PRESIDEN: JANGAN CEPAT BERPUAS DIRI - Pengamat: Pemerintah Jangan Kendur Prokes

Jakarta-Pemerintah tengah berupaya untuk mencegah masyarakat melakukan perjalanan dalam rangka mudik Lebaran 1444 H. Salah satunya dengan memperketat jalur-jalur utama dan jalur alternatif yang biasa digunakan masyarakat. Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut. "Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya Covid-19," ujar Presiden di Jakarta, Minggu (2/5).

NERACA

Menanggapi itu, Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menilai, kebijakan tersebut juga harus diikuti dengan pengetatan di beberapa titik seperti rest area. "Umpamanya untuk rest area ini maksimal 50 persen," ujarnya di Jakarta, Senin (3/5).

Dia menilai, saat ini pemerintah terlalu fokus pada aturan mobilitas menjelang Lebaran. Tetapi, beberapa kebijakan sudah mulai hilang dan terlupakan. Semisal pembatasan penggunaan rest area dengan keterisian 50 persen yang sudah berkurang. "Sudah ada beberapa pengenduran di beberapa sektor. Ini sisi kelemahannya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Selain itu, kebijakan razia masker dan kampanye penggunaan masker juga ikut kendur. Kebijakan yang dinilai baik ini terlihat sudah tidak dijalankan oleh pemerintah daerah. Pembatasan operasional restoran yang dibuat lebih malam tidak diiringi dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. "Razia masker ini sudah berkurang, padahal ini harus tetap ada. Di daerah bahkan pelaksanaannya sudah tidak lagi terlihat," tutur Djoko.

Dia menilai kendurnya berbagai upaya pemerintah ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran. Sebab sudah banyak anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pengendalian virus Covid-19. "Ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran, karena anggaran berkurang," ujarnya. Untuk itu dia meminta semua pihak turut membantu pemerintah. Kembali mengkampanyekan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Kurang Efektif

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan addendum Surat Edaran Kepala Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan 1442 H. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan covid-19 di Indonesia.

Menurut Djoko, kebijakan tersebut kurang efektif untuk mencegah masyarakat untuk mudik. Sebab, dalam aturan tersebut, masyarakat masih boleh melakukan perjalanan dengan mengantongi surat bebas paparan Covid-10 seperti surat hasil swab antigen, PCR atau genose yang berlaku 1x24 jam. "Ini hanya sebatas pengetatan, belum boleh memutar balikkan pemudik," ujarnya.

Maka, menurut Djoko,  tak heran bila di beberapa titik masih belum ada petugas yang berjaga. Sebab aturan tersebut hanya sebatas pengetatan bukan penyekatan. Kesempatan ini pun membuat para pemudik memanfaatkan waktu untuk bisa pulang kampung. Ada yang berangkat tengah malam demi menghindari patroli petugas.

Sementara itu, kebijakan penyekatan orang bepergian baru akan berlaku 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Sehingga petugas boleh melakukan penindakan bila masih ada masyarakat yang nekat pulang kampung tanpa urgensi yang diperbolehkan.

Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah berencana untuk melakukan penyekatan untuk mobil, bus hingga motor. Dia menyarankan agar jalan-jalan tersebut diawasi selama 24 jam. "Titik yang 333 ini harus dijaga selama 24 jam," tutur dia.

Dia menambahkan, penyekatan khusus untuk pemotor harus dilakukan secara ekstra. Sebab walaupun ada rencana penyekatan di jalur alternatif, pemerintah harus lebih jeli kepada jalur-jalur kecil yang mungkin tidak terdeteksi. "Jalan tikus juga rencananya akan dijaga, tapi jangan lupa, untuk pemotor, jalan yang lebarnya kurang dari 1 meter pun bisa diambil untuk menghindari petugas," jelasnya.

Djoko mengimbau agar pemerintah menggunakan pendekatan sosiologi dan antropologi untuk mengendalikan penyebaran virus corona di musim lebaran 1444 Hijriah tahun ini. Dia menyarankan pemerintah melibatkan para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengajak masyarakat tidak mudik lebaran tahun ini.

Pemerintah diminta memberikan penjelasan yang mudah dicerna masyarakat terkait tujuan pelarangan mudik lebaran. Larangan mudik bukan hanya sekedar untuk mengendalikan penyebaran virus, tetapi juga untuk tujuan perbaikan ekonomi yang lebih cepat. "Pemerintah harus bisa menjelaskan bahwa ini bukan hanya sekedar larangan beraktivitas, tetapi juga untuk dampak yang lebih luas terhadap ekonomi," ujarnya.

Djoko menilai, pendekatan larangan mudik yang dilakukan pemerintah kurang maksimal. Sebab, masyarakat akan mencari kesempatan agar bisa pulang kampung dengan berbagai cara. "Melarang itu dengan sifat fisik, tapi harus ditambah lagi dengan pola pendekatan yang lebih halus. Kalau dengan pendekatan melarang malah jadi main petak umpet seperti sekarang," ujarnya.

Tidak hanya itu. Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kewaspadaan dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko tersebut. "Kita harus tetap benar-benar waspada, tetap tidak boleh lengah, tidak boleh menyepelekan yang namanya Covid-19," ujarnya di Jakarta, Minggu (2/5). Ini mengingat ancaman penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 masih ada di negara kita.  

Jangan Cepat Berpuas Diri

Beberapa waktu belakangan, kurva kasus Covid-19 di Tanah Air memang melandai sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang disertai dengan kebijakan vaksinasi massal. Tercatat saat ini jumlah kasus aktif di Indonesia semakin menurun di angka 100 ribuan. Tren kesembuhan pasien Covid-19 juga diketahui semakin meningkat dengan penurunan kasus harian.

Namun, di tengah perkembangan positif tersebut, Kepala Negara mengingatkan agar seluruh pihak tak cepat berpuas diri dan bereuforia. Perkembangan positif dari upaya penanganan pandemi beberapa waktu terakhir tersebut bukan berarti situasi pandemi telah terkendali sepenuhnya.

"Jangan merasa sudah aman. Belum! Upaya menekan kasus aktif ini harus terus dilakukan dan sangat bergantung dengan kedisiplinan kita, kita semua, dalam menjalankan protokol kesehatan," ujar Presiden.

Seluruh pihak baik yang berada di zona merah, oranye, kuning, hijau, telah divaksin, maupun yang belum menerima suntikan dosis vaksin tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan baik itu mengenakan masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

Di samping itu, perkembangan positif dari penanganan pandemi Covid-19 tampak berimbas pada mulai bergeraknya aktivitas perekonomian di daerah. Momentum pemulihan ini, kata Presiden, merupakan hal yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama dengan cara meningkatkan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan.

"Saya minta kepada gubernur, bupati, hingga wali kota terus mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah pusat, dengan melarang mudik warganya pada Lebaran tahun ini," tegas Jokowi.

Mengakhiri pernyataan, Kepala Negara kembali menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas nomor satu pemerintah. Oleh karena itu, ketaatan terhadap protokol kesehatan yang disertai dengan kewaspadaan terhadap risiko penyebaran Covid-19 harus tetap terjaga. "Bersama-sama insyaallah kita mampu mengatasi ujian dan cobaan yang berat ini," ujar Jokowi. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

ORI: Laporan Keuangan Perusahaan Harus Transparan Bayar THR

NERACA Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar bersikap transparan soal laporan keuangan dalam dua…

TERCERMIN DARI MEMBURUKNYA KONSUMSI RUMAH TANGGA - Ekonom Lihat Indikasi Kegagalan Dana PEN

Jakarta-Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad melihat indikasi kegagalan dana PEN untuk perlindungan sosial menangani lemahnya daya beli masyarakat. Ini tercermin…

PEMULIHAN EKONOMI SEMAKIN NYATA - BPS: Pertumbuhan Kuartal I-2021 Minus 0,74%

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 terkontraksi minus 0,74% (year on year-yoy), jauh lebih buruk…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

ORI: Laporan Keuangan Perusahaan Harus Transparan Bayar THR

NERACA Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar bersikap transparan soal laporan keuangan dalam dua…

TERCERMIN DARI MEMBURUKNYA KONSUMSI RUMAH TANGGA - Ekonom Lihat Indikasi Kegagalan Dana PEN

Jakarta-Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad melihat indikasi kegagalan dana PEN untuk perlindungan sosial menangani lemahnya daya beli masyarakat. Ini tercermin…

PEMULIHAN EKONOMI SEMAKIN NYATA - BPS: Pertumbuhan Kuartal I-2021 Minus 0,74%

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 terkontraksi minus 0,74% (year on year-yoy), jauh lebih buruk…