Brebes -  Menindaklanjuti arahan Menteri Koperasi dan UKM untuk memprioritaskan pendirian factory sharing pada produk unggulan di suatu daerah terutama olahan untuk produk hasil pertanian yang mempunyai kontribusi significan terhadap laju inflasi, pada tahun 2021. Maka dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah Kecil (KemenkopUKM) membidik Kabupaten Brebes sebagai daerah percontohan untuk program Rumah Produksi Bersama (factory sharing)  bagi pengembangan produk UMKM. 

NERACA

Sesuai keunggulan dan potensi daerah Brebes,  rumah produksi bersama  itu nantinya akan difokuskan untuk klaster produk olahan bawang merah. Upaya tersebut dilakukan sebagai salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi anjloknya harga bawang merah di Brebes saat musim panen raya.

Hal itu ditegaskan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Arif Rahman Hakim saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Brebes yang  diterima langsung Bupati Brebes, Idza Priyanti di Pendapa Kabupaten.

"Kita memang mempunyai program rumah produksi bersama UMKM, dan salah satu sasarannya adalah Kabupaten Brebes. Untuk sementara di Brebes ini, kita fokuskan kepada produk olahan bawang merah. Sehingga nantinya dapat membantu menstabilkan harga bawang ini saat panen raya," ujar Arif.

Arif menjelaskan, rumah produksi bersama itu sebenarnya sebuah metode bagaimana supaya pelaku usaha, utamanya pelaku UMKM bisa memenuhi skala ekonomi. Di Brebes misalnya, banyak petani bawang merah dan menjadi daerah sentra penghasil bawang merah. 

Namun ketika para petani bawang merah itu mengolah hasil dari pertaniannya sendiri-sendiri tentu tidak akan memenuhi skala ekonomi, karena biayanya sangat mahal. Mereka perlu di kelompokan dalam satu wadah seperti koperasi.

Nantinya koperasi itu yang mempunyai peralatan produksi untuk mengolah hasil panen bawang merah. Sehingga saat nantinya harga jual bawang merah jatuh pada panen raya bisa dihindari, karena bawang merah bisa diolah menjadi produk olahan dengan harga yang lebih tinggi. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat rumah produksi ini segera bisa diwujudkan di Brebes," jelas Arif. 

Lebih lanjut, menurut Arif, rumah produksi bersama yang akan dibangun di Brebes itu sementara memang difokuskan pada bawang merah. Itu karena selama ini Brebes menjadi sentra bawang merah. Di sisi lain, saat panen raya petani menghadapi kendala harga jual jatuh dan mengalami kerugian. Sehingga, diperlukan solusi agar harga bawang merah itu tetap stabil. "Ini yang menjadi alasan kita fokus di bawang merah. Namun ke depan akan dikembangkan ke produk olahan lainnya," sambung Arif. 

Dalam pertemuan itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti memaparkan ada sejumlah produk usaha mikrokecil dan menegah (UMKM) unggulan selain olahan bawang merah.  

Meski begitu, Pemkab Brebes merespon  positif atas rencana KemenkopUKM yang akan melaksanakan program rumah produksi bersama di Brebes. Pihaknya meminta agar rencana tersebut bisa ditindaklanjuti dan segera direalisasikan.

 "Kami sangat berharap rumah produksi bersama ini bisa ditindaklanjuti dan direalisasikan," katanya.

Selain itu, Idza juga meminta dukungan dan pembinaan dari KemenkopUKM, agar produk UMKM Brebes bisa berkembang. Bahkan, tidak hanya berkembang samapai tingkat nasional, tetapi bisa go internasional.

"Selain bawang merah, di Brebes memiliki banyak potensi UMKM yang perlu dikembangkan. Untuk itu, kami meminta dukungan dan pembinaan agar UMKM ini bisa berkembang," jelas Idza. 

Bahkan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pun terus mendorong pengembangan korporasi petani dan nelayan yang diharapkan dapat membangun proses bisnis dari hulu ke hilir. Menanggapi penyataan tersebut maka sudah waktunya petani bawang merah pun berkoperasi.

Atas dasar itulah, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) melihat sudah waktunya memperkuat koperasi pangan. Hal ini perlu dilakuan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan kontributor ke-3 terbesar dalam PDB Indonesia.

“Dalam praktik berkoperasi, keberadaan Koperasi Pangan di Indonesia perlu sama-sama kita perkuat,” tambah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Teten juga menyebutkan bahwa koperasi merupakan kelembagaan ekonomi rakyat yang paling tepat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut. Selain itu nilai dan prinsip koperasi juga sejalan dengan Pancasila.

Dan pada praktiknya di Indonesia, koperasi pangan mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang luas.

Di sisi lain pengelolaan pangan yang baik akan menjadi kunci bagi setiap bangsa menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk akibat pandemi Covid-19 sebagaimana prediksi FAO (2020) dan World Food Programme (2020).

“Namun, kondisi koperasi pangan yang kita miliki saat ini belum optimal. Masih serba terbatas,” kata Teten.

Menurut Teten, tercatat dari segi jumlah hanya sekitar 11% atau 13.821 unit dari total koperasi aktif di Indonesia (123.048 unit). Sementara dari segi volume usaha koperasi juga lebih kecil lagi yakni hanya Rp11 triliun atau kurang dari 8% dari total volume usaha koperasi di Indonesia sebesar Rp154,718 triliun.

“Selain itu, tantangan sektor pangan kita kompleks mulai dari keterbatasan akses lahan, pembiayaan, dan pasar hingga, rantai pasok yang terlalu rumit dan panjang,” jelas Teten.