Upaya pemerintah menerapkan strategi vaksinasi setidaknya akan memberikan harapan besar akan segera pulihnya pertumbuhan ekonomi. Karena sebelumnya data BPS mengungkapkan resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 terpuruk hingga minus 2,07%.  

Patut diketahui kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi minus terutama terjadi di sektor transportasi dan pergudangan (minus 0,64%), industri pengolahan (minus 0,61%), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-0,49%), konstruksi  (-0,33%), penyediaan akomodasi dan makan-minum (-0,31%) , pertambangan dan penggalian (-0,14%), jasa perusahaan (-0,10%).

Sementara primadona pertumbuhan ekonomi sebagai penyumbang pertumbuhan positif terutama berada di sektor informasi komunikasi (0,57%), pertanian, kehutanan, perikanan (0,22%),  jasa kesehatan dan sosial (0,13%), serta jasa keuangan dan asuransi (0,13%), jasa pendidikan (0,08%), real estat (0,07%).

Menyimak data Bloomberg yang memperkirakan Indonesia akan memerlukan lebih dari sepuluh tahun untuk menyelesaikan program vaksinasi dengan 2 dosis vaksin per orang dan asumsi tingkat kecepatan vaksinasi 60.443 dosis per hari, maka terbayang jalan panjang pemulihan ekonomi nasional. Tentu saja perkiraan tersebut dapat berubah, jika pemerintah bisa memastikan bahwa tingkat kecepatan vaksinasi mampu ditingkatkan dengan drastis misalnya, bisa naik sepuluh kali lipat menjadi sekitar 604 ribu dosis per hari, maka Indonesia secara linear dapat menyelesaikan program vaksinasi selama satu tahun.

Artinya, ketersediaan vaksin harus meningkat sangat drastis disertai data kependudukan yang akurat. Di sisi lain Menkes Budi Sadikin mengungkapkan kelemahan akurasi data. Walaupun sulit, masalah data dapat saja diatasi dengan menggabungkan data kependudukan Pilkada yang lalu dengan data Sensus Penduduk.  Kendala yang tampak lebih sulit adalah menyediakan vaksin tersebut di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dengan kualitas yang memadai.

Patut disadari, bahwa program vaksinasi bukan satu-satunya strategi untuk mendorong pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena faktor pemulihan kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat disiplin protokol kesehatan 5 M dan peran pemerintah dalam menjalankan program kesehatan 3T (Treatment, Testing, Tracing). Pengalaman berbagai negara, pelaksanaan program Prokes 5 M yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, yang dipercaya ampuh mengatasi meluasnya pandemi.

Namun, Presiden Jokowi pernah menyatakan kekecewaannya bahwa program PSBB atau PPKM selama ini belum mampu mengubah perilaku masyarakat, sehingga belum  dapat menurunkan angka peningkatan infeksi Covid-19 secara cepat pada awal tahun ini.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memonitor secara efektif pelaksanaan program 3T. Menkes Budi Sadikin telah mengingatkan betapa rapuhnya pelaksanaan program 3T ini di kalangan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan politik Pilkada  2020 dan masa liburan panjang akhir tahun lalu, mengakibatkan kenaikan secara konsisten jumlah penduduk terinfeksi positif Covid-19 pada awal 2021.

Karena itu, tingkat kecepatan pemulihan perekonomian nasional sangat tergantung pada kemauan politik dan kemampuan administrasi pemerintah, ketersediaan vaksin dan alokasi dana kepada program yang meningkatkan daya beli rakyat, serta yang terpenting adalah kedisiplinan nasional para pemangku kepentingan untuk menegakkan Prokes. Semoga.