NERACA

Jakarta – Berwirausaha menjadi pilihan strategis bagi para milenial yang berpotensi sangat baik bagi perekonomian bangsa. Adapun jumlah wirausaja di Indonesia masih rendah sehingga ada tantangan besar untuk mendorong kewirausahaan di tanah air. 

“Selain tekad kemandirian yang tinggi, milenial juga sangat dinamis. Potensi ini juga kita tangkap dalam rangka meningkatkan rasio kewirausahaan Indonesia yang saat ini baru 3,47% saja relatif rendah dibandingkan Thailand 4,26%, Malaysia 4,74%, dan Singapura 8,76%,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam acara acara KAGAMA INKUBASI BISNIS XX. 

Teten menambahkan, populasi penduduk saat ini sekitar 270 juta jiwa di mana 68,75% masuk dalam usia produktif dengan Generasi Milenial 69,90 juta jiwa atau 25,87 persen dan Generasi Z 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari populasi. 

“Jumlah ini tidak seluruhnya diserap oleh sektor pemerintah dan swasta. Pandemi Covid-19 juga meningkatkan jumlah pekerja informal sebesar 1,18 juta atau 2,62 persen dibanding tahun 2019 berdasarkan data Sakernas BPS 2020,” kata Teten. 

Teten pun menjelaskan, Pemerintah tengah menyusun Rancangan Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sekaligus turunan dari UU Cipta Kerja dan PP No 7/2021. “Ini akan fokus melahirkan wirausaha baru,” jelas Teten. 

Teten mengungkapkan, regulasi ini juga menjadi instrumen yang nantinya diharapkan dapat memastikan target wirausaha muda mapan dengan inovasi, teknologi, berkelanjutan, dan membuka seluas-luasnya lapangan kerja. 

“Target rasio kewirausahaan tahun ini sebesar 3,55% dan sebesar 4% di tahun 2024,” ungkap Teten. 

Teten pun membenarkan, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) tengah memperkuat UMKM go digital dengan 2 pendekatan, peningkatan kapasitas usaha melalui penguatan database, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan Kawasan/Klaster Terpadu UMKM. Kemudian juga perluasan pasar digital melalui Kampanye BBI, on boarding platform pengadaan barang & jasa (LKPP, PaDI), Live Shopping, dan Sistem Informasi Ekspor UMKM. 

“Inkubator bisnis Kagama akan sangat strategis jika menjadi bagian dalam program-program ini,” kata Teten. 

Peran Inkubasi Bisnis Universitas Gadjah Mada sangat strategis, lanjut Teten, dalam memberikan akses informasi, pengetahuan, digitalisasi, maupun teknologi bagi mahasiswa/ UMKM untuk menjadi wirausaha/start-up sukses dan pihaknya merasa senang untuk bisa berkolaborasi. 

“Kami berharap dengan strategi inovasi UMKM agar tangguh dan berkembang di masa sulit semoga segera melahirkan wirausahawan-wirausahawan unggul dan tangguh,” kata Teten.

Bahkan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) membuka peluang lebih besar bagi kaum milenial untuk mengembangkan koperasi inovatif.

“Bagi kaum milenial, ini menjadi opportunity yang bagus karena memberikan dukungan inovasi sektor digital sehingga bisa mengembangkan usaha secara bersama dalam payung koperasi alih-alih menggunakan PT,” kata Ketua Komite Eksekutif ICCI (Indonesian Consortium Cooperative Inovation) Firdaus Putra H.C.

Selain itu, kata Firdas, PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja sudah cukup supportif dalam mendukung anak-anak muda berinovasi di sektor KUMKM.

“Dengan keleluasaan pengaturan di bidang digital sebagai habitat yang akrab bagi generasi muda, anak-anak muda bisa berinovasi dalam berkoperasi,” terang Firdaus.

Firdaus mencontohkan konsep pengembangan koperasi multipihak yang bisa diterapkan ke sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga film.

Selain itu, pendirian koperasi yang cukup sembilan orang dari sebelumnya 20 orang, menurut Firdaus sudah sangat baik dan dapat memberi efek kejut. 

“Dengan penurunan drastis syarat jumlah pendiri memberi pesan bahwa ada upaya nyata untuk mempermudah masyarakat mendirikan koperasi,” kata Firdaus.

Di sisi lain, Firdaus menjelaskan, aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memberikan kuota 40 persen atau sekitar Rp300-500 triliun untuk koperasi dan UMKM menjadi peluang besar yang lain untuk dapat digarap.

“Lalu keran inovasi bagi koperasi ini dibuka sampai struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM diubah, sekarang ada Deputi Bidang Perkoperasian. Ini menunjukkan pemerintah sudah berusaha untuk inline dengan semangat zaman karena sekarang semua bicara inovasi. Inovasi menjadi kata kunci,” jelas Firdaus.