Persoalan tingginya suku bunga kredit belakangan ini sudah menjadi momok masyarakat di tengah pandemi Covid-19 membuat banyak pihak mengalami kesulitan. Seperti banyak debitur kecil maupun besar sudah mengeluh mengenai masih tingginya tingkat suku bunga, dimana sulit turun ke tingkat yang lebih rendah.

Bahkan Bank Indonesia (BI) sudah gerah dengan masih tingginya suku bunga kredit. Dalam satu tahun terakhir, bersamaan dengan merebaknya pandemi Covid-19, BI gencar menurunkan suku bunga acuan BI-7DRRR. Lihat saja, dalam beberapa kali penurunan yang totalnya mencapai 125 basis poin, telah membawa suku bunga acuan berada di level terendah sepanjang sejarah bank sentral, yakni 3,5%.

Artinya, BI selama ini tidak tinggal diam untuk membantu ekonomi cepat pulih setelah babak belur dilanda pandemi Corona dengan cara menurunkan suku bunga, yang menjadi kewenangan BI sebagai pemegang otoritas moneter di negeri ini.

Sayang, kebijakan BI tersebut belum  mampu ditransmisikan dengan baik oleh perbankan di dalam negeri, untuk pada akhirnya dinikmati oleh masyarakat sebagai debitur. Bank-bank cenderung lambat merespon kebijakan BI, terutama dalam hal penurunan suku bunga kredit.

Pemangkasan suku bunga acuan ke level 3,5% menjadi salah satu alasan BI agar bank bersedia menurunkan suku bunganya. BI mengharapkan perbankan dapat mempercepat penurunan suku bunga kredit sebagai upaya bersama untuk mendorong kredit/pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional.

Namun tugas BI hendaknya tidak berhenti di situ.  Penurunan suku bunga acuan setuju, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan pemantauan mengapa tingkat suku bunga di perbankan masih tetap tinggi. BI harus menetapkan sejumlah cara agar bank lebih cepat menurunkan suku bunga kredit. Diharapkan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, mampu mendorong permintaan kredit dari masyarakat yang selama pandemi Covid-19 turun drastis.

Setidaknya BI harus melakukan asesmen terhadap suku bunga kredit berdasarkan suku bunga dasar kredit (SBDK) dan selisih SBDK. Dari situ ditetapkan tingkat suku bunga acuan (benchmark rate) sebagai patokan bagi bank-bank dalam menetapkan tingkat suku bunga kredit. Acuan tersebut juga bisa menjadi alat bagi BI dan OJK untuk memberikan warning terhadap bank yang melebihi batasan yang ditetapkan. Dengan demikian transmisi suku bunga rendah ke perbankan akan berjalan efektif.

Suku bunga kredit memang dibentuk oleh SBDK dan premi risiko. SBDK terdiri dari beberapa unsur antara lain biaya dana, biaya overhead bank, margin keuntungan bank. Sementara premi menyangkut faktor risiko yang dihadapi bank.

Dari hasil kajian, salah satu komponen yang angkanya masih tinggi adalah SBDK perbankan. Selama penurunan suku bunga acuan BI-7DRRR dan deposito 1 bulan, SBDK perbankan baru turun sebesar 75 bps menjadi 10,11%.  Lambatnya penurunan SBDK menjadi sebab masih tingginya spread SBDK dengan suku bunga BI7DRR dan deposito 1 bulan, masing-masing 6,36% dan 5,84%. Sebab itu, tidak heran jika banyak debitur menjerit tercekik suku bunga kredit yang masih tinggi.

Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun ini masih sangat dibutuhkan untuk menstimulasi ekonomi. Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran relatif besar untuk bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan program padat karya. Program tersebut menjadi cara yang efektif, terbaik, cepat, dan relatif mudah implementasinya di lapangan.

PEN cukup efektif meningkatkan belanja masyarakat level bawah karena kecenderungan mengonsumsi (marginal propensity to consume-MPO)-nya tinggi. Artinya, masyarakat level bawah dan rentan miskin jika mendapatkan uang akan langsung dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Untuk itu, realisasi dana PEN pada tahun ini harus lebih baik lagi agar dapat mengakselerasi permintaan yang relatif lemah pada periode sebelumnya. Realokasi anggaran ke sektor yang terbukti efektif menaikkan permintaan domestik harus diprioritaskan. Semoga.