Berkaitan dengan LRA, Pansus LKPJ Minta Data Hasil Pemeriksaan BPK RI - KOTA SUKABUMI

NERACA

Sukabumi - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun Anggaran 2020, meminta agar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang digunakan dalam LKPJ, adalah data yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dengan begitu, dapat diakui akuntabilitasnya.

"Pansus meminta, agar LRA itu sudah di audit oleh BPK, atau setidak-tidaknya sudah direview oleh inspektorat agar dapat diakui akuntabilitasnya," ujar salah satu anggota Pansus LKPJ Lukmansyah, saat membacakan Laporan Pembahasan Pansus Khusus DPRD Kota Sukabumi terhadap LKPJ Wali Kota  Sukabumi tahun 2020 di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin (3/5).

Disisi lain ungkap Lukmansyah, Pansus memberikan apresiasi atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemkot Sukabumi. Terlebih dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang baru saja mendapat persetujuan bersama.

“Kami berharap untuk terus berupaya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah seperti penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tepat waktu, penyerapan anggaran yang cukup tinggi serta ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan,” ujarnya.

Rekomendasi Pansus lainya, lanjut Lukmansyah, yakni permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah di Kota Sukabumi dibidang pangan dan pertanian. Yakni, belum optimalnya peningkatan produksi dan produktifitas pangan. Sehingga tambah Lukmansyah, untuk tahun anggaran kedepan pemerintah daerah perlu terus mengupayakan pengadaan lahan pertanian sesuai amanat Perda Lahan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kamia melihat semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian seiring semakin bertambahnya populasi penduduk dikota sukabumi," ucapnya.

Sementara itu Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, mengungkapkan, semua hasil rekomendasi dan catatan Pansus tentunya wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kedepanya."Jadi semua beberapa hal yang sudah disampaikan akan menjadi bahan bagi kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dalam penyelenggaraan pemerintah ini," kata Fahmi.

Fahmi juga mengungkapkan, jika pihaknya belum mendapatkan hasil pemeriksaaan dari BPK RI Perwakilan Jawa Barat."Tapi, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah mendapatkan hasil dari BPK, sehingga nanti secepatnya kita akan serahkan ke pihak DPRD," pungkas Fahmi. Arya

 

BERITA TERKAIT

Di Penghujung Ramadhan Steven S. Musa Gelar Sosper Kepemudaan

NERACA Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang kepemudaan, Sabtu sore…

Sambut Hari Raya Idul Fitri, Minamas Plantation dan Forwatan Berbagi Kasih Kepada Ibu dan Anak yang Membutuhkan

NERACA Jakarta – Minamas Plantation bersama Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) kembali memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang…

Anin Bakrie: SDM Handal Diperlukan dalam Mewujudkan Kolaborasi untuk Negeri

NERACA Jakarta - Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Hal ini menguatkan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Di Penghujung Ramadhan Steven S. Musa Gelar Sosper Kepemudaan

NERACA Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Steven Setiabudi Musa menggelar sosialisasi peraturan daerah tentang kepemudaan, Sabtu sore…

Sambut Hari Raya Idul Fitri, Minamas Plantation dan Forwatan Berbagi Kasih Kepada Ibu dan Anak yang Membutuhkan

NERACA Jakarta – Minamas Plantation bersama Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) kembali memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada masyarakat yang…

Anin Bakrie: SDM Handal Diperlukan dalam Mewujudkan Kolaborasi untuk Negeri

NERACA Jakarta - Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Hal ini menguatkan…