NERACA

Tangerang - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bersama Kementerian Agama melakukan pembahasan lanjutan terkait pembangunan asrama haji yang lokasinya menggunakan lahan Kementerian Kesehatan dan Angkasa Pura II.

"Karena sebagian lahan statusnya milik Kemenkes dan AP II, kami minta Kemenag dapat berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Angkasa Pura II agar proses penyerahan aset bisa segera rampung," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah dalam keterangan tertulis di Tangerang, Sabtu (10/4).

Wali Kota Arief mengatakan Pemerintah Kota Tangerang terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait rencana pembangunan asrama haji di Kota Tangerang.

Dengan adanya asrama haji di Kota Tangerang, akan memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan baik bagi Kemenag selaku penyelenggara maupun bagi jamaah haji. Selain itu, akan menjadi asrama haji pertama yang ada di Provinsi Banten.

"Jarak ke bandara Soekarno Hatta lebih dekat, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Jamaah asal Banten juga diuntungkan, karena tidak perlu ke Pondok Gede dulu. Kasihan yang sudah sepuh, karena pasti ingin langsung ketemu keluarga," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali menuturkan pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pembahasan yang telah dilakukan untuk dialokasikan pada anggaran tahun 2022 serta melakukan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan dan Angkasa Pura II."Selama sesuai dengan syarat dalam regulasi seperti luas area, jarak tempuh dan fungsi," kata dia.

Nizar menambahkan unsur lain yang penting adalah bagaimana gedung asrama haji yang nantinya usai dibangun dapat bermanfaat dan memiliki nilai lebih bagi masyarakat.”Bisa dimanfaatkan untuk urusan rapat dan jamaah umrah. Selain itu, bisa memajukan perekonomian warga Kota Tangerang," katanya.

Sebelumnya anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengaku telah melakukan kunjungan ke Pemkot Tangerang untuk membahas secara khusus rencana pembangunan asrama haji dan umrah bersama Kemenag. Hasilnya, semua pihak sepakat, menyetujui dan berkomitmen untuk merealisasikannya.

Ia mengatakan dalam kesepakatan tersebut komisi VIII DPR RI mendorong Pemkot Tangerang untuk segera menentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan asrama haji dan umrah.”Targetnya tahun ini untuk pemetaan lokasi dan desain, sehingga pada tahun 2022 dapat dilaksanakan pembangunan dan pada tahun 2023 sudah bisa difungsikan," katanya.

Terkait lahan, DPR RI mendorong Pemkot Tangerang untuk menyerahkan hibah kepada Kemenag setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota."Nanti ada hibah dari pemkot kepada Kemenag mengenai lahan yang digunakan," ujarnya.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Muhajirin Yanis mengatakan kebutuhan lahan untuk pembangunan asrama haji seluas lima hektare dengan daya tampung tiga kloter."Satu kloter itu 400 orang dan di Banten ada 25 kloter per tahun. Kita siapkan tiga kloter termasuk antisipasi jika ada delay," katanya. Ant