NERACA

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah meluncurkan program substitusi impor 35% pada tahun 2022. Langkah strategis ini guna meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di tanah air sehingga mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Nilai subtitusi impor yang ditargetkan sebesar Rp152, 83 triliun atau 35% dari potensi impor tahun 2019 yang mencapai Rp434 triliun,” kata Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan.

Lebih lanjut, Masrokhanmenjelaskan, upaya-upaya yang akan dilakukan Kemenperin dalam mengakselerasi penurunan impor sekaligus merupakan langkah untuk meningkatkan utilisasi di sektor industri. Salah satunya adalah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Program ini dinilai dapat memberikan kesempatan kepada industri-industri di Indonesia untuk tumbuh,” jelas Masrokhan.

Apalagi, lanjut Masrokhan, potensi dari APBN mencapai Rp607 triliun, yang tediri atas Belanja Barang senilai Rp357,4 triliun dan Belanja Modal Rp250,3 triliun. “Sejak Timnas P3DN diluncurkan pada tahun 2018, Kemenperin telah mengeluarkan sertifikat TKDN untuk lebih dari 10.000 produk. Tentunya ke depan kami akan akselerasi ini,” imbuhnya.

Kebijakan lainnya yang bisa menjadi pengungkit, yakni penurunan harga gas industri. Pada tahun 2020, terdapat 176 perusahaan dari tujuh sektor tersebut yang mendapat fasilitas tersebut. “Dengan adanya fasilitasi ini, beberapa perusahaan mulai merencanakan untuk memperbarui teknologi agar dapat memanfaatkan gas bumi dengan lebih efisien,” ungkap Masrokhan.

Selain itu, Masrokhan mengungkapkan, terkait implementasi kebijakan harga gas industri tersebut, di Jawa bagian barat telah tercover 100%, sedangkan Jawa bagian timur baru 82%. Sementara itu, di wilayah Sumatera bagian utara dan Sumatera sekitar 20-30%. “Kami menargetkan agar sektor penerima kebijakan penurunan harga gas ini dapat bertambah dan coverage-nya makin meningkat,” ungkap Masrokhan.

Menurut Masrokhan, upaya hilirisasi industri juga ditempuh lewat pengembangan industri smelter, seperti smelter nikel, nikel kobalt, alumunium, tembaga dan besi baja. Saat ini, secara total Indonesia sudah punya sebanyak 30 smelter yang beroperasi, sedangkan yang tahap konstruksi sekitar 20 smelter, dan dalam tahap feasibility study ada sembilan smelter.

“Seluruhnya kami dorong demi penguatan hilirasi industri pertambangan dan memperkokoh struktur industri,” ujar Masrokhan.

Implikasi dari kebijakan ini, kata Masrokhan, di antaranya adalah sektor industri logam dasar pada tahun 2020 tumbuh 5,87%, ekspornya ikut tumbuh hingga 30%, dan menyumbang devisa negara sebesar USD22 Miliar.

“Oleh karena itu, pada tahun 2021 kami akan lanjutkan tren positif ini, apalagi rencana hilirisasi industri ini akan juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen baterai untuk kendaraan listrik,” jelas Masrokhan.

Kebijakan berikutnya, Kemenperin terus terlibat aktif dalam program Bangga Buatan Indonesia. Manfaatnya antara lain menciptakan nilai tambah bagi sektor industri kecil menengah (IKM), meningkatkan permintaan terhadap produk IKM, dan meningkatkan jumlah IKM yang on-boarding.

“Pada bulan Mei 2021, Kemenperin akan meluncurkan Festival Joglosemar yang menampilkan para pelaku IKM terbaik dari daerah Jogja, Solo, dan Semarang. Acara tersebut akan diisi dengan webinar, bimbingan teknis dan pelatihan bagi IKM,”  tambah Masrokhan.

Terkait dengan IKM, sebelumnya, Menteri Perindustran Agus Gumiwang Kartasasmita pun menyatakan, pihaknya bertekad untuk terus mengembangkan sektor IKM agar semakin produktif dan berdaya saing, meskipun di tengah tekanan kerena imbas pandemi Covid-19.

Salah satu jurus jitu yang dikeluarkan Kemenperin adalah terus melaksanakan program e-Smart IKM yang telah berjalan sejak tahun 2017. Program ini berhasil disinergikan dengan kampanye #BanggaBuatanIndonesia yang mendorong pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk belanja produk UMKM.

“Di tahun 2020, sejumlah 3.958 IKM mendaftar program e-Smart IKM dan 2.014 di antaranya berhasil lolos kurasi dan telah mengikuti pelatihan,” ungkap Agus.

Hingga saat ini, Agus menguraikan, sudah terdapat 516 pelaku IKM yang masuk dalam e-katalog e-smart IKM.

Pada tahun 2020, program kerja yang telah dijalankan meliputi penumbuhan dan pengembangan IKM melalui Dana Dekonsentrasi yang telah melaksanakan bimbingan teknis sebanyak 224 kegiatan di 34 provinsi kepada 7.287 pelaku IKM. Selain itu, pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan IKM untuk 154 pelaku IKM, serta penumbuhan wirausaha baru (WUB) sektor IKM dengan membina 17.288 wirausaha dan memberikan fasilitasi izin usaha bagi 4.566 WUB.