Oleh: Ninasapti Triaswati, SE, MSc, Ph.D, Staf Pengajar UI  

Strategi vaksinasi memberikan harapan besar akan segera pulihnya pertumbuhan ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa resesi akibat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terpuruk negatif sebesar -2,07 persen.

Penyumbang sumber pertumbuhan ekonomi negatif terutama terjadi di sektor transportasi dan pergudangan yaitu  menyumbang -0,64%, industri pengolahan (-0,61%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-0,49%), konstruksi  (-0,33%), penyediaan akomodasi dan makan-minum (-0,31%) , pertambangan dan penggalian (-0,14%), jasa perusahaan (-0,10%). Primadona pertumbuhan ekonomi sebagai penyumbang pertumbuhan positif terutama berada di sektor informasi komunikasi (0,57%), pertanian, kehutanan, perikanan (0,22%),  jasa kesehatan dan sosial (0,13%), serta jasa keuangan dan asuransi (0,13%), jasa pendidikan (0,08%), real estat (0,07%).

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi sisi pengeluaran, yang menyumbang angka negatif adalah investasi (I) atau pembentukan modal tetap bruto memberi sumbangan pertumbuhan ekonomi  sebesar negatif -1,63%, ekspor (X) sebesar negatif -1,6%,  serta konsumsi (C) rumah tangga sebesar negatif -1,43%, konsumsi (C ) LNPRT negatif  -0,05%. Dengan rumus Y = C + I + G + X – M, maka faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi secara positif adalah konsumsi pemerintah (G) sebesar 0,15% dan penurunan impor sebesar negatif -2,74%.

Ketika data Bloomberg dan John Hopkins University memproyeksikan bahwa Indonesia akan memerlukan lebih dari sepuluh tahun untuk menyelesaikan program vaksinasi dengan 2 dosis vaksin per orang dan asumsi tingkat kecepatan vaksinasi 60.443 dosis per hari, maka terbayanglah jalan panjang pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja perkiraan tersebut dapat berubah, jika pemerintah bisa memastikan bahwa tingkat kecepatan vaksinasi mampu ditingkatkan dengan drastis misalnya bisa naik sepuluh kali lipat menjadi sekitar 604 ribu dosis per hari, maka Indonesia secara linear dapat menyelesaikan program vaksinasi selama satu tahun

FKM-UI memperkirakan wabah mulai terkendali di September 2021 jika vaksinasi masyarakat umum dimulai 1 Maret 2021 dengan 31 ribu vaksinator yang melakukan vaksinasi 30  orang per hari sehingga mencapai 930 ribu dosis per hari.

Artinya, ketersediaan vaksin harus meningkat sangat drastis disertai data kependudukan yang akurat. Menteri Kesehatan Budi Sadikin telah mengungkapkan kelemahan akurasi data. Walaupun sulit, masalah data dapat saja diatasi dengan menggabungkan data kependudukan Pilkada yang lalu dengan data Sensus Penduduk.  Kendala yang tampak lebih sulit adalah menyediakan vaksin tersebut di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dengan kualitas yang memadai.

Perlu diingat bahwa program vaksinasi bukan satu-satunya strategi untuk mendorong pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor pemulihan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat 5 M dan peran pemerintah dalam menjalankan program kesehatan 3 T. Pengalaman berbagai negara, pelaksanaan program protokol kesehatan 5 M yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas – dipercaya ampuh mengatasi meluasnya pandemi. Dengan jelas, Presiden Jokowi menyatakan kekecewaannya bahwa program PSBB atau PPKM selama ini belum mampu mengubah perilaku masyarakat sehingga belum  dapat menurunkan angka peningkatan infeksi Covid-19 secara cepat pada awal tahun ini.

Disamping itu, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memonitor secara efektif pelaksanaan program 3T (testing, tracing & treatment). Menteri Kesehatan Budi Sadikin telah mengingatkan betapa rapuhnya pelaksanaan program 3T ini di kalangan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan politik Pilkada  2020 dan masa liburan panjang akhir tahun lalu telah mengakibatkan kenaikan secara konsisten jumlah penduduk terinfeksi positif Covid-19 pada awal tahun 2021.

Kiat memacu pertumbuhan ekonomi juga dilakukan melalui sisi sektor riil yaitu meningkatkan investasi. Secara kelembagaan telah dibentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang diharapkan dapat meningkatkan investasi asing ke Indonesia. Disamping itu juga telah dilakukan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Menteri BUMN yang juga ketua Masyarakat Ekonomi Syariah secara optimis mengharapkan masuknya arus investasi asing terutama dari Timur Tengah melalui strategi pembentukan LPI dan BSI. Dampak positif dari realisasi arus investasi ini masih menunggu selesainya proses kelembagaan di LPI dan BSI.

Dari sisi UMKM sekaligus penciptaan lapangan kerja, sangat penting untuk menyelamatkan UMKM yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Strategi PSBB dan PPMK telah mengakibatkan kegiatan bekerja, belanja dan belajar-mengajar terutama dari rumah, serta menurunkan kegiatan pariwisata. Terpuruknya laju pertumbuhan PDB yang memukul sektor UMKM tampak jelas pada penurunan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu negatif -3,72%, serta penurunan laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan-minum yaitu negatif -10,22 %. Kedua sektor ini jelas menggambarkan parahnya penurunan kegiatan UMKM.

Mengatasi persoalan UMKM ini tidak cukup hanya dengan mengalokasikan dana APBN, karena ketepatan program UMKM menjadi penting. UMKM sangat memerlukan berbagai program pendampingan yang mencakup perubahan bisnis menjadi perekonomian digital. Program pendampingan UMKM perlu untuk diperluas dengan cepat, yaitu dengan melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah yang kompeten dan berpengalaman di bidang ini.

Kecepatan pemulihan perekonomian nasional sangat tergantung pada kemauan politik dan kemampuan administrasi pemerintah, ketersediaan vaksin dan alokasi dana kepada program yang meningkatkan daya beli rakyat, serta yang terpenting adalah kedisiplinan nasional untuk menegakkan protokol kesehatan. Rakyat menunggu realisasi janji pemulihan ekonomi secara cepat dan tepat. (www.watyutink.com)