NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Delegasi Kementerian Laut, Perairan Darat dan Perikanan Republik Mozambik untuk membahas kelanjutan kerja sama tiga tahun ke depan. Dengan berlanjutnya payung hukum berupa naskah kerja sama yang dilengkapi rencana aksi implementasi, maka diharapkan semakin banyak bentuk kegiatan kolaboratif  untuk mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan di kedua negara.

"Hubungan yang kuat telah terbangun antara Indonesia dan Mozambik, terutama  dalam berbagai bentuk kegiatan peningkatan kapasitas. Kami berharap ke depannya lewat program penguatan kapasitas, kedua negara tidak hanya bisa bertukar informasi dan keahlian, namun juga mendapatkan manfaat ekonomi," ujar Agung Tri Prasetyo, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dalam Pertemuan ke-1  Komite Teknis Kerja Sama Kelautan dan Perikanan (Joint Technical Committee on Marine and Fisheries) secara virtual yang dihadiri perwakilan unit kerja Eselon 1 KKP, KBRI Maputo, Direktorat Afrika, Direktorat Kerja Sama Teknik, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri.

Pertemuan ini membahas kelanjutan kerja sama yang telah terjalin antara RI dan Mozambik sejak Oktober 2018. Selain membahas kelanjutan naskah kerja sama, pertemuan juga membahas rencana aksi yang akan dilakukan oleh kedua negara sesuai jangka waktu berlakunya naskah kerja sama.

Mengawali pembahasan rencana aksi, Delegasi Indonesia dan Mozambik bertukar informasi tentang potensi dan kondisi sektor kelautan dan perikanan masing-masing negara. Dengan lebih mengetahui potensi satu sama lain, Indonesia dan Mozambik percaya dapat saling  berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi kerja sama sektor kelautan dan perikanan.

Sebelumnya, kolaborasi Indonesia dan Mozambik lebih terfokus dalam peningkatan kapasitas (capacity building), dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di Indonesia maupun  pengiriman tenaga ahli ke Mozambik, salah satunya yang bertajuk "Workshop on Integrated Fish Information System for Mozambique: Towards Responsible Fish Production" di Maputo, Mozambik.

Selain peningkatan kapasitas, Indonesia dan Mozambik juga berkomitmen kerja sama dalam pengawasan laut, yang semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi melawan IUU Fishing. Sama seperti terdahulu, bentuk kegiatannya  yaitu dengan saling bertukar informasi tentang pengawasan laut dan selalu berkoordinasi tentang praktik ilegal tersebut. Hal ini karena pihak Mozambik menilai bahwa tindakan Indonesia dalam memberantas praktik illegal fishing sangat baik.

Selain itu, ditemukan berbagai kesamaan visi dalam bidang lainnya. Diantaranya yaitu dalam subsektor perikanan budidaya, Mozambik ingin bekerja sama dalam pengembangan rumput laut dan pakan ikan. Sedangkan, dalam subsektor perikanan tangkap, perhatian terhadap nelayan skala kecil dan sumber daya ikan tuna menjadi hal yang penting dalam perumusan rencana aksi. Sementara itu, dalam pengelolaan ruang laut, Mozambik menghadapi tantangan aktual bagaimana menyeimbangkan alokasi ruang laut bagi kegiatan perikanan ditengah maraknya ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas, serta mengharapkan Indonesia berbagi praktik terbaik (best practices).

Penjelasan atas hal-hal tersebut dan pentingnya kelanjutan kerja sama menjadi tanggapan dari Mozambik terhadap penyampaian draf Plan of Action (PoA) implementasi MoU secara tertulis dari Indonesia kepada pihak Mozambik sejak Maret 2019.

Sementara itu, Direktur Nasional Kebijakan Kemaritiman dan Perikanan  Mozambik, Felismina Antia selaku Ketua Delegasi menyambut baik berlanjutnya kolaborasi antara Indonesia melalui KKP dengan Mozambik. Menurutnya, kerja sama sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu hal yang penting bagi Pemerintah Mozambik.

"Kami sangat senang Indonesia masih sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kami," jelas Felismina.

Melalui Persetujuan ini, Mozambik diharapkan dapat menjadi regional hub dan pintu masuk produk-produk ekspor Indonesia ke pasar kawasan Afrika bagian timur dan selatan dengan competitive advantage yang lebih baik dibandingkan negara-negara pesaing yang belum memiliki skema persetujuan perdagangan bebas dengan Mozambik.