NERACA

Bengkulu - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla Mattalitti menyebut tekanan global telah memaksa Indonesia terikat dengan berbagai perjanjian internasional dan hal itu menguji kedaulatan negara.

"Tekanan global membuat Indonesia terintegrasi ke dalam perjanjian internasional dan ini menjadi konsekuensi dari pergaulan internasional. Namun, harus diakui tidak jarang hal itu menguji kedaulatan kita sebagai bangsa," kata dia di Bengkulu, Sabtu (10/4).

Kendati demikian, kondisi yang dialami Indonesia saat ini berbeda dengan era orde baru yang pada saat itu tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia membuka pintu selebar-lebarnya bagi masuknya kekuatan ekonomi dan politik asing.

Sedangkan di era reformasi, tekanan globalisasi bertujuan agar Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem politik, ekonomi, dan budaya global yang berada dalam kendali kekuatan multinasional yang berwatak kapitalis dan neoliberalisme.

"Persoalannya adalah, perjanjian-perjanjian atau ratifikasi hukum internasional tersebut berlatar kebutuhan kita atau kebutuhan mereka? Secara teori the greatest happiness is a greatest number. Artinya, yang terpenting dari perjanjian internasional atau ratifikasi tersebut adalah siapa yang diuntungkan, kita atau mereka," papar-nya.

Menurutnya, semua yang di tandatangani dan diratifikasi dari perjanjian internasional itu mengandung konsekuensi untuk memproduksi hukum.

Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan, yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dilakukan melalui Undang-Undang apabila berkenaan dengan sejumlah hal, yaitu masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara.

Kemudian persoalan perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, pembentukan kaidah hukum baru, dan pinjaman dan atau hibah luar negeri.

Sedangkan pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional melalui Keppres dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat, tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional.

Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori itu, di antaranya perjanjian induk yang menyangkut kerja sama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis. Ant