TERCERMIN DARI MEMBURUKNYA KONSUMSI RUMAH TANGGA - Ekonom Lihat Indikasi Kegagalan Dana PEN

Jakarta-Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad melihat indikasi kegagalan dana PEN untuk perlindungan sosial menangani lemahnya daya beli masyarakat. Ini tercermin dari konsumsi makanan dan minuman (mamin) selain restoran yang malah lebih buruk dari kuartal IV-2020. Untuk diketahui, dari persentase pagu PEN 2021, salah satu belanja terbesar ada di perlindungan sosial, mencapai Rp148,66 triliun dari total pagu Rp627,9 triliun.

NERACA 

Dia mempertanyakan efektivitas anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap konsumsi rumah tangga (RT) yang realisasinya pada kuartal I-2021 minus 2,23%. Hal ini tak jauh berbeda dengan data BPS yang menunjukkan pada kuartal I-2021 untuk mamin selain restoran kontraksi tercatat minus 2,31%, jatuh lebih dalam dari kuartal sebelumnya di level minus 1,39%.

Tauhid menilai kontraksi mamin dari total konsumsi RT menjadi masalah karena dari komposisi konsumsi RT, mamin mengambil porsi lebih dari 50%. Sehingga, bila konsumsi mamin anjlok, maka otomatis konsumsi RT secara keseluruhan pun bakal terkontraksi.

"Kalau pemerintah selama ini meyakinkan kita kalau PEN berjalan efektif tapi kita lihat nyatanya konsumsi RT masih kontraksi dan mamin bertambah buruk, maka patut dipertanyakan PEN untuk perlindungan sosial tidak cukup baik mendorong konsumsi," ujarnya saat jumpa pers virtual, Rabu (5/5).

Lebih jauh, dia mengatakan lesunya daya beli masyarakat dapat dilihat dari rendahnya tingkat inflasi kuartal I tahun ini yang rata-rata berada di bawah 1,5 %. Ini membuat permintaan barang dan jasa tertahan karena daya beli rendah yang juga menyeret konsumsi. Sebagai perbandingan, di era sebelum Covid-19 pada Februari-Maret 2020 lalu, rata-rata inflasi berada di rentang 2,6% hingga 3%.

Indikasi lain, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Maret lalu ada di level 93,4. IKK di bawah 100, lanjut Tauhid, berarti masyarakat masih pesimis. "Meski ada perbaikan pada Maret tapi secara umum konsumen melihat lewat IKK mereka masih pesimis dan belum normal," ujarnya.

Menurut Tauhid, ekonomi sebenarnya punya modal untuk tumbuh positif pada kuartal II-2021. Hal ini bisa dihitung secara teknis berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK). Pasalnya, PDB ADHK kuartal I-2021 sudah lebih tinggi dari posisi PDB ADHK kuartal II-2020. Tercatat, PDB ADHK kuartal II-2020 sebesar Rp2.589 triliun, sedangkan PDB ADHK kuartal I-2021 sebesar Rp2.683,1 triliun. "Kalau dibandingkan antara kuartal II-2020 dengan kuartal I-2021 itu 3,6%. Jadi ekonomi punya modal 3,6%, itu logikanya seperti itu," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Dengan modal 3,6%, maka masih harus ada dorongan 3,4% lagi agar ekonomi Indonesia bisa tembus 7% sesuai dengan mimpi Jokowi pada kuartal II-2021 nanti. Namun, dorongan tersebut masih sulit dilakukan. Persoalannya, PDB ADHK kuartal II-2021 harus naik signifikan dari posisi kuartal I-2021. Namun, situasi ini akan bergantung dengan dinamika kasus Covid-19.

Menurut Tauhid, perkembangan penularan Covid-19 akan memengaruhi pola masyarakat dalam berbelanja. Semakin turun jumlah penularannya, maka masyarakat khususnya kelas menengah atas tak ragu lagi untuk membelanjakan uangnya. "Seberapa jauh untuk mendorong pertumbuhan ini? Ini tergantung perkembangan covid-19, tapi apakah sampai 7%. Saya tidak yakin begitu ya," ujarnya.

Yang jadi masalah, menurut dia, rata-rata kenaikan PDB ADHK per kuartal hanya 2%. Sementara, kalau dilihat secara fundamental, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.

Seperti diketahui, BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2021 masih negatif, tepatnya di level minus 0,74%. Ini membuat Indonesia belum meninggalkan zona resesi sejak terperosok pada kuartal II-2020.

Program Vaksinasi

Sementara itu, Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef  M. Rizal Taufikurahman memberikan, tiga rekomendasi agar pertumbuhan ekonomi bisa bergerak positif di kuartal II 2021. Pertama, perlu pemerataan program vaksinasi. "Dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang yang tumbuh positif, Indonesia sebagai negara yang masih tertinggal, terkontraksi," ujarnya.

"Perlu upaya percepatan dan pemerataan program vaksinasi, efektifitas serta akselerasi distribusi kebijakan Program Ekonomi Nasional (PEN) menjadi kunci strategisnya," tutur dia.

Rizal mengatakan, dalam menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terutama di kuartal II, maka perlu didongkrak perbaikan konsumsi rumah tangga. Salah satunya perbaikan pendapatan agar daya beli semakin membaik.

"Untuk mencapai pertumbuhan di atas 6% pada kuartal II-2021 dirasakan sangat berat, maka perlu ada perbaikan kinerja ekspansi kredit growth, maka perlu ada perbaikan kinerja kredit yang bisa menggerakkan sektor riil," ujarnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan membaik pada 2021. Namun dengan kasus India, menjadi perhatian serius global karena bisa menyebabkan global risk guna perbaikan konsumsi global dan value chain global.

Hal ini secara keseluruhan menurut Indef, menggambarkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di zona resesi. Tren perbaikan secara kuartalan memang ada, namun masih parsial di beberapa sektor saja, selebihnya masih banyak sektor yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, seperti industri, transportasi, dan sektor akomodasi.

Dengan melihat situasi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali, vaksinasi yang belum merata, perkembangan daya beli, perkembangan sektoral maupun pengeluaran, sektor moneter, maupun implementasi stimulus fiskal maka kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021 sebesar 5% (yoy). Artinya, meskipun ekonomi triwulan II-2021 sudah akan positif, namun ini lebih karena faktor teknikal setelah tahun lalu di triwulan yang sama Indonesia mengalami pertumbuhan minus 5,32% (yoy).

Berdasarkan kondisi tersebut, berikut sejumlah catatan INDEF atas kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan I 2021 dan rekomendasi kebijakan agar Indonesia dapat segera keluar dari resesi.

Untuk menjaga optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2021 terutama di triwulan II, maka perlu didongkrak perbaikan konsumsi rumah tangga melalui perbaikan pendapatan agar daya beli semakin membaik. Dirasakan sangat berat, maka perlu ada perbaikan kinerja credit growth untuk mendorong sektor riil.

Salah satu upaya strategis untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga dari aspek keuangan perlu ada relaksasi dan kemudahan kredit konsumsi, bantuan sosial didorong lagi hingga di atas 60persen dari total, dan ketepatan sasaran penerima bansos sangat krusial.

Selain kredit konsumsi, kredit produksi perlu didorong terutama sektor UMKM yang sangat terdampak dengan Covid-19 terutama UMKM yang bergerak dalam bidang ekspansif produktivitasnya (seperti infokom, pertanian, dan kesehatan).

Menurut Indef, Indonesia perlu belajar dari negara lain, di mana kecepatan dan pemerataan distribusi vaksinasi serta kemampuan mengendalikan pandemi sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sebagian besar sektor masih belum bisa beranjak dari zona resesi. Bahkan ada dua sektor yang awalnya tumbuh positif di pandemi, namun menjadi tumbuh negatif di awal tahun. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…