NERACA

Jakarta-Pengamat ekonomi UGM Fahmi Radhi menilai sulit bagi pemerintah melakukan sinkronisasi data. Sebab pendataan yang dilakukan pemerintah dari berbagai lembaga seringnya berbeda-beda.

"Kita punya data dari Kementerian Sosial, Kantor Kepresidenan dan data PLN ini enggak pernah sama," kata Fahmi dalam diskusi FMB 9 bertamu: Apa Kabar Program Subsidi Listrik, Jakarta, Rabu (14/4).

Pembaharuan data pun tidak pernah dilakukan. Tak heran rencana penarikan subsidi gas LPG 3 kilo gram yang diserahkan langsung pada masyarakat yang membutuhkan tidak pernah terlaksana. "Di subsidi LPG 3 kilogram ini mau diserahkan ke Departemen Sosial tidak pernah terlaksana," ujarnya.

Untuk itu, dari berbagai subsidi yang diberikan pemerintah, Fahmi menilai subsidi tagihan listrik menjadi yang paling efektif. Sebab pendataan yang dilakukan sesuai dengan pemakaian listrik masyarakat. "Jadi saya kira yang dilakukan PLN ini sudah sangat tepat dan prosesnya cepat," kata dia.

Stimulus yang diberikan pemerintah pada dasarnya memiliki dua tujuan yakni mengurangi beban masyarakat dan mendorong tingkat konsumsi. Dalam program subsidi tagihan listrik, dua tujuan tersebut telah dilakukan meski hasilnya belum begitu maksimal. Sebab tingkat konsumsi masyarakat masih rendah.

Namun demikian, Pemerintah tidak bisa memberikan stimulus dalam jangka panjang. Pada kondisi tertentu masyarakat juga harus membantu dengan mengurangi beban pengeluaran pemerintah. "Stimulus ini tidak bisa dilakukan selamanya," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Pada saatnya, stimulus ini harus dikurangi secara bertahap. Pengurangan stimulus tersebut juga harus dikomunikasikan kepada masyarakat agar tidak muncul permasalahan baru.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini berencana membuka secara transparan data penerima bantuan sosial seluruh Indonesia. Hal tersebut akan dilakukan pada pertengahan April 2021. Tujuannya sebagai bentuk pencegahan korupsi dalam pengelolaan bansos yang lebih konkret.

"Kita upayakan mudah-mudahan pertengahan bulan ini kami bisa buka data itu dengan transparan, bisa melihat siapapun data tersebut," kata Risma saat menghadiri acara peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 melalui virtual dalam akun YouTube KPK RI, pekan ini.

Dia menjelaskan dengan membuka data secara transparan seluruh masyarakat bisa melihat dan mengkoreksi data yang dikeluarkan Kemensos. Sehingga bisa mencegah adanya korupsi di lapangan dan ketimpangan penerima bansos.

"Ke depan yang kita lakukan adalah bagaimana data ini kita bisa berikan secara transparan, siapapun bisa melihat, siapa yang menerima bantuan sehingga koreksi itu bisa dilakukan masyarakat," ungkap Risma.

"Jadi kalau misalkan tetangga saya tidak layak mendapatkan tapi kenapa mendapatkan, yang mengkoreksi adalah masyarakat, masyarakat bisa mengkoreksi data yang ada di kementerian sosial," tambahnya.

Risma juga menjelaskan dengan membuka data penerima bantuan sosial tersebut, pemerintah daerah dan kementerian sosial bisa terus mengevaluasi. Sehingga data terus diperbarui. "Pemerintah daerah bisa mengupdate. Karena tidak bisa data itu selamanya tetap karena ada yang pindah rumah, meninggal dan sebagainya yang harus selalu updateing data tiap bulannya," katanya.

Di sisi lain, bantuan sosial tunai (BST) untuk warga Jakarta akan berakhir pada April ini. Namun, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI belum bisa memastikan keberlanjutan bantuan sosial berupa uang tunai Rp300 ribu per bulan ini.

Komisi E DPRD DKI Jakarta menilai warga DKI masih membutuhkan bantuan ini. Meskipun saat ini keadaan sudah didorong untuk normal kembali dan sudah mulai vaksinasi. Namun, belum semua ekonomi dan pekerjaan warga pulih.

"Bila dibilang butuh namanya bantuan pasti akan dijawab butuh. Akan tetapi saat ini memang menjadi sulit juga memilih stop atau lanjut, mengingat situasinya pandemi sudah mulai melandai menuju ke keadaan normal lagi walaupun dengan kondisi normal yang baru," ujar Anggota Komisi E DPRD DKI, Rani Mauliani, pekan lalu. mohar