Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

BPS melaporkan inflasi Maret 2021 sebesar 0,08% sehingga inflasi tahun kalender 2021 yaitu 0,44%. Hal ini menjadi warning terkait inflasi musiman karena ada ramadhan yang berlanjut lebaran yang biasanya rentan terhadap inflasi musiman. Meski di satu sisi ada pandemi dan larangan mudik tetapi di sisi lain setahun pandemi telah menyisakan kasus inflasi yang berbeda dengan situasi normal. Kasus ini tidak saja dipicu dampak sistemik pandemi, juga bencana di sejumlah daerah sehingga pasokan secara kuantitas - kualitas berkurang, begitu juga distribusi sehingga teoritis dari keseimbangan demand – supply pasti terkendala lalu terjadilah inflasi.

Persoalan dampak lanjutan dari sebaran virus corona ternyata sangat kompleks dan fakta yang ada menegaskan bahwa hal ini bukan semata-mata dari aspek kesehatan saja tetapi juga melibatkan aspek yang lain. Meski pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu panik tapi faktanya virus corona mematikan dan beralasan jika kemudian terjadi perilaku abnormal berkonsumsi atau panic buying. Setidaknya ini terlihat dari perilaku konsumsi atas kebutuhan pokok dan bahan pangan di sejumlah mal dan pusat perbelanjaan dan di berbagai pasar tradisional di awal pandemi. Realitas ini bisa memicu sentimen terutama kecemasan publik. Padahal, kecemasan itu bisa berpengaruh bagi iklim sospol sementara ramadhan telah tiba dan lebaran menyusul, belum lagi kasus terorisme yang juga terjadi.

Dampak pandemi setahun terakhir membuktikan ancaman inflasi. Setidaknya awal pandemi lalu sejumlah harga melonjak drastis dan tentu hal ini selaras dengan teori permintaan yaitu ketika pasokan terbatas sementara permintaan cenderung tinggi maka keseimbangan harga menjadi naik. Harga diluar batas tidak dianggap aneh dan berapapun harga menjadi harus terbeli. Akibatnya ini berpengaruh terhadap inflasi dan mereduksi daya beli. Data BPS inflasi Maret 2021 yaitu 0,08% atau lebih rendah jika dibanding periode sebelumnya. Data ini lebih rendah jika dibanding inflasi Januari 2021 yang 0,26% dan Pebruari lebih rendah lagi 0,1%.

Kalkulasi lain yang juga menarik dicermati adalah kepastian pasokan bahan baku, bahan pangan dan juga bahan konsumsi, tidak saja yang berasal dari Cina tapi juga dari negara lain termasuk juga aspek pasokan dan distribusi dari dan di dalam negeri. Argumen yang mendasari yaitu tersendatnya pasokan impor dari Cina sementara mayoritas impor bahan baku dan bahan produksi sejumlah produk berasal dari Cina. Konsekuensi dari situasi ini maka hampir dipastikan proses produksi di dalam negeri tersendat dan sejumlah pekerja diliburkan dan bukan tidak mungkin jika berlarut ada yang dirumahkan.

Imbasnya yaitu terjadi penambahan pengangguran, sementara di sisi lain biaya produksi meningkat yang tentu berpengaruh terhadap harga jual. Padahal, peningkatan harga jual berdampak juga terhadap daya saing yang mata rantainya mengarah ke neraca perdagangan dan juga dari besaran inflasi  (yang selalu ditarget 2 digit) karena tergerusnya daya beli masyarakat.

Gambaran diatas menegaskan bahwa ekonomi global memang benar adanya, baik lewat jalinan bilateral ataupun multilateral. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan pandemi menjadi bukti. Setidaknya fakta perang dagang AS-Cina dan setahun pandemi menjadi pembenar dibalik dampak sistemik ekonomi era global dan Indonesia perlu mencermati situasi yang berkembang, tidak hanya dari kawasan regional tetapi juga global. Realitas diatas memberi gambaran bahwa ketergantungan impor bisa fatal jika negara pengimpor dilanda bencana tertentu sehingga perlu evaluasi konkret agar kedepannya tidak ada lagi ketergantungan terhadap impor dari negara tertentu, termasuk dari Cina. Setidaknya hal ketergantungan impor bawang putih dari Cina, kedelai dari AS dan lainnya perlu untuk dicermati karena kemarin lonjakan kedua komoditas itu memicu demo pedagang daging sapi dan tahu – tempe.