Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Keuangan membahas prioritas pendidikan Indonesia di 2022 termasuk optimalisasi pemanfaatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.

“Bappenas ingin memastikan pemenuhan mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen serta memastikan pemanfaatan anggaran pendidikan secara tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar pembangunan di bidang pendidikan, yaitu peningkatan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan,” Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso mengatakan Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang dana pendidikan agar menjadi basis pengalokasian dana APBN. “Seyogyanya semua anggaran-anggaran yang dikategorikan untuk pendidikan 20 persen itu, ada semacam clearing house-nya di Kementerian Pendidikan sehingga apakah itu dapat dikatakan terkategori atau terklasifikasi sebagai anggaran pendidikan,” ujar Menteri Suharso.

Struktur penduduk Indonesia masih didominasi kelompok masyarakat berpendidikan rendah. Dari total penduduk 270 juta, terdapat 199,4 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan pada setiap jenjang, yaitu 61,41 persen baru menamatkan SMP atau lebih rendah dan bahkan tidak tamat SD, sebesar 29,1 persen menamatkan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/sederajat), dan hanya 9,49 persen saja yang menamatkan jenjang pendidikan tinggi.

Sementara itu, kualitas pendidikan yang tercermin pada Program for International Student Assessment atau PISA yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa-siswa Indonesia masih jauh di bawah standar, yaitu matematika (379), membaca (371), dan sains (396). Layanan pendidikan juga belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia yang ditandai kesenjangan partisipasi pendidikan baik antarwilayah maupun antarstatus sosial-ekonomi keluarga.