Meski Pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik di tengah pandemi mulai periode 6-17 Mei 2021, sebagian masyarakat masih mencari celah untuk tetap mudik ke daerah. Entah apa yang ada dalam pikiran masyarakat seperti itu. Mereka tidak sadar bahwa kondisi orang tanpa gejala (OTG) membawa virus ke daerah, lalu bertemu dengan keluarga, orang tua dan kerabat di lingkungannya, dan akhirnya tertular kena virus Covid-19. Lantas siapa yang bertanggung jawab jika pada akhirnya membawa petaka di daerah?

Kepala BNPB yang merangkap Ketua Satgas Covid-19 Pusat Doni Monardo meminta pejabat pemerintah pusat maupun daerah (Pemda) untuk terus menyosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif Covid-19.

Karena keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan paling utama masyarakat. Narasi mudik yang dikeluarkan pejabat pemerintah harus sejalan dengan Presiden Jokowi.  “Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya,” tegas Doni.

Lebaran kali ini, masyarakat harus tetap bersabar untuk tidak menunaikan hajat tahunan yakni mudik lebaran. Hal ini dikarenakan penyebaran Covid-19 hingga saat ini belum terkendali sehingga perlu ada pembatasan pergerakan masyarakat. Masyarakat pun diharapkan tidak perlu memaksakan diri untuk mudik lebaran. Jelas, risiko sangat besar jika memaksakan mudik.

Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University, Australia, Dicky Budiman, juga mendukung keputusan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 sudah tepat. Memang benar, untuk menanggulangi pandemi, tentu membutuhkan peran aktif semua orang. Artinya membatasi diri untuk tidak bepergian, kemudian juga membatasi mobilitas interaksi.

Masyarakat harus selalu wajib menerapkan protokol kesehatan (Prokes) 5M, yakni Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas sesuai anjuran pemerintah.

Tidak hanya itu. Masyarakat bisa memberikan pemahaman kepada orang terdekat dan keluarga di kampung tentang alasan tidak mudik. Jika harus bepergian, dirinya mengingatkan agar masyarakat harus memilih beraktifitas di tempat yang relatif aman dari penularan virus, seperti ruang terbuka.

Untuk itu, kerja sama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi keinginan sebagian masyarakat untuk mudik. “Ada 7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” tegas Doni.

Bagaimanapun, penerapan protokol kesehatan terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman Covid-19.  “Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” katanya.

Ingat, sudah ada dua kasus Covid-19 berasal dari mutasi ganda India masuk ke Indonesia. Selain kasus dari India, Indonesia juga menemukan kasus dari Afrika Selatan. Bahkan dua kasus tersebut terjadi di ibukota Jakarta. Jangan sampai kondisi Indonesia seperti India yang saat ini menghadapi tsunami Covid-19, jika masyarakat susah diatur dan lalai Prokes 5 M.