN Covid-19 Momentum Tepat untuk Merapihkan BUMN Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua DPR - Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara

Abdul Muhaimin Iskandar Wakil Ketua DPR Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang…

Menteri PANRB - Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi

Tjahjo Kumolo Menteri PANRB Pemimpin Harus Beradaptasi dengan Teknologi Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo…

Menteri BUMN - Covid-19 Momentum Tepat untuk Merapihkan BUMN

Erick Thohir Menteri BUMN Covid-19 Momentum Tepat untuk Merapihkan BUMN Jakarta - Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)…