Jakarta - Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memperbanyak program padat karya, agar tercipta banyak lapangan kerja di daerah. "Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah dengan cara memperbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya," ujar Presiden dalam siaran pers Sekretariat Presiden di Jakarta, kemarin (15/4).

NERACA

Presiden menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual dari Istana negara, Jakarta, pada Rabu (14/4). Selain program padat karya, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk segera mengeksekusi bantuan sosial bagi masyarakat.

Pemerintah pusat, menurut Kepala Negara, telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial. "Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya seperti dikutip Antara.

Presiden juga menekankan soal pentingnya peningkatan investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat. "Daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi, kata Presiden, akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah melalui penerimaan pajak dan retribusi. "Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi," kata Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi.

Kemudian Presiden mengingatkan bahwa jabatan yang diemban para kepala daerah adalah kehormatan sekaligus sebuah tanggung jawab yang besar. "Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, tetapi sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada," ujar Presiden menjelaskan.

Kepala Negara meminta kepala daerah berorientasi pada hasil serta mengingatkan kepala daerah agar berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas. Presiden juga meminta agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja, melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan.

Presiden mengingatkan bahwa inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

"Bapak, ibu, dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengecek-nya dan hasilnya akan kelihatan," ujarnya. 

Terkait dengan anggaran, Presiden berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

"Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun, misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati," tutur-nya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sinergi pemerintah daerah dengan pusat harus ditingkatkan agar program-program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif.

“Seluruh stakeholders pembangunan harus menyinergikan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi itu perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas. Mari kita tingkatkan optimisme dan kolaborasi demi pemulihan ekonomi nasional,” kata Airlangga.

Menko mengatakan seluruh negara di dunia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19, bahkan beberapa negara di Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat varian kasus baru.

Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan perbaikan terutama sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro. “Per 13 April 2021, persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9 persen yang berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36 persen. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4 persen,” ujarnya.

Melihat keberhasilan PPKM, lanjut Airlangga, Presiden mengarahkan agar PPKM diperkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi.

“Program vaksinasi terus dijalankan. Jumlah suntikan telah mencapai kurang lebih 16 juta juta dosis dan menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia,” ungkap Airlangga.

Dia mengungkapkan penyuntikan vaksin hingga 13 April 2021 telah mencapai 15,6 juta dosis dengan kapasitas vaksinasi harian mencapai 500 ribu dosis suntikan.“Ini perlu terus diakselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity,” ujarnya. 

Adapun untuk penyuntikan vaksin Covid-19 dosis pertama, provinsi Bali menjadi daerah realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03 persen dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi yakni 24,24 persen. mohar/fba